Upaya Bupati Lembata Memenjarakan Ferdi Koda Bakal Tersandung

KUPANG. FBC- Upaya Bupati Lembata Eliazer Yantje Sunur untuk memenjarakan Ketua DPRD Lembata Ferdinandus Koda dengan melaporkan kasus dugaan penghinanan bakal tersandung. Pasalnya, Penyidik Polda NTT tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap Ferdinadus karena dia dilindungi oleh UU MD3 dan Tatib DPRD Lembata.

Ferdi Koda didampingi penasehat hukumnya, Petrus Bala Pattyona mendatangi Polda NTT untuk memenuhi panggilan penyidik Polda NTT pada Rabu, 22 Juli 2014 pagi. Mereka langsung bertemu Briptu Markus Riwu, penyidik yang ditunjuk Polda NTT untuk menangani kasus ini di sebuah ruangan di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Reskrimum) Polda NTT.

Ferdi hanya menjawab empat pertanyaan umum pertama terkait identitas. Pertanyaan itu adalah nama, pekerjaan dan jabatan serta kondisi kesehatan untuk diperiksa. Setelah itu pertanyaan lanjutan untuk masuk ke materi laporan, tidak satupun dijawab Ferdi Koda.

Ferdi Koda saat jumpa pers dengan  wartawan usai pemeriksaan.  (Foto : FBC/Bonne Pukan)

Ferdi Koda saat jumpa pers dengan wartawan usai pemeriksaan. (Foto : FBC/Bonne Pukan)

“Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan umum soal identitas diri dan kondisi kesehatan untuk diperiksa. Setelah itu penyidik memulai pertanyaan seputar materi laporan Bupati, dan saya sama sekali tidak menjawab satupun pertanyaan itu,” kata Ferdi Koda kepada wartawan usai pemeriksaan itu.

Menurut Ferdi, pertanyaan penyidik soal materi laporan Bupati tidak dijawabnya karena dia dilindungi oleh UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPRD Lembata nomor 1 tahun 2014. Kedua aturan hukum itu melindungi setiap anggota dewan yang tidak bisa dituntut di hadapan hukum jika melakukan sebuah perbuatan ketika sedang menjalankan tugas.

Dia menjelaskan, Bupati tersinggung dengan pernyataannya ketika menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkait hadirnya pasar di kota Lewoleba yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Perda itu mengatur bahwa di Lewoleba hanya ada dua pasar yakni pasar di timur Kota yakni Lamahora dan pasar di barat kota yakni Pasar Pada. Tidak ada pasar lain selain kedua pasar itu menurut Perda tersebut.

Hadirnya para pedagang di pasar dadakan di Taman Kota Swaolsa merupakan sebuah bentuk protes masyarakat terhadap hadirnya pasar baru di TPI Lewoleba. Pasar baru yang direstui dan diresmikan oleh Bupati Lembata itu sama sekali tidak diatur oleh Perda, dan jelas melanggar Perda.

“Ingat, Perda Nomor 12 tahun 2011 menegaskan, hanya ada dua pasar di Kota Lewoleba yakni pasar Lamahora dan pasar Pada, Karena itu apa yang dilakukan Bupati itu telah melanggar Perda,” jelasnya.

Dia mengatakan, dia turun bertemu para pedagang bulan April lalu karena saat itu Pol PP hendak melakukan pengusiran secara paksa para pedagang itu. Di lokasi pasar dadakan itu dia sempat meminta Kasat Pol PP, Kanis Payong Making untuk meminta Bupati agar bisa hadir bersama di pasar itu sehingga masalahnya bisa diselesaikan bersama para pedagang.

“Kasat Pol PP mengatakan dia tidak bisa mendatangkan bupati karena saat itu dia sedang menjalankan perintah pimpinan, karena itu dia tetap akan mengusir paksa para pedagang tersebut. Saya bilang, Bupati bodok. Kata bodok itulah yang dipegang Bupati sebagai penghinaan terhadapnya. Saya datang di lokasi ini dalam kapasitas sebagai ketua dewan dan sedang melakukan tugas pengawasan. Dan saya bersama tiga anggota dewan lainnya,” urainya.

Kasus ini tidak bisa Dilanjutkan

Petrus Bala Pattyona selaku penasehat hukum Ferdi Koda mengatakan, kasus ini tidak bisa dilanjutkan oleh Polda NTT, karena Ferdi Koda itu sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Pengawasan itu merupakan salah tugas dan fungsi dewan, Karena itu dia dilindungi oleh dua aturan yakni UU MD3 dan Tatib.

“Kasus ini tidak bisa dilanjutkan oleh penyidik Polda NTT karena Ferdi Koda itu Ketua DPRD Lembata. Sebagai anggota dewan Ferdi dilindungi oleh UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPRD Lembata Nomor 1 tahun 2014, Karena itu dalam kasus yang dilaporkan Bupati itu, seharusnya bukan ke pihak Kepolisian tetapi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Lembata. Jika BK memutuskan bahwa Ferdi bersalah, maka baru bisa dilanjutkan ke pihak penegak hukum seperti Polda NTT,” kata Petrus Bala Pattyona

Petrus menjelaskan, dia mendampingi kliennya ke Polda NTT, Rabu, 22 Juli 2014 untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan Bupati Lembata. Ketika mereka tiba di Polda mereka langsung menghadap Briptu Markus Riwu yang dipercayakan Polda sebagai penyidik kasus itu.

, Petrus Bala Pattyona mendatangi Polda NTT untuk memenuhi panggilan penyidik Polda NTT pada Rabu, 22 Juli 2014 pagi. (Foto : FBC/Bonne Pukan)

, Petrus Bala Pattyona mendatangi Polda NTT untuk memenuhi panggilan penyidik Polda NTT pada Rabu, 22 Juli 2014 pagi. (Foto : FBC/Bonne Pukan)

“Kami datang bersama, dan penyidik hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan awal seperti biasanya tentang nama, pekerjaan dan alamat. Ketika mulai memasuki pemeriksaan terkait laporan Bupati, Klien saya menolak menjawabnya karena dia dilindungi oleh UU dan tatib tersebut. Pak Ferdi bolang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan penyidik karena saya sebagai anggota dewan dilindungi oleh UU MD3 dan Tatib DPRD Lembata,” kata Petrus.

Mendengar tanggapan Ferdi itu penyidik Markus Riwu kemudian tidak melanjutkan pemerisaan terhadap Ferdi. Ferdi langsung menyodorkan beberapa berkas terkait hak imunitas yang dilindungi oleh UU dan Tatib.

“Jadi pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Penyidik Markus kemudian mengatakan kalau setelah ini dia akan melakukan gelar perkara dengan jajaran pimpinannnya untuk memutuskan apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau dihentikan,” kata Petrus..

Petrus mengatakan, Bupati Lembata itu kan mantan anggota DPRD di Bekasi, seharusnya dia tahu bahwa kalau seorang anggota dewan dalam menjalankan tugasnya dan melakukan sebuah kesalahan, dia harus dilaporkan ke BK bukan ke penyidik umum. Kasus itu harus ditangani oleh BK, dan kalau BK memutuskan dia bersalah barulah dilanjutkan ke penyidik untuk ditangani dengan KUHP. Dalam hal ini saya katakana Bupati sudah salah alamat melaporkan klien saya,” tegas Petrus.

Belum Ada Laporan ke BK

Sementara Ketua Badan Kehormatan DPRD Lembata, Yakobus Liwa menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan baik lisan maupun tertulis ke BK DPRD Lembata terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Ketua DPRD Lembata Ferdi Koda terhadap Bupati Lembata.

“Saya sebagai ketua BK belum pernah menerima laporan dari Bupati terkait kasus dugaan penghinaan itu. Kalau sudah ada pasti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Dia mengatakan, jika memang bupati sebagai pihak yang merasa dirugikan datang dan melaporkan kasus ini kepada BK, tentu BK akan melakukan tugas sesuai proses dan prosedur yang ada.

“Kalau Bupati datang melaporkan Pak Ketua terkait kasus itu, pasti kami akan segera menyikapinya. Tentu kami juga akan menanganinya sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Liwa. (oni)

Savana yang Mulai Kering, Ratusan Ternak Terancam Mati

Next Story »

PDIP NTT Bertekad Menangkan Pilkada di 9 Kabupaten

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *