Tidak Dapat Bantuan Kapal Nelayan, Ali Curiga Ada Permainan Oknum DKP Flotim

LARANTUKA, FBC- Pembagian bantuan kapal penangkap ikan bagi para nelayan kabupaten Flores Timur (Flotim) dirasa tidak adil dan pilih kasih. Nelayan yang seharusnya berhak mendapatkan dan sudah diberikan surat dari dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Flotim untuk mengambil bantuan miliknya, tiba-tiba dibatalkan.

Ali Usman wahar, nelayan asal Lamahala yang mendapat bantuan kapal nelayan tapi dialhkan oleh oknum DKP Flotim. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Ali Usman wahar, nelayan asal Lamahala yang mendapat bantuan kapal nelayan tapi dialhkan oleh oknum DKP Flotim. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Hal ini disampaikan Ali Usman Wahar (62) nelayan dusun 5 desa Lamahala yang dijumpai FBC di pelabuhan Waidoko, Konga, Jumat (20/03/15). Dikatakan Ali, kejadian ini bukan hanya sekali tapi sudah dialaminya selama dua kali.

Ali mencurigai, bantuan yang menjadi miliknya dialihkan kepada nelayan lain dan pegawai DKP Flotim sendiri karena ada permainan oknum di dinas Kelautan dan Perikanan Flotim.

“ Kantor DKP Flotim memberikan saya surat untuk datang mengambil bantuan kapal. Saya sudah urus surat dari desa dan camat dan segera ke Larantuka untuk ambil kapal tapi sampai di sana pegawai yang mengurusnya bilang saya belum bisa dapat bantuan kapal,“ ujarnya geram.

Kejadian pertama urai Ali,  dialami 5 tahun yang lalu (2010) dan kejadian kedua 3 tahun (2012) lalu. Dikatakan Ali, dirinya pernah melaporkan hal ini ke wakil bupati Flotim, Valens Sama Tukan, seraya meminta wakil bupati membantunya mendapatkan bantuan kapal yang menjadi haknya.

Wakil bupati Flotim tambah Ali menelepon orang yang mengurusinya di DKP Flotim dan mengatakan kepada petugas tersebut agar lain kali jangan berbuat seperti itu.

Wakil bupati Flotim, beber Ali, mengatakan bahwa, itu kan barang kamu, nanti tahap berikutnya baru kamu dapat. Ali menjamin, apapun syarat yang diminta dirinya akan menyetujui yang penting dirinya bisa mendapatkan perahu lampara yang jadi haknya.

Yang jadi persoalan tutur Ali, orang yang sudah mendapat bantuan kapal diberikan bantuan lagi padahal mereka masih ada utang ke DKP Flotim. Para pegawai dan keluarga dari pegawai di DKP Flotim juga diprioritaskan mendapatkan bantuan, ini kan tidak betul.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Ir.Maria Irene Erna da Silva. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Ir.Maria Irene Erna da Silva. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

“ Yang sudah dapat saja masih membuat proposal meminta bantuan, apalagi saya yang belum dapat.Malah kapal saya diberikan kepada pegawai dinas kelautan dan Perikanan. Saya terpaksa bawa orang punya lampara. Yang di atas saja sudah begitu apalagi bawahan, jatah saya kan sudah ada.Ini permainan oknum di DKP Flotim “ sesalnya.

Selama sekitar 20 tahun Ali memilih tinggal di Waidoko dan Waikula.Jika di Waidoko, Ali bersama beberapa nelayan asal Lamahala dan Lamika memilih tidur di bangunan yang ada di dermaga Waidoko. Ali bersama para nelayan lain diijinkan tinggal setelah meminta ijin di seminari di Hokeng.

Setiap mobil yang masuk ke dermaga Waidoko saat ada kapal penumpang atau kapal ikan yang bersandar ungkap Ali, dimintai bayaran dan uangnya disetor ke seminari. Kadang Ali bersama teman nelayan lainnya membawa ikan hasil tangkapan mereka untuk diberikan ke seminari walau tidak diminta.

Dana Minim

Kepala dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Flores Timur,Ir.Maria Irene Erna da Silva yang ditemui FBC dikantornya, Jumat (19/06/2015) mengatakan, pembagian bantuan kapal ikan bagi nelayan disesuiakan dengan permintaan dan pemerataan di setiap daerah.

Erna sapaan akrabnya menunjukan tumpukan proposal bantuan kapal ikan yang ada di mejanya. Menurut Erna, setiap proposal yang masuk akan dicek dan diidentifikasi. Sebelum serah terima kapal bantuan, DKP katanya, akan membuatkan berita acara serah terima.

“ Kita akan identifikasi dulu, bukannya pemerataan tapi kalau tahun sebelumnya daerah tersebut sudah dapat berarti tahun berikutnya akan diberikan ke daerah lain dahulu.Prinsip saya yang penting dia nelayan dan sudah terdata pasti akan mendapatkan,“ ujarnya.

Saat ditanyai FBC, apakah dalam pembagian bantuan kapal, ada pihak luar yang melakukan intevensi? Erna dengan tegas menepisnya. Kalau intervensi sebutnya, banyak omongan di luar yang mengatakan seperti itu. Tidak bisa mereka intervensi, kita kan tidak serta merta mengikutinya.Dikatakan Erna, kita bekerja masing-masing dengan tanggung jawab kita,tidak bisa dia mengintervensi.

Bangunan di dermaga Waidoko, Konga yang jadi tempat tinggal sementara Ali Usman bersama teman nelayan lainnya. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Bangunan di dermaga Waidoko, Konga yang jadi tempat tinggal sementara Ali Usman bersama teman nelayan lainnya. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

“ Bila ada intervensi kita harus memberikan pemahaman dan masukan teknis harus seperti ini. Yang penting orang tersebut memang benar berprofesi sebagai nelayan. Ada saatnya pasti akan disetujui, waktunya saja sebenarnya, siapa yang harus dapat duluan dan siapa yang kemudian.“ lanjutnya.

Minimnya dana yang dianggarkan untuk bantuan bagi nelayan pun dikeluhkan Erna. Menurutnya, dengan dana alokasi khusus (DAK) yang berjumlah 10 miliar rupiah, paling hanya bisa membeli kapal penangkap ikan berbobot 20 ton dua dan beberapa kapal berbobot 3 gross ton (GT).

Dengan dana yang terbatas ini beber Erna, maka banyak nelayan yang sudah mengajukan proposal 5 tahun pun belum mendapatkan bantuan kapal ikan. (ebd)

Staf Kecamatan Gugat Bupati Flotim ke PTUN

Next Story »

Pemkab Sikka Usulkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Bupati, DPRD dan PNS

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *