Staf Kecamatan Gugat Bupati Flotim ke PTUN

LARANTUKA, FBC: Rofinus Kopong Teron, SH, staf pada kantor Camat Solor Barat resmi menggugat Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang.

Surat Rofinus yang dikirim ke email FBC di Larantuka mengatakan, ia resmi menggugat bupati Flores Timur. Gugatan itu telah terdaftar di PTUN Kupang hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 melalui Kuasa Hukum Akhmad Bumi, SH. Gugatan itu dikuasakan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.75/LF-AB/VI/2015 dengan nomor perkara 15/G/2015/PTUN-KPG.

Rofinus menjelaskan bahwa obyek gugatan adalah SK Bupati Flores Timur Nomor BKD. 862/44/PP.PNS/ 2015 Tentang Hukuman Disiplin Turun Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 Tahun.

Rofin Kopong : . Saya curiga, ini ada muatan politik untuk memenangkan salah satu paket dalam Pilkada saat itu

Rofin Kopong : . Saya curiga, ini ada muatan politik untuk memenangkan salah satu paket dalam Pilkada saat itu

Kepada FBC melalui telepon untuk konfirmasi lebih lanjut Rofinus mengatakan, ia sepakat bahwa Bupati didelegasikan oleh Peraturan Perundang undangan untuk mengemban Kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Oleh karena itu, dalam konteks kewenangan, dia boleh saja melakukan tindakan hukum dengan alasan tertentu. “Tapi kalau yangg namanya tindakan hukum itu mesti dilakukan secara hukum pula,”kata Rofin.

Ia menjelaskan, kewenangan bupati itu mesti memenuhi ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Karena itu, demikian ia menguraikan, SK Bupati tentang penjatuhan hukuman pada dirinya yang kini menjadi obyek gugatan itu harus mampu memenuhi unsur prosedur maupun substantif secara benar.

“Inilah yang mau diuji kualitas yuridisnya. Saya sebenarnya sedang dalam gerakan untuk memastikan apakah SK Bupati Yosni itu pantas dan patut menjadi dasar hukuman bagi saya atau tidak”, kata Rofin yang pernah memangku salah satu jabatan di bagian Hukum Setda Flotim sebelumya.

Dalam pandangannya, gugatan ini juga untuk melihat lebih lanjut apakah Yosni telah menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab atau tidak. Kita diam jika PTUN akhirnya tidak mengabulkan gugatan saya maka dengan senang hati saya harus menjalani SK itu. Tidak ada soal bagi saya dalam urusan pangkat dan golongan dalam profesi sebagai PNS. Inilah spirit gugatannya ini.

Baginya, apa gunanya punya pangkat dan golongan atau ruang yang besar tapi tidak punya kualitas personal dalam pengabdian. Atau lebih ironis, punya pangkat golongan atau ruang yang tinggi tapi hanya menjadi jongosnya pejabat politik yang tidak kapabel.

Menurutnya, dalam urusan ini ia sesungguhnya tidak sedang dalam semangat merebut kemenangan. Hanya ada semangat untuk melihat keadilan dan kebenaran sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai catatan untuk anak-anaknya bahwa keputusan pejabat level manapun yang dirasakan tidak cukup alasan hukum dan merugikan, harus dilawan.

“Melawan untuk memastikan roh kebenaran dan keadilannya. Jangan takut akan bayang-bayang masa depan karena kuat dan brutalnya kekuasaan duniawi”, kata Rofinus Kopong yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panwaslu Flotim sehingga berimplikasi pada tindakan meninggalkan tugas sebagai staf kantor Camat Solor Barat sehingga mendapat hukuman ini.

Sebelumnya, Rofinus telah melayangkan pengaduan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN). Ia juga telah menemui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokras di ruang kerjanya untuk menyampaikan pengaduan serupa. Saat ini ke PTUN.

Kata dia, semuanya merupakan upaya sadar sebagai manusia yang dilahirkan untuk berjuang meraih keadilan jika merasa diperlakukan tidak adil. Sebab, kebenaran dan keadilan merupakan hal suci yang harus diperjuangkan.

“Ini adalah bentuk hormat bagi martabat pribadi saya”, kata PNS yang dimutasikan ke kantor camat Solor Barat tanpa jabatan dengan pangkat dan golongan yang sama dengan camat Solor Barat sebagai atasannya.

Sebelumnya, Sekda kabupaten Flores Timur Anton Tonce Matutina di ruang kerjanya mengatakan, SK turun pangkat yang diberikan bupati Flores Timur kepada Rofinus Kopong Teron bukan karena kebencian. Hal ini terpaksa dilakukan karena komitmen pada penegakkan aturan. Sebab jika hal ini tidak dilakukan maka akan menjadi hambatan jika hal serupa hendak dilakukan juga pada PNS lainnya.

Sekda Flotim sesaat setelah penyerahan SK turun pangkat kepada Rofin Kopong di hadapan para wartawan mengatakan, ia sangat yakin jika Rofinus Kopong menerima dengan lapang dada Keputusan Bupati ini. Keyakinan Sekda ini karena ia sangat mengenalnya. Sejak jadi calon PNS di Flotim, Rofinus adalah stafnya di kantor camat ketika Tonce Matutina menjabat sebagai camat Larantuka.

Kepala Inspektorat Kabupaten Flores Timur Achmad Bethan, SH mengatakan, Rofinus Kopong dimutasikan ke kantor camat Solor Barat tanpa jabatan karena yang bersangkutan menolak jabatan yang pernah diberikan kepadanya.

Informasi yang dihimpun FBC di lingkup Pemkab Flotim mengatakan, Rofinus Kopong pernah menolak jabatan sebelumnya sebagai Kepala Seksi Trantib di kantor camat Solor Barat.

Kepada FBC, Rofinus Kopong membenarkan hal ini. Ia mengatakan pernah menolak dilantik untuk sebuah jabatan di kantor camat Solor Barat. Penolakan dilakukannya secara sadar sebagai aparat yang paham hukum kepegawaian.

Dijelaskannya, penolakan SK saat itu karena pejabat yang memberikan SK itu tidak punya kewenangan. “Itu yang saya lawan. Jadi keliru jika ada pejabat penting di kabupaten Flores Timur yang membangun pemahaman bahwa saya menolak jabatan. Justru saya di sini mau katakana bahwa mereka yang menerima jabatan saat itu adalah orang-orang yang tidak cerdas. Mereka hanya mau terima jabatan tanpa melihat apakah pemberi jabatan itu punya kewenangan atau tidak”, katanya.

Rofinus lebih jauh mengatakan, apa yang dilakukannya saat itu adalah bentuk koreksi bagi penegakan aturan kepegawaian di Flotim. Dan apa yang dilakukannya saat itu sejenak melahirkan pencitraan yang baik di kalangan PNS. Namun setelahnya, semua orang larut dalam jabatan-jabatan yang diberika oleh pejabat yang tidak berwewenang.

Ia menjelaskan, saat itu Penjabat Bupati Flotim Achmad Wongso melakukan mutasi roling untuk semua jabatan di lingkup Pemda Flores Timur. Padahal, ia tidak punya kewenangan. Penjabat bupati saat itu mengajukan permohonan ke Mendagri untuk melakukan mutasi. Mendagri mengijinkan dengan catatan bahwa mutasi hanya untuk mengisi jabatan yang lowong karena pensiun atau berhalangan tetap. Bukan rotasi secara keseluruhan.

“Justru yang dilakukan saat itu adalah mutasi yang sifatnya rolling dan membongkar semua struktur yang telah ada. Saya curiga, ini ada muatan politik untuk memenangkan salah satu paket dalam Pilkada saat itu”, katanya.

Kini barulah Rofinus memahaminya. Ia mencurigai, mutasi yang dipaksakan oleh penjabat bupati kala itu diduga menyimpan agenda memenangkan paket Sonata saat itu. “Ini dibuktikan dengan apa yang kini saya alami di tangan paket Sonata yang memenangkan Pilkada saat itu”, kata Rofinus.  (Melky Koli Baran)

Pengebom Ikan Kuasai Pantai Selatan Sikka, Tim Gabungan Bangun Pos Pemantau

Next Story »

Tidak Dapat Bantuan Kapal Nelayan, Ali Curiga Ada Permainan Oknum DKP Flotim

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *