Ribuan Relawan Pranda-Padju Kepung Kantor KPUD Manggarai Barat

LABUAN BAJO, FBC-Ribuan massa pendukung dan simpatisan serta relawan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manggarai Barat, Wilfridus Fidelis Pranda dan H. Benny Padju sore kemarin Selasa  (28/07/2015)  hingga dini hari tadi, Rabu (29/07/2015),  terus mengepung kantor  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Ribuan warga itu datang dari berbagai pelosok di wilayah Manggarai Barat. Mereka datang untuk menghantar paket Pranda-Padju mendaftar di KPUD Manggarai Barat.

Paket Pranda-Padju sedang mendaftar di ruangan KPUD Mabar (Foto : FBC/Kornelis Rahalaka)

Paket Pranda-Padju sedang mendaftar di ruangan KPUD Mabar (Foto : FBC/Kornelis Rahalaka)

Pantauan FBC, sejak pagi hari ribuan warga sudah menyemut di Bandar Udara Komodo guna menyambut kedatangan kedua pasangan. Setelah turun dari pesawat, ratusan  kendaraan berarak menuju kantor KPUD yang terletak di jalan Sernaru Labuan Bajo.

Tepat pkl.15.30 kedua pasangan diterima oleh 5 komisionar KPUD Manggarai Barat di lobi kantor KPUD, dilanjutkan dengan penandatanganan daftar hadir diikuti seremonial adat dan pemeriksaan kelengkapan admisnitrasi sebagai syarat pencalonan.

Dari hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan oleh paket Pranda-Padju oleh KPUD setempat dinyatakan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU. Beberapa formulir pendaftaran belum lengkap diisi atau ditandatangani oleh pimpinan parpol pendukung.

Selain itu, terdapat SK dari parpol yang sama untuk kandidat yang berbeda. Padahal, menurut ketentuan, parpol hanya dapat mengajukan satu paket calon.

Menurut Ketua KPUD Manggarai Barat, Aven Jehaman, pihak KPUD wajib mengembalikan dokumen administrasi bakal calon bila tidak memenuhi persyaratan mutlak sebagaimana diatur dalam peraturan.

Namun reaksi penolakan datang dari paket Pranda-Padju. Menurut pihak Pranda-Padju, semua SK parpol pendukung adalah sah atau legal. SK Partai Hanura, PKB dan PKPI merupakan dokumen asli yang dikeluarkan oleh masing-masing partai pendukung.

Mereka mempersoalkan SK PKB yang juga dimiliki oleh pasangan calon Thobias Wanus dan Frans Sukmaniara yang menurut pihak Pranda-Padju tidak sah karena partai PKB tidak pernah merekomendasikan paket ini kepada DPP PKB pusat. Pihak Pranda-Padju menyatakan KPUD wajib menerima dokumen mereka untuk kemudian diteliti dan bukan langsung ditolak.

Calon Bupati Fidelis Pranda mengakui pihaknya mengantongi SK asli dari Partai PKB dan PKPI. Untuk SK PKPI yang sebelummya mendukung paket Gusti-Maria dianulir lalu mendukung paket Pranda-Padju.

“KPUD mestinya megkalrifikasi dan memverifikasi dokumen yang ada dan bukan langsung menerima paket  lain hanya karena duluan mendaftar. Jika Pranda-Padju daftar duluan apakah KPU menolak juga dan siapa yang menjamin bahwa SK PKB untuk dukungan paket Thobi-Frans itu yang sah?’tanya Pranda.

Karena itu, ia meminta KPUD untuk lebih bersikap fleksibel dan bijaksana dalam membaca dan menafsirkan peraturan yang ada. Bila KPUD hanya menerima sepihak satu pasangan calon dan mengabaikan paket yang lain berarti KPUD sudah tidak netral dan bertindak tidak adil.

Perihal belum ditandatangani beberapa dokumen menurut kubu Pranda-Padju bukan sebuah kesalahan fatal atau pelanggaran karena hal ini lebih disebabkan oleh dinamika yang berlangsung di KPUD. Padahal, dokumen itu bisa ditandatangani saat itu karena beberapa pimpinan parpol pendukung hadir.

“Para pimpinan parpol sudah bisa menandatangani dokumen, tetapi KPUD selalu mengulur-ulur waktu. Waktu kita habis hanya untuk berdebat. Lalu dari sisi waktu juga belum ditutup karena pendaftaran baru ditutup pada pukul 12.00 malam,”tambah Pranda.

Meskipun berbagai alasan dikemukakan namun komisioner tetap pada pendirian mereka untuk mengembalikan dokumen yang ada. Perdebatan pun terus berlangsung hingga Pkl. 19.00 wita.

Aksi Massa

Sementara itu ribuan massa di luar kantor KPUD terus melakukan aksi dengan meneriaki para komisioner KPUD dan mendesak pihak KPUD agar segera menerima dokumen paket Pranda-Padju. Warga pendukung dan relawan Pranda-Padju mengecam pihak KPUD yang terlalu kaku dalam melakukan pendaftaran dan mereka terus mengepung kantor KPU dari berbagai arah,

Aksi massa sedang membakar puluhan kursi plastic dan melempari kaca jendela kantor KPUD Mabar (Foto : FBC/Kornelis Rahalaka)

Aksi massa sedang membakar puluhan kursi plastic dan melempari kaca jendela kantor KPUD Mabar (Foto : FBC/Kornelis Rahalaka)

“Komisioner itu adalah manusia dan bukan robot. Mestinya KPUD menerima seluruh berkas yang diajukan setelah itu baru melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang terkait SK dukungan dan bukan langsung menolak. Siapa yang menjamin bahwa SK-SK yang telah diajukan oleh paket lain itu yang sah.”ujar Dony Parera seorang relawan Pranda-Padju.

Situasi kian memanas dan tak terkendali menyusul ribuan massa yang hendak merangsek masuk ke dalam ruang rapat. Entah siapa yang memulai, suasana mulai ricuh. Massa melempari kantor dengan batu dan memecahkan sejumlah kaca jendela.

Sementara aparat kepolisian didukung TNI terus berjaga-jaga guna mengamankan suasana. Puluhan kursi plastik dan plang nama KPUD dibakar massa yang mulai beringas. Massa yang datang dari berbagai sudut kota mendesak KPUD agar segera menerima dokumen paket Pranda-Padju.

Menurut massa, tidak ada alasan apapun KPUD untuk menolak dokumen pendaftaran karena KPUD masih punya waktu untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pencalonan yang ada. Massa kian mengecak sikap KPUD yang seolah tidak netral dalam proses pendaftaran lantaran KPUD mengakomodir satu paket dengan SK parpol yang sama sementara paket lain yang juga memiliki SK dari parpol yang sama ditolak. Sikap komisioner ini memicu aksi protes warga.

“Supaya adil. KPUD harus memperlakukan kedua paket secara adil dan setara. Kalo mau tolak, harus tolak kedua paket ini tapi kalau terima harus terima dua-duanya. Dan cek semua SK yang ada untuk menguji paket mana yang didukung oleh partai. Bukan langsung memvonis paket Pranda-Padju tidak sah,”teriak seorang pendukung.

Aksi massa terus berlangsung hingga dini hari tadi. Mereka tetap berteriak mengecam komisioner KPUD dan mendesak KPUD agar menerima dokumen paket Pranda-Padju. Menyikapi situasi yang terus memanas, Kapolres berkordinasi dengan komisioner KPUD untuk meredakan ketegangan yang terjadi. KPUD pun menghubungi KPU pusat untuk meminta pertimbangan dan akhirnya KPU pusat meminta KPUD Manggarai Barat untuk menerima dokumen pencalonan paket Pranda-Padju untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan main yang ada. (Kornelius Rahalaka)

Lapak Pakaian Bekas di Pasar Tingkat Maumere Dibongkar

Next Story »

Tiga Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Daftar di KPUD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *