Paripurna Tolak Gaji 13 untuk DPRD NTT

KUPANG. FBC- Sidang paripurna DPRD yang digelar, Senin, 6 Juni 2015 telah memutuskan menolak pemberian gaji ke- 13 bagi anggota DPRD NTT sesuai usulan Badan Anggaran (Banggar) dalam sidang paripurna sebelumnya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno usai rapat paripurna mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di lembaga perwakilan rakyat ini, tujuh fraksi dalam pendapat akhir fraksi dengan tegas menolak pemberian gaji ke-13 bagi anggota DPRD NTT. Sedangkan dua fraksi tidak menyatakan sikap secara tegas terkait usulan pemberian gaji ke- 13 sebagaimana diusulkan Banggar dalam sidang sebelumnya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

“Karena tujuh fraksi menolak, maka paripurna menyetujui untuk tidak memberikan gaji ke- 13 bagi anggota DPRD NTT. Sehingga dalam rancangan usulan ke Pemerintah Pusat, tidak boleh disertakan dengan usulan gaji ke- 13 dimaksud,” kata Anwar.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yucun Lepa menyatakan, kebijakan gaji ke- 13 hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan bukan untuk pejabat daerah. Karena itu Fraksi PKB menolak usulan pemberian gaji ke- 13 untuk DPRD NTT.

Ia menyatakan, melihat realita terhadap masalah kelaparan, kekeringan, rawan pangan dan gizi buruk yang terjadi di NTT, Fraksi PKB mengajak untuk prihatin. Juga bersedia memberikan bantuan dari kekurangan, sebagai bukti tanggung jawab anggota dewan terhadap daerah ini.

“Sebagai bentuk keprihatinan terhadap masalah dimaksud, Fraksi PKB bersedia memotong tunjangan representasi gaji Agustus 2015. Diharapkan hal ini diikuti semua anggota DPRD NTT serta gubernur dan jajaran pemerintah provinsi NTT,” tandas Yucun.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Leonardus Lelo dengan tegas menolak usulan Banggar untuk penerimaan gaji ke- 13 bagi anggota DPRD NTT. Hal ini selain bertentangan dengan regulasi yang berlaku, juga sangat sensitif dengan realitas kemiskinan dan penderitaan mayoritas rakyat NTT.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang berargumen, walau rekomendasi Banggar agar pemerintah pusat memberikan gaji ke- 13 bagi anggota DPRD berupa usulan, tapi telah menunjukkan lemahnya sensitifitas DPRD terhadap realitas tingkat kesulitan ekonomi masyarakat. Selain itu, usulan itu menabrak ketentuan peraturan perundang- undangan.

“Rekomendasi Banggar ini patut ditolak untuk ditetapkan dalam keputusan DPRD,” tegas Feni, demikian sapaan untuk Kristofora.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Kasintus P. Ebu Tho menyampaikan, belum tepat saatnya untuk memperjuangkan tambahan gaji ke- 13 bagi anggota DPRD, bukan saja di NTT tapi seluruh Indonesia. Diharapkan, ke depan pemerintah pusat bersama DPR RI dalam membuat UU dan aturan ikutan lainnya, perlu memperhatikan asas kewajaran dan keadilan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ansgerius Takalapeta berpandangan, kebijakan pemberian gaji ke- 13 kepada PNS haruslah tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli PNS menghadapi krisis ekonomi. Sedangkan pejabat negara termasuk pejabat daerah seyogyanya tidak perlu diberikan.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Johny Armi Konay menyatakan, menolak dengan pertimbangan bahwa pemberian gaji ke- 13 untuk anggota DPRD tidak sesuai dengan regulasi dan memperhatikan kondisi masyarakat NTT yang masih dalam keadaan memprihatinkan.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi Gabungan Keadilan dan Persatuan, Yusuf M. Tahir menyatakan, usulan Banggar terkait pemberian gaji ke- 13 untuk anggota DPRD sungguh sangat tidak elok.Selain tidak sesuai regulasi, tapi sangat tidak tepat disaat masyarakat NTT dilanda kekeringan yang berakibat pada rawan pangan dan gizi buruk. Karena itu secara tegas menolak usulan Banggar dimaksud.

Sedangkan dua fraksi, yakni Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pendapat akhir fraksinya, tidak menyinggung soal usulan pemberian gaji ke- 13 untuk anggota DPRD NTT. (Oni)

Ketua DPRD Lembata Siap Diperiksa Bareskrim Polda NTT

Next Story »

Duta Besar India Resmikan LTS di Sikka dan TTS

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *