Mafia Proyek “IMB Ilegal” di Persimpangan Jalan Politik Kekuasaan

OLEH ANSELMUS BARU

PERHATIAN publik (masyarakat Manggarai), selama beberapa pekan terakir ini terhipnotis oleh dua “perseteruan elit” yang cukup rumit, serentak menggiringnya untuk berpikir kritis akan jalannya roda pemerintahan di kapupaten yang satu ini.

Anselmus Baru , Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Tinggal di Caracas, Venezuela

Anselmus Baru , Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Tinggal di Caracas, Venezuela

Pertama, kasus Ahang Vs Gandut. Keduanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Manggarai. Menurut Ahang, sang rival Osy Gandut yang adalah wakil ketua DPRD Manggarai, bermain dengan proyek di beberapa instansi. Meski sudah di bawah ke kepolisian, tapi perseteruan antara Ahang dan Gandut itu anti-klimaks.

Yah!, pola lama model korupsi para anggota dewan yang terhormat, bermain dengan anggaran dan proyek, “mafia anggaran dan mafia proyek”. Tapi, menariknya perseteruan Ahang Vs Gandut ini berahkir dengan islah. Islah telah menjadi bahasa politis yang mengaburkan esensi persoalan. Penulis pun telah mengulasnya dalam dua bagian tulisan, masing-masing dengan judul: ‘Drama Politik Wakil Rakyat’ dan, ‘Ada “Hantu” di Sekda Manggarai?’ (Floresbangkit.com 11-12/06/2015).

Kedua, yang tak kalah menarik, kasus “IMB ilegal”, Jefri Teping alias Arka Dewa, yang adalah staf pada dinas PU kabupaten Manggarai Vs Dwi Jaya, pemilik CV. Wijaya Mandiri. Tak berbeda jauh dengan kasus Ahang Vs Gandut, kali ini perseteruan “IMB ilegal” yang diperankan oleh Teping Vs Dwi Jaya, juga berakir di kantor bupati Manggarai dengan sebuah tontonan “happy ending” buat pihak yang bertikai.

Ya, happy ending karena Teping dan Dwi Jaya berdamai. Bukan islah kata Dwi Jaya, sebab dalam pemahamannya, “Kalau islah kan saling menyerah. Jadi, ini tidak ada saling menyerah. Sesuai dengan perjanjian” (floresa.co 20/06/2014).

Meski happy ending buat mereka yang bertikai, tapi bagi publik, kasus itu berakhir tragis. Anti-klimaks. Apalagi lokus yang membuat happy ending dari perseteruan itu adalah kantor bupati Manggarai. Sebagai denda, Teping harus membayar kepada pihak Dwi Jaya, seekor babi besar, yang dalam bahasa adat setempat disebut ‘ela wase lima’ dan uang senilai lima juta rupiah (Rp. 5.000.000).

Dua kasus di atas menampilkan ada yang tidak beres dengan roda pemerintahan di daerah ini. Sebuah gambaran politik lokal yang amburadul. Politik “islah atau damai” menjadi ending dan mengaburkan esensi persoalan yang dimunculkan ke ruang publik. Apalagi lokus endingnya kedua konflik itu di kantor sekda dan bupati Manggarai. Lantas publik pun bertanya, apakah ini hanya skenario “tebar pesona dan saling sikut” di tengah riuhnya pemilukada Manggarai? Lalu, mengapa pemerintah mengambil langkah sebagai inisiator damai?

Jangan-jangan itu hanya sebagai politik meredam bola liar agar keburukan pemerintah daerah tak terpantau oleh publik. Ataukah merupkan skenario ‘penyucian diri’ pemerintah di tengah dosa politik yang telah dilakoninya? Sebab tidak salah juga kalau publik pun menduga, pemerintah kita doyan berselingkuh dengan investor karena mereka bisa menerima fee yang di reproduksi melalui proyek dan IMB.

Di Balik IMB Ilegal

Ketika membaca berita Jefri Teping-Dwi Jaya berdamai, satu pertanyaan kritis menukik pikiran penulis, mengapa perseteruan itu yang sudah dilaporkan ke kepolisian, dengan dugaan pencemaran nama baik, berakhir di Kantor Bupati? Padahal sebelumnya, Teping telah berkoar-koar untuk pasang badan demi sebuah keadilan.

Untuk mengusir kegalauan itu, ada baiknya kita perlu menelisiknya lebih jauh, agar bisa membuka ke ruang publik -meski tak tuntas- misteri di balik “IMB Ilegal” yang diangkat oleh Teping.

Berawal ketika Jefri Teping alias Arka Dewa, yang adalah Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengunggah status pada media sosial facebook yang diduga mencemarkan nama baik dari pihak Dwi Jaya, selaku pemilik CV. Wijaya Mandiri.

Dengan nama akun facebook Arka Dewa, Teping menulis status dan mengunggah gambar yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pembangunan ruko milik CV. Wijaya Mandiri, yang beralamat di Jalan Negara Ruteng-Borong, Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Dalam gambar bangunan ruko itu, Teping menyebut IMB ilegal.

Bagi Teping, IMB itu ilegal karena menyalahi aturan dan melanggar UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Bahkan Teping mengakui IMB yang didapat CV. Wijaya Mandiri memang tidak sesuai prosedur dan melabrak aturan yang ada.

Menurut Teping, dalam aturan itu, dijelaskan bahwa penerbitan IMB oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) harus mendapatkan rekomendasi dari instasi teknis, yang dalam hal ini merupakan kewenangannya di Dinas PU. Artinya, ke-ilegal-an IMB Ruko Wijaya Mandiri, yang dikeluarkan KPPTSP dengan Nomor 503/KPPTSP/026/IMB/IV/ 2015 pada 4 April 2015 karena tanpa pengesahan gambar rencana yang disahkan oleh Dinas PU.

Jika dilihat dari alur berpikirnya, publik harus akui bahwa Teping memang menguasai bidang yang ditanganinnya di kantor PU. Keberaniannya pun meraup simpati publik. Bahkan semakin lantang Teping menguraikan bahwa, bangunan ruko itu juga melanggar peraturan tentang garis sempadan bangunan (GSB). Ruko Wijaya Mandiri hanya berjarak 14 meter dari as jalan Trans Flores. Sementara menurut aturan GSB pada kelas jalan negara atau nasional adalah 20 meter diukur dari as jalan.

Sebagai orang yang berkompeten pada bidangnya, Teping mengaku bingung bagaimana IMB ruko itu terbit, padahal melanggar sejumlah ketentuan yang disebutkannya itu. Ia pun memilih tidak menandatangani pengesahan gambar rencana ruko itu.

Lalu mengapa Teping lebih memilih media sosial untuk meluapkan ketidakpuasannya akan kejanggalan proses IMB Ruko Wijaya Mandiri? Alasannya cukup kuat. Teping tidak puas dengan realitas internal birokrasi di pemerintahan kabupaten ini. Sehingga ia ingin “me-reformasi” dari dalam. Teping memang pahlawan. Layak diberi jempol. Ia layak diplesetkan sebagai Ahok-nya Manggarai.

Bahkan dirinya pernah menyampaikan masalah ini ke instansinya, juga ke KPPTSP yang menerbitkan IMB. Ke Sekda Manggarai, Manseltus Mitak. Tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Ia pun pernah menyambangi para wakil Rakyat, DRPD Manggarai, “meminta anggota dewan untuk memperhatikan pelaksanaan Perda di Kabupaten Manggarai, termasuk dalam kasus Wijaya Mandiri”, tapi, hasilnya nihil. Ia pun berujar “Saya bertemu dengan mereka, termasuk Wakil Ketua DPRD Manggarai, Osy Gandut. Tapi ia bilang, ‘Om Jef, susah, dia itu orang kuat” (Floresa.co 04/06/2015).

Di tengah situasi itu, Teping pun mengunggah masalah IMB ilegal itu ke facebook, yang menurutnya ia pun sudah siap menerima resiko atas tindakannya itu. Teping tampil sebagai pahlawan yang melindungi wibawa pemerintah yang tak berdaya di hadapan penguasa. Saya kira, seandainya Motang Rua masih hidup, Teping mungkin diangkatnya sebagai panglima perang karena keberaniannya membela wibawa pemerintah Manggarai.

Rupanya para kuli tinta berhasil menggiring Teping, untuk membuka, siapa sebenarnya sasaran dari ketidakpuasannya atas IMB illegal itu. Teping pun buka suara. Ia meyakini itu sebagai hasil kongkalingkog antara pihak Wijaya Mandiri dengan KPPTSP. Menurutnya “sulit dipahami bahwa KPPTSP yang sebenarnya hanya bertugas dalam hal administratif mau melangkahi kajian Dinas PU sebagai lembaga teknis” (Floresa.co 04/06/2015).

Di sisi lain, atas laporan pencemaran nama baik dari pihak Dwi Jaya, polisi bersigap sangat cepat, sehingga tujuh (7) saksi diperiksanya, baik dari dinas PU, dari pihak Wijaya Mandiri, dari Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR), maupun dari KPPTSP. Teping sebagai saksi terlapor sendiri berhalangan hadir dalam pemeriksaan saksi oleh Polres Manggarai.

Media pun berhasil meminta tanggapan dari Hila Jonta sebagai yang menggawangi KPPTSP Kabupaten Manggarai. Jonta pun membantah tuduhan Teping. Ia mengklaim, semua tahapan dalam penerbitan IMB ruko itu sudah dilalui. “Itu proses sudah benar,” ujarnya singkat. Bahkan Jonta pun berargumen, “Dia itu (Teping) pemerintah Pak, dia satu dalamnya,”, sebab secara teknis IMB yang diterbitkan KPPTSP itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PU. “Mereka kan ada tim teknis,” ujar Jonta (Floresa.co, 8/6/2015).

Publik pun semakin bingung akan realitas pembangunan di kabupaten ini. Banyak permainan di dalamnya. Kesigapan polisi juga dalam menanggapi laporan pencemaran nama baik, seakan membenarkan pernyataan anggota DPRD manggarai, Osy Gandut, saat Teping mengadukan masalah ini ke DPRD, ‘Om Jef, susah, dia itu orang kuat”. Artinya, sampai polisi juga dibuat cepat tanggap menanggapi laporan Dwi Jaya. Memang, Dwi Jaya betul-betul orang kuat rupanya. Semoga semangat yang sama juga ada pada diri lembaga kepolisian Manggarai bila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat kecil yang tak berduit karena bukan orang kuat.

Bila benar, bahasanya Gandut bahwa untuk masalah IMB itu agak sulit ditembus karena mereka (investor) orang kuat, publik pun pantas bertanya, kabupaten Manggarai itu di pimpin oleh Bupati sebagai kepala daerahnya, atau oleh orang kuat yang kita namakan investor sehingga segala perangkat kepemimpinan daerah harus tunduk dan tak berdaya di hadapan investor? Ke mana arah IMB Ilegal digiring? Apakah murni tuntutan sebuah keadilan? Kalau ya, keadilan untuk siapa? Apakah untuk rakyat, penguasa, atau pengusaha?

Sepintas dari apa yang diungkapkan Teping, KPPTSP menjadi sasarannya. Lalu kenapa KPPTSP? bukankah mekanisme IMB itu juga ada kaitannya dengan dinas tempat Teping bernaung, Dinas PU? Jika Teping ingin membersihkan birokrasi mulai dari dalam, kenapa tidak mulai dari dinasnya sendiri? Kenapa langsung lompat pagar, ke instansi yang lain?

Memang, pada era reformasi ini menjadi pahlawan itu sangat diharapkan. Tapi jika salah langkah, nanti bukan menjadi pahlawan, tapi menjadi badut politik, yang aksinya cuma tontonan publik yang menggelikan.

Atau, adakah muatan politis di balik IMB ilegal? Mengingat, Manggarai sedang berada dalam riuh pemilukada. Dalam hal ini seperti yang berhasil diungkapkan oleh Teping, sasaran tembaknya dikerucutkan pada KPPTSP yang digawangi oleh Jonta.

Publik pun tahu bahwa Jonta adalah salah satu bakal calon wakil bupati dari salah satu kontestan. Kalau ini benar, berarti Teping hanyalah badut politik yang menjadikan pemilukada Manggarai diwarnai adegan murahan dan kegagahan yang gombal, menipu publik.

Baik di tingkat nasional maupun lokal, aksi menjatuhkan lawan politik menjadi wajah suram kultur politik kita. Hal itu disebabkan oleh pemiskinan arti politik itu sendiri, yang direduksi menjadi medan perburuan kekuasaan.

Masih segar dalam memori publik, ketika Jokowi bertarung untuk meraih RI-1. Pembunuhan karakter lewat berbagai isu, dari isu agama, korupsi, keluarga sampai etnis juga menjadi sesuatu yang menyita perhatian publik. Tapi publik sudah terlanjur melek politik, sehingga adegan murahan itu hanya menjadi tontonan sesaat. Tak memberi efek terbunuh dan terkuburnya karakter Jokowi.

Lalu, kalau demikian, siapa yang bermain di belakang ini? Karena toh Teping bukanlah salah satu bakal calon bupati atau wakil bupati yang akan berlaga. Jawabannya ada di kedalaman nurani Teping sendiri. Tak pantas kita menebak atau berandai-andai.

Jika ini benar, baiknya para politikus kita harus merubah gaya berpolitik. Pilihlah gaya dan jalan politik yang elok dan santun. Publik ingin menyaksikan sebuah laga persaingan yang fair, di mana ide dan gagasan membangun Manggarai jauh lebih penting dalam melihat kemampuan para kontestan yang akan berlaga dalam merebut hati publik.

Sama halnya dengan konflik Ahang Vs Gandut, publik pun menaruh harapan bahwa kasus IMB ilegal bisa diproses tuntas. Tapi harapan itu kandas dengan politik islah. Mungkin karena Teping kurang gesit dalam mengumpulkan bukti dan membawanya ke ranah hukum, sehingga ia hanya mengumbar IMB ilegal di media sosial facebook.

Aksinya ini langsung mendapat reaksi dari Dwi Jaya. Al hasil kisah IMB ilegal beralih menjadi kasus pencemaran nama baik, yang diproses di kapolres Manggarai. Pemerikasaan saksi pun telah berlangsung. Teping pun kala itu tak bersedia hadir menjadi saksi. Semakin telak, ini adegan gombal badut politik.

Meski demikian, aksi Teping ini mendapat dukungan publik di media sosial. Gerakan save Jefri Teping, dengan tagline dan foto bertuliskan: “We Stand Together fight for truth even if you feel like you’re standing alone, because you’re not!!” mulai beredar. Sungguh, sebuah gerakan yang mengusung solidaritas dan kekuatan bersama untuk membela dan merebut sebuah kebenaran. Tapi publik jangan dulu terkecoh!

Di tengah harapan dan animo publik akan keberanian Teping, tiba-tiba berita yang mengejutkan datang dari kantor bupati manggarai. Kamelus Deno, selaku wakil Bupati Manggarai mengatakan, sabtu 13/6/2015, dirinya didatangi Romo Marten Jenarut Pr, Yani Rewos, Yance Janggat dan Jefry Teping.

Mereka, kata Deno, meminta pemerintah memediasi masalah Teping Vs Dwi Jaya. Deno pun berujar, ia tidak fokus pada laporan polisinya. Kalau demikian, apa yang mau dimediasi? Apakah mediasi juga menjadi akal-akalan?

Menurut Deno, pihak pemda sendiri sedang menelusurinya. “Kira-kira dari aspek apa yang perlu dikoreksi akan diperiksa oleh inspektorat. Hasilnya nanti pasti ada, karena inspektorat akan periksa semua yang berhubungan dengan ijin itu”.

Di sisi lain, Deno memberikan penekanan bahwa, dalam kasus ini, pada prinsipnya, investasi itu jangan dihambat karena itu positif .Tetapi di sisi lain, demikian ia menjelaskan, investasi termasuk soal IMB tersebut sudah memiliki aturan main. Aturan main itu, tegasnya, tak boleh dilabrak”. Ah!, lalu kalau ada aturan main, kenapa ada inisiatif damai? Atau jangan-jangan ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam bola liar “IMB ilegal” karena takut terseret di dalamnya? Tunggu dulu!!

Katanya, Deno menyanggungupi sebagai mediator, karena ingin meredam polemik yang sudah terlanjur bergulir di media, sehingga menurutnya, selain memeriksa sesuai kapasitasnya, goal-nya yaitu islah dan saling memaafkan. (Floresa.co 13/06/2015). Ah, Deno sepertinya pemimpin yang sejuk, karena mau meredan konflik antara Teping dan Dwi Jaya.

Ada yang tak diperhitungkan secara cermat oleh Deno. Ajakan Deno soal pentingnya investasi di Manggarai, “investasi itu jangan dihambat karena itu positif”,.. “goalnya islah” menjadi kunci, bagaimana penyelesaian IMB ilegal ini. Artinya, publik sudah membaca, investor menjadi pilihan pemerintah, paling tidak untuk Deno yang akan menjadi mediator. Sehingga pas lah kalau Teping menangung tumbal babi, ela wase lima dan sejumlah uang.

Lantas, setelah islah nanti, apakah pemerintah berani memproses Dwi Jaya, jika IMBnya ilegal seperti yang dituding Teping? Paling tidak mencabut kembali IMB itu? Yang jelas, bola liar sekarang berada di tangan Inspektorat Kabupaten Manggarai.

Bagi publik, mengambil jalan damai apalagi sebagai yang menginisiasi, memberikan kesan bahwa Teping sedang terjebak di persimpangan permainan politik kekuasaan. Sebab menurut laporan Floresa.co, rabu 5/6/2015, Teping dengan tegas mengatakan, ia tidak takut, karena yakin, yang ia perjuangkan adalah kebenaran.

Bahkan Teping pernah berujar: “Saya rela meletakkan jabatan karena kasus ini. Masuk penjara sekalipun saya bersedia, jika memang saya salah. Saya yakin, saya memperjuangkan kebenaran, karena itu saya tidak akan mundur”. Kemana arah IMB ilegal ini digiring? Mari kita telusuri bersama! (BERSAMBUNG)

Surva Tarik Keterangan, Polres Lembata Sukses?

Next Story »

Kemana Arah “IMB Ilegal” Digiring?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *