Kisruh di Lembata: Takdir Atau Salah Urus?

Upaya penertiban pedagang pasar Pada di taman kota Lewoleba oleh Sat Pol PP Lembata dihadang Anggota DPRD Lembata. Tampak, Ferdi Koda sedang berdebat dengan Kasat Sat Pol PP, Kanis Making. (Foto : FBC/Yogi Making)

Upaya penertiban pedagang pasar Pada di taman kota Lewoleba oleh Sat Pol PP Lembata dihadang Anggota DPRD Lembata. Tampak, Ferdi Koda sedang berdebat dengan Kasat Sat Pol PP, Kanis Making. (Foto : FBC/Yogi Making)

Oleh Melky Koli Baran

Catatan-catatan media cetak dan on line akhir-akhir ini semakin menempatkan kabupaten Lembata dalam posisi kepungan masalah. Terlebih gonjang ganjing politik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan, tragedi-tragedi kemanusiaan dan proses-proses penanganan kasus-kasus kemanusiaan di tangan penegak hukum yang terkesan preman. Hampir tak ditemukan sebelum pulau ini resmi jadi kabupaten sendiri tahun 1999. Artinya, ketika pulau ini belum pisah dari wilayah kabupaten Flores Timur, wajah buram seperti ini minim. Keburaman multi wajah mulai bersemi dan terus menguat sejak pertama kali DPRD memilih bupati di kabupaten ini yang memenangkan Andreas Duli Manuk. Apakah sebuah takdir atau karena salah urus?

Melky Koli Baran, Kontributor FBC

Melky Koli Baran, Kontributor FBC

Media lokal seperti Flores Pos dalam beberapa edisi paling akhir sedikitnya menjustifikasi bahwa di kabupaten itu pemerintahan dan pembangunan berjalan tidak sesuai prinsip pemerintahan yang baik (good governace). Referensi ini tidak bermaksud mengabaikan “sejarah buram” pada masa dua kali kepemimpinan sebelumnya di tangan Andreas Duli Manuk dan kedua wakilnya. Seperti konfrontasi masyarakat Kedang dan Pemda gara-gara bupati Manuk hendak menggunakan “tambang emas” sebagai jalan menyejahterakan rakyat. Juga pengrusakan rumah tinggal Lukas Narek oleh antek-anteknya bupati serta tragedi pembunuhan Yohakim Laka Langodai yang kemudian menyeret sejumlah orang ke balik jeruji besi, termasuk seorang putri bupati Manuk.

Karena itu ada geliat harapan perubahan ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelorakan kampanye pemilihan bupati saat itu melalui jargon politik “Lembata Baru”. Kampanye ini berhasil menaikan Eliaser Yance Sunur dan Viktor Mado Watun.

Pesan jargon efektif dan Lembata memasuki babak baru pembangunan yang lebih buruk dari sebelumnya. Jika periode sebelumnya konfrontasi terjadi pada rencana tambang emas yang melibatkan warga Kedang dengan Pemda, kini semakin meluas merasuki hampir semua elemen masyarakat. Inikah Lembata baru itu?

Mencermati catatan Flores Pos, di kabupaten itu sedang terjadi konfrontasi antara pemerintah dengan DPRD, pemerintah dengan para pedagang, pemerintah dengan para pemakai jasa. Dalam kasus-kasus ini, siapa mejamin bahwa bupati dan wakil bupati juga akur-akur saja? Siapa juga bisa menjamin bahwa antar elemen masyarakat juga baik-baik saja. Pertemuan Forum Penyelamat Lewotana Lembata dengan pak Kapolda di Palm Hotel beberapa waktu silam yang dihadiri (disusupi) juga oleh orang-orang non FP2L memperlihatkan di sana sedang ada konflik horizontal.

Flores Pos 6 Juni 2015 mencatat bahwa karena bupati Yance Sunur lalai menjalankan tugasnya maka pencairan dana desa tertunda selama 6 bulan karena Perbub belum ditandatangani. Padahal itu tugas pokoknya. Ketika lalai menandatangani Perbub, maka tata kelola pembangunan desa di seluruh Lembata tertunda selama 6 bulan. Pertanyaannya, apa susahnya menandatangani Perbub itu? Edisi ini juga masih mencatat tentang pembangunan peningkatan jalan jurusan lewoleba ke Lamalera yang sangat buruk. Jalan dengan dana 14 miliar dan baru berusia setahun itu kini sudah rusak. Inikah Lembata Baru yang dimaksudkan?

Demikian juga hubungan bupati Yance Sunur dengan DPRD Lembata. Padahal teori mengatakan kedua lembaga ini mitra dalam pelayanan kesejahteraan rakyat. Jika dicek, relasi yang buruk itu gara-gara “DPRD kritis”. Ujungnya bupati tersinggung. Bupati tidak mau menghadiri rapat dengan DPRD walau telah diagendakan untuk membicarakan banyak persoalan yang ditemukan anggota DPRD saat reses. Bupati Yance pernah menjadi anggota DPRD Bekasi. Artinya ia tahu apa peran DPRD dalam kemitraan ini. Apakah kemitraan itu sama dengan boleh berkompromi untuk segala hal lalu tidak menjadi kritis? Apakah karena untuk kemitraan maka harus diam jika ada pihak yang mesti dikoreksi demi kebaikan?

Juga kasus pedagang di taman kota dan kasus almarhum Lorens Wadu. Di bulan Juli ini, pedagang pasar Pada kembali lagi beraksi di taman Kota. Di sini, aparat Satuan Pol PP pasang badan. Institusi ini juga teramat aneh. Mungkinkah institusi ini adalah kumpulan aparat produk pendidikan otot dan urat? Jika salah satu bagian kecil di otaknya itu paham tugasnya, tentu dia bertanya mengapa para pedagang ini nekat berjualan di taman kota? Lalu, pahamkah rombongan PNS di Satuan Pol PP bahwa salah satu tugas mereka adalah menegakkan Perda? Jika paham, pastilah menertibkan pedagang di TPI yang menjadi alasan pedagang pasar Pada datang ke Taman Kota, bukan berkonfrontasi dengan pedagang pasar Pada.

Lebih gila kasus almarhum Lorens Wadu. Wajah media sangat telanjang mengupas kasus ini, bahkan terkesan lebih cerdas dari penyidik. Namun bagai anjing menggonggong, kafila terus berlalu. Ada kesan bahwa di Lembata banyak aparat yang tak bernurani jika tidak eteis dikatakan robot. Apalagi “Pencemaran Nama Baik” telah menjadi senjata orang-orang jenis ini untuk mendiamkan kebenaran. Alex Murin sedang menghadapi sidang di pengadilan di Kupang atas tuduhan pencemaran nama baik. Kini giliran Ketua DPRD Ferdi Koda dilaporkan dengan tuduhan yang sama.

Kasus Lorens Wadu lebih gila lagi. Sejumlah petunjuk diabaikan polisi. Misalnya mobil merah, darah di sepeda motor korban, darah di pintu pagar menuju pondok korban. Semua ini semakin diperjelas oleh cerita Surva Uran tentang sebuah Video yang diyakini terjadi di Rumah Jabatan Bupati. Malah polisi tidak menjadikannya sebagai petunjuk tetapi mengintimidasi Surva untuk mengubah keterangannya. Bahkan ada dugaan, Surva Uran pernah dibujuk dan ditawari jabatan.

Sangat tidak cerdas juga ketika Mikael Bala, seorang pejabat di Setda Lembata melaporkan pencemaran nama baik Rujab bupati. Untung Kasat Reskrim Polres Lembata Iptu M. Arif Sadikin mengatakan korban fitnah mesti manusia, bukan rumah jabatan. Mau jadi apa jika laporan tak cerdas ini diproses polisi?

Dalam kasus Lorens Wadu terkesan sejumlah pejabat panik. Seorang pejabat membongkar buku tamu rumah jabatan untuk memastikan apakah pada malam sebelum Lorens Wadu ditemukan tak bernyawa itu ada tamu di rumah jabatan. Polisi yang menyidik kasus ini juga terkesan panik dengan keterangan Surva sehingga memeriksanya berulang kali, bahkan terakhir membuat Surva tidak nyaman, takut lalu mengubah keterangannya. Ada kabar, Surva dijanjikan jabatan bahkan studi lanjut asal mengubah keterangannya dan melaporkan wartawan Flores Pos Maksi Gantung dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pertanyaannya, inikah Lembata Baru yang dijanjikan pasangan Yance Sunur dan Viktor Mado Watun, jurkam dan tim sukses serta Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan saat itu?

Dalam isi otak yang waras, Lembata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan sebelum pisah dari Flotim. Rakyat di pulau itu memang telah ditakdirkan untuk menghuni Lembata. Takdir dimulai ketika arus dan gelombang laut menghantar leluhur orang Lembata dari pulau Lepanbatan yang tenggelam. Namun, iklim ketidaknyamanan, buruknya infrastruktur jalan, konflik-konflik horizontal maupun vertikal berlatarbelakang politik dan pembangunan, kecemburuan sosial antara para pedagang dan sejumlah kasus kriminal yang terindikasi berusaha ditutupi oleh aparat bahkan dugaan keterlibatan aparat di dalamnya bukanlah takdir.

Lembata yang kacau, aparat yang belum netral, nyawa manusia melayang misterius, sarana jalan yang buruk, kontraktor kerja proyek asal jadi, aparat bermental preman dan sejuta cerita buram lainnya merupakan akibat “Salah Urus” orang-orang opurtunis yang kerdil nurani dan aklaknya. Salah urus karena hanya merebut dan menjadikan jabatan-jabatan sebagai ruang mencari makan dan kumpul kekayaan. Jika tidak, mereka tentu akan berpihak pada rakyat. Jika tidak, mereka akan berkata dan bertindak lain dari yang diperintahkan. Tak heran, ada pejabat yang mungkin mau menyenangi dia yang memberi jabatan lalu melakukan hal-hal yang aneh, seperti laporan pencemaran nama baik rumah jabatan. Pol PP yang harus menegakkan Perda tentang Pasar di kota Lewoleba justru membiarkan ada pasar di TPI.

Salah urus ini harus dan akan segera ditulis dalam buku kenangan untuk generasi berikutnya. Kenangan bahwa Lembata pernah mengalami masa kekacauan aklak dan budi ketika dipimpin oleh orang-orang yang telah menjual jargon “Lembata Baru”. Masih maukah rakyat Lembata ditipu lagi dengan jargon seperti ini tahun depan? Pengalaman ini patut direflkeksikan sebagai guru.

Budaya Bahari, Belajarlah dari NTT

Next Story »

Ben Mboi dan Kepemimpinan dengan Cinta

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *