Ketua DPRD Lembata Siap Diperiksa Bareskrim Polda NTT

LEWOLEBA, FBC-Ketua DPRD Lembata Ferdinandus Koda mengaku siap mendatangi Bareskrim Polda NTT, Kamis (9/7/2015), guna memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan peghinaan dengan korban Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Sebagaimana yang diberitakan, Ferdy Koda diadukan Bupati Eliaser Yentji Sunur ke Polda NTT pada 22 April 2015 atas tuduhan penghinaan. Dugaan penghinaan tersebut terjadi ketika operasi penertiban pedagang pasar Pada yang berjualan di tengah kota Lewoleba, Selasa 14 Maret 2015. Dalam perang mulut antara Ketua DPRD Lembata dengan Kasat Pol. PP Kanis Making, Ferdy berang dan menyebut Bupati kurang ajar. Kalimat yang kemudian dianggap menghina Bupati Yentji Sunur.

Wakil Ketua I DPRD Lembata, Yohanes Derosari. (Foto FBC/Yogi Making)

Wakil Ketua I DPRD Lembata, Yohanes Derosari. (Foto FBC/Yogi Making)

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7/2015) Ferdinandus Koda mengaku sudah menerima surat panggilan Polda NTT untuk di periksa pada Kamis (9/7/2015) mendatang. Sebagai warga negara yang taat hukum, Ferdy mengaku siap menghadapi gugatan serta akan memenuhi panggilan penyidik Polda NTT. Menurutnya, proses hukum yang dihadapinya merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan serta komitmen seorang wakil rakyat dalam membela kepentingan rakyat.

“Sebagai warga negara, saya akan penuhi panggilan penyidik Polda. Bagi saya proses hukum itu merupakan konsekwensi langsung dari perjuangan menegakan keadilan dan kebenaran serta komitmen saya sebagai DPRD dalam membela kepentingan rakyat, karena itu saya juga sudah siap menghadapi gugatan bupati,” tegas Fredy.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata Yohanes Derosari yang ditemui secara terpisah kepada media ini menyampaikan keprihatinannya. Dia mengatakan, proses hukum itu semestinya tidak terjadi bila masing-masing pihak saling tahan diri dan membangun komunikasi secara baik. Kendati sudah di tangan Polisi, namun Yohanes yang akrab disapa Hoat ini mengaku terus melakukan upaya pendekatan secara persuasif agar kasus itu tak dilanjut.

“Terhadap kasus ini, institusi DPRD belum bersikap, tetapi secara pribadi saya sangat prihatin. Memang kasus seperti ini di mana–mana banyak terjadi, tetapi bisa diselesaikan secara baik, tanpa harus melewati proses hukum. Upaya pendekatan beberapa kali ke Bupati agar kasus ini tidak dilanjut, gagal, tetapi itu tidak berarti kami berhenti. Upaya pendekatan akan terus kami lakukan,” kata Hoat.

Hoat mengatakan, dia berusaha untuk mendatangi Polda NTT untuk menyampaikan permintaan agar kasus ini dilimpahkan ke Polres Lembata. Menurutnya, jika Ketua DPRD menjalani pemeriksaan di Kupang, akan mengganggu agenda kerja DPRD. (Yogi Making)

Geliat Orang Atawolo Menyambut Pemberkatan Gereja Gemohing

Next Story »

Paripurna Tolak Gaji 13 untuk DPRD NTT

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *