Kemana Arah “IMB Ilegal” Digiring?

OLEH ANSELMUS BARU

Tepatnya, pada sabtu Sabtu 20/6/2015, bertempat di kantor Bupati Manggarai, dimediasi oleh Cristian Rotok, selaku Bupati Manggarai, Jefri Teping dan Dwi Jaya, pemilik CV wijaya Mandiri, bertemu dan berdamai.

Anselmus Baru , Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Tinggal di Caracas, Venezuela

Anselmus Baru , Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Tinggal di Caracas, Venezuela

Ada pun hasil dari proses perdamaian yang harus dipenuhi pihak yang bertikai adalah: Dwi Jaya diminta mencabut laporannya di Polres Manggarai. Sedangkan, Teping diminta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di akun facebook-nya. Teping juga diminta membayar uang Rp 5 juta dan menyediakan ela wase lima atau babi ukuran besar (floresa.co 20/06/2015).

Sekilas, sangat menyejukan. Mediasi yang menggunakan elemen budaya Manggarai, untuk mempertemukan dan mendamaikan pihak yang bertikai. Pesannya sangat bagus. Tapi mediasi ini sepertinya menguburkan esensi persoalan, IMB Ilegal. Ah, mediasi di kantor bupati, sepertinya ‘Ada Babi’ (Ela Wase Lima) di Kantor Bupati Manggarai. Mungkin itulah pernyataan yang pas untuk melukiskan kegaduhan politik lokal, yang berawal dari IMB Ilegal, dan berakir damai di kantor Bupati Manggarai, dengan “babi” sebagai hewan rekonsiliasi.

Publik pun semakin bingung dengan tontonan politik lokal, dari IMB ilegal, pencemaran nama baik, dan rekonsiliasi dan babi (ela wase lima) sebagai “chivo expiatorio” (hewan kurban -denda- tanda rekonsiliasi), menampilkan memang wajah politik kita itu layak disebut politik babi. Babi telah mengaburkan esensi masalah.

Bahkan Rotok selaku bupati Manggarai mempolitisasi babi dalam budaya Manggarai. Ia tak paham benar akan arti babi (ela wase lima itu). Menurut Rotok, “Itu adat Manggarai biasa. Kalau adat Manggarai ela wase lima tidak terlalu masalah. Karena tidak ada salah, tidak ada benar dalam adat ini,” ujar Rotok (floresa, 20/06/2015).

Sementara, kalau ditelusuri secara baik, dalam budaya Manggarai, denda berupa binatang ataupun uang, meski jumlah atau ukurannya kecil, sudah mengindikasikan bahwa ada kesalahan terkandung di sana, dan disediakan oleh orang yang telah melakukan kesalahan. Babi (ela wase lima) itu juga mengindikasikan kesalahan yang cukup besar.

Lagi-lagi Teping menjadi tumbal politik. Bukan hanya soal membayar jumlah denda, tapi ada multi tafsir soal keberanian Teping mengungkap IMB Ilegal yang berakir di Kantor Bupati dengan jalan damai. Teping sedang memasang badan, melindungi “orang kuat”.

Pertanyaan pun muncul, kenapa dan untuk siapa Teping pasang badan? Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Teping, di dinas PU tempat ia bernaung memiliki atasan. Apakah ini juga upaya Teping untuk menyelamatkan atasan dan dinasnya dari jebakan maut IMB Ilegal? Dan sebagai PNS di daerah, atasan yang paling tinggi dalam lingkup pemerintahan daerah adalah bupati dan wakilnya.

Yang jelas hanya Teping yang tahu, atau pun orang-orang yang terlibat dan bermain dalam masalah IMB. Kalau memang hal ini benar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang adalah abdi negara, telah direduksi menjadi Pegawai Ngeri Sipil, Abdi Penguasa. Ataukah Teping ingin menjadi “chivo expiatorio”, hewan kurban politik perburuan kekuasaan di Manggarai?

Meski pihak yang bertikai sudah berdamai, masih menurut Rotok, proses mediasi itu tidak bermaksud mengintervensi proses hukum di kepolisian terkait masalah IMB ruko. Dan Rotok, mendelegasikan pemeriksaan IMB ilegal itu ke Inspektorat Kabupaten Manggarai. Bola liar pun berpindah ke Inspektorak Kabupaten Manggarai.

Pertanyaannya, bagaimana proses hukum akan berjalan, karena proses mediasi dan damai itu sudah berlangsung dan dipimpin langsung oleh bupati dan wakil bupati? Apakah inspektorat berani memproses secara hukum Dwi Jaya, jika terbukti IMB itu menyalahi aturan? Apakah Dwi Jaya lapang dana mencabut laporan pencemaran nama baik, sementara proses hukum pengusutan IMB ilegal oleh pemerintah melalui inspektorat terus berlanjut? IMB Ilegal yang diumbar Teping, serasa sudah kandas di kantor bupati Manggarai.

Bisa jadi perdamaian itu hanya akal-akalan. Atau pun juga kasus IMB ilegal yang diangkat itu merupakan bagian dari skenario politik kekuasaan pada riuh pemilukada. Kalau demikian, publik tak usah berharap banyak pada politikus yang melakukan politik babi itu, karena politiknya tak santun, aksinya suka seruduk dan mem-babi buta.

Kecemasan ini sepertinya mengamini apa yang dikatakan oleh Edi Danggur, Dosen Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, bahwa perdamaian itu sarat muatan polistis: “Mengingat Jefry adalah bawahan bupati maka kepentingan bupati dan wakil bupatilah yang paling besar yang sedang dilindungi,”. Sebab, lanjut Danggur, sesuai pasal 2 ayat 2 Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, kewenangan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten ada pada bupati.“Demi tertibnya penggunaan tanah dimaksud, maka alat kontrol salah satunya adalah IMB,” kata Edi. Floresa.co, Senin (22/6/2015).

Jika inspektorat menemukan bahwa IMB itu ilegal, berarti patut juga diusut sampai tingkat kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu bupati dan wakilnya. Sehingga penulis juga sedikit kritis dengan pernyataan ketua Organisasi Pengawasan Rakyat (OPR), Adrianus Jehamat, yang juga menjadi salah satu dari tujuh saksi yang diperiksa polisi dalam soal pencemaran nama baik dan menjadi saksi dari proses damai Teping-Dwi Jaya di kantor bupati Manggarai.

Jehamat dalam menilik masalah IMB Ilegal menpertanyakan, ada apa antara Dinas PU dan KPPTSP serta Dwi Jaya? (floresa.co 06/06/2015). Jika demikian, publik pun bertanya, kenapa Jehamat tidak memperpanjang daftar perntayaannya? Sebab Dinas PU dan KPPTSP adalah dua instansi di bawa kendali bupati dan wakil bupati Manggarai. Baiknya Jehamat melengkapi pertanyaannya: ada apa antara Bupati-Wakil Bupati, Dinas PU dan KPPTSP serta Dwi Jaya? Itu baru pas.

Baik kasus Ahang Vs Gandut, maupun Teping Vs Dwi Jaya memberi pesan kepada publik bahwa, kepemimpinan di Manggarai itu berwajah korup. Bagaimana tidak, dua kasus yang di buka di ruang publik karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik, semuanya kandas di ruang pemangku kekuasaan dengan bahasa politik islah atau damai.

Kasus Ahang, yang menjadi mediator adalah sekda Manggarai. Meski pun Manseltus Mitak menyangkal bahwa dia memediasi Ahang-Gandut. Tapi publik pun tahu, karena islah keduanya terjadi setelah pertemuan yang kebetulan itu di ruang sekda Manggarai, yang berujung ‘pingsannya Gandut karena kekurangan oksigen’.

Pada kasus Teping Vs Dwi Jaya, mungkin karena belajar dari kasus Ahang Vs Gandut, Deno dan Rotok tampil beda. Mereka berani dan terang-terangan sebagai mediator, tidak seperti sekda yang tak mengakui dirinya berperan sebagai mediator.

Publik digiring, bahwa memang pasangan Cristian Rotok-Kamelus Deno (Credo) selalu kompak sampai akhir. Mereka tampil ke publik sebagai pemimpin yang peka terhadap problem masyarakat. Mau menjadi bagian dari solusi. Tapi jangan dulu. Kali ini, justeru solusi perdamaian yang diusungnya mengaburkan esensi dari persoalan itu, IMB ilegal. Ada apa sebenarnya?

Ataukah kasus IMB ilegal itu, sengaja dimunculkan sebagai skenario politik incumbent untuk menjegal Hila Jonta sebagai lawan politiknya dalam pemilukada nanti? Kecurigaan ini juga cukup beralasan, karena kasus IMB ilegal itu muncul ke publik di tengah riuh pemilukada.

Sementara kalau kita cermati, bangunan ruko yang menjadi ruang konflik itu, kondisinya sudah siap pakai atau dihuni. Ini berarti pemerintahan Credo juga tidak menjalani fungsi pengawasan dalam desain pembangunan Manggarai melalui IMB yang dikeluarkan di bawah kendali pemerintahannya.

Jika ini benar, konflik IMB ilegal, memiliki muatan politis yang sangat kuat. Sengaja dirancang dan menjadi bagian pengantar akan persaingan yang tak elok dalam pemilukada yang akan digelar desember mendatang.

Sungguh politik lokal kita dibayangi politik Machiavellian, menghalalkan segala cara untuk mencapai atau melanggengkan kekuasaan. Thomas Hobbes pun benar bahwa kerangka berpikir dan tindakan manusia itu seringkali melihat manusia lain sebagai serigala bagi dirinya, ‘hommo homini lupus’.

Gerakan Perubahan

Melihat wajah pemerintahan lokal yang seperti ini, maka ada dua hal yang perlu dilakukan baik oleh aparat pemerintahan maupun oleh masyarakat sipil yaitu: pertama, pemberantasan korupsi harus dijiwai sebagai gerakan moral dan, kedua menata ulang demokrasi lokal.

Pemberantasan korupsi sebagai gerakan moral. “Reformasi dari dalam” seperti yang dibangun oleh Ahang dan Teping, mesti dilatari dan dipahami sebagai gerakan moral, dan tidak hanya direduksi pada gerakan atau strategi politik murahan sebagai aksi tebar pesona, cari sensasi atau alat politik penguasa.

Hal ini akan berdampak pada: Pertama, bahwa reformasi birokrasi di bidang pemerintahan, yang berwajah korup harus diusut tuntas. Tanpa memperhitungan politik pragmatis penguasa. Kalau memang IMB Ruko Wijaya Mandiri illegal atau ada anggota legislatif yang bermain dengan proyek, harus diusut tuntas sebab terjadi penyelewengan kekuasaan.

Jangan tunduk dengan bahasa politis islah, meski digiring dengan menggunakan elemen kultural. Bisa jadi, keberanian itu menjadi pintu masuk untuk mengusut skandal perijinan lainnya yang terjadi di daerah ini, mengingat wajah pemerintah kita sarat transaksional. Atau jangan-jangan masih banyak IMB lain yang illegal.

Keberanian ini juga, bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap masalah IUP perusahaan pertambangan yang menjamur di Manggarai. Artinya kasus korupsi yang membelit itu harus dibongkar tuntas, bukan hanya pada instansi atau pemangku kebijakan kelas teri, tetapi terutama yang ongkos politiknya mahal, termasuk pada pemangku kekuasaan yang lebih tinggi. Jangan kaburkan mediasi adat (hambor) dengan denda babi (ela wase lima) sebagai sebuah pembungkaman akan boroknya sistem pemerintahan daerah yang berwajah korup.

Kedua: Pada kasus Ahang, terungkap bahwa ada dugaan anggota legislatif bermain dengan proyek. Ini mengindikasikan para legislatif di daerah juga melakoni profesi sebagai ‘begal anggaran’. Bahkan begal anggaran di daerah itu lebih jorok dan brutal. Ruang perselingkuhan antara legislatif dan eksekutif itu terbuka lebar pada pembangunan infrastruktur daerah. Banyak infrastruktur yang dibangun asal-asalan. Kualitasnya seringkali tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan, sebab ada ruang perselingkuhan dan korupsi di sana.

Menata ulang demokrasi lokal. Dalam alam demokrasi, pemilukada adalah suatu keharusan untuk sebuah suksesi pemerintahan daerah. Ini berarti ada persaingan antara mereka yang mau merebut kursi kepemimpinan daerah itu.

Bagi calon yang sedang berada atau menikmati kekuasaan atau dalam bahasa politis ‘petahana atau incumbent’, ada kecenderungan untuk memelihara kekuasaan dengan mempertahankannya. Hal ini wajar, karena itu juga merupakan hak politik setiap insan.

Tapi, celakanya, kecenderungan elit lokal kita adalah menghidupi kekuasaan itu sebagai tujuan dan bukan sebagai jalan atau medium untuk melayani masyarakat. Dalam kondisi ini, segala cara akan ditempuh guna mempertahankannya. Termasuk menjegal lawan dengan cara yang tak elok.

Dalam kultur politik seperti ini, pemilukada dipandang sebagai perburuan kekuasaan, yang hanya akan melahirkan pemimpin yang korup. Karena di sana kepentingan pribadi dan golongan itu yang menjadi prioritas. Akibat ongkos politik yang mahal, akan lahir politik uang yang dibekingi oleh investor atau pemodal yang menjadi mesin ATM untuk dana kampanye.

Ongkos politik yang mahal ini akan melahirkan pemimpin yang korup, lebih memihak pada kepentingan investor daripada kepentingan rakyat. Maka publik atau pemilih harus lebih cerdas dalam menyikapi politisi yang hanya ingin memburu kekuasaan, karena nanti akan menyengsarakan rakyat.

Persis dalam situasi seperti ini, menata ulang demokrasi lokal adalah sebuah keharusan. Mengembalikan demokrasi lokal itu demi kebaikan bersama daripada manuver-manuver politik murahan demi perburuan kekuasaan. Sebab mekipun, politik itu adalah seni menata dan mengatur strategi demi mencapai yang dinginkan, tapi publik juga sudah pada melek politik, mana yang disebut “politikus sejati” , mana politikus tebar pesona dan suka sensasi, serta mana yang hanya ingin mengekalkan kekuasaan.

Jika dua kasus tadi, Ahang Vs Gandut dan Teping Vs Dwi Jaya berakhir damai di kantor sekda dan bupati sebagai upaya menelikung dan meredam efeknya tak berimbas pada pemangku kekuasaan yang lebih tinggi, bisa jadi ada yang tak beres dengan politik dan pembangunan di daerah ini. Maka peran masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pembangunan daerah sangat penting untuk mengkritisi kinerja pemerintah. Otra Manggarai es Posible! (Manggarai Yang Lain Adalah Mungkin!)

Mafia Proyek “IMB Ilegal” di Persimpangan Jalan Politik Kekuasaan

Next Story »

Elang-Musang dan Teologi Lokal

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *