Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada

Foto Ilustrasi : Kantor Bupatai Kabupaten Manggarai. (Foto : Dokumentasi FBC)

Foto Ilustrasi : Kantor Bupatai Kabupaten Manggarai. (Foto : Dokumentasi FBC)

Oleh Canisius Maran

Pilkada serentak, sudah di depan mata, meski ada partai kini masih terus berusaha menyamakan persepsi berikut rumusan atas calon kepala daerah yang akan tampil. Namun hal semacam ini, meski selalu diawali dengan perbedaan-perbedaan, toh pada akhirnya sampai juga pada tujuan yang sama. Pada sisi yang lain, KPU juga tetap berpegang teguh pada keputusan Menhumham atas pengurus partai yang berhak mengikuti Pilkada langsung.

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Adalah menarik mengamati sikap para pengurus partai daerah membangun koalisi tanpa harus berpatokan pada model koalisi di tingkat pusat. Apalagi setelah pilpres, pihak lawan telah menujukkan sikap mendukung penuh pemerintahan terpilih.Tinggal bagaimana pengurus partai daerahmengerucutkan jumlah pasangan menjadi lebih ideal.

Barangkali para pemangku kepentingan lokal, tokoh masyarakat, para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan kelas menengah daerah ikut menyumbang gagasan dalam menjaring jumlah pasangan yang dianggap paling pas. Apakah cukup tiga pasang dari 12 partai politik peserta pemilu 2014, mengingat calon independen punsudah siap tampil.Mengapa?

Adalah hak rakyat menginginkan hadirnya pemimpin baru ketika yang ada belum memenuhi harapan mayoritas.Munculnya calon independen dalam pentas politik lokal boleh jadi karena tidak “dipinang” partai atau memang sengaja tampil karena kecewa atascara pencalonan oleh partai politik, disamping proses kandidasi yang tidak berbelit-belit berikut tanpa ada bayangan ideologi partai. Namun yang pasti, calon perorangan juga merupakan hak rakyat menjadi pemimpin, sekaligus alternatif peningkatan peran rakyat dalam proses rekruitmen politik.

Pecah Kongsi

Pilkada langsung sudah dikembalikan kepada rakyat, namun masih dikhawatirkan terjadi konflik horizontal, rentan politik uang berikuthegemoni politik oligarki yang mengutamakan sistem kekerabatan (politik dinasti).Masih teringat, pilkada langsung menyisakan banyak sengketa, disharmoni kepala daerah dan wakilnya, dimana 85% pasangan pecah kongsi dan tidak tampil lagi bersama pada periode berikut. Bahkan “pisah ranjang” bupati dan wakilnya sudah dimulai pada tahun kedua setelah dilantiksehingga melupakan “janji suci” selama kampanye.

Bicara tentang pilkada langsung selalu saja dikaitkan denganpolitik uang,sebuah tindakan yang tidak rasional namun telah berkembang menjadi hal yang biasayang kemudian menjadi kebiasaan karena terbiasa dengan sesuatu yang tidak biasa itu. Politik uang yang disepakati kemudian menjadi kebenaran mutlak tanpa dibantah, padahal tanpa manusia tidak mungkin akan ada politik uang. Artinya yang menciptakan politik uang adalah manusiayang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang banal (biasa), sesuatu yang tidak wajar namun diaklamasikan dalam kehidupan normalsebagai aksioma yang membudaya.

Akibatnya, muncul pemimpin dengan kualitas mental “tukang” dan selalu menyerempet menjadi calon penghuni LP. Namun sebagai jiwa reformasi, pilkada langsung tetap dipertahankan karena rakyatlah pemegang kendali kekuasaan sekaligus merupakan proses pembelajaran berdemokrasi. Karena itu sangat perlu peran para pemangku kepentingan lokal, juga para ASN, para birokrat yang merupakan kelas menengah daerah dalam menjaga dan mengawal jalannya proses pilkada langsung, juga menyeleksi calon menjadi lebih ideal dan pas.

Terutama para ASN karena mereka adalah yang paling paham past performance (kinerja terakhir) pemerintah daerah yang sedang berjalan.Apa saja yang sedang proses, apa yang sudah dibangun dan beberapa lagi yang masih dalam perjuangan. Demikian pula besaran birokrasi berikut PNS pendukung kinerja pemerintahan. Dan yang lebih utama, berapa dari sekian kebijakan pembangunan membawa nilai tambah bagi kehidupan rakyat.

Atas dasar semua ini, sudah bisa diperkirakan seperti apa calon pemimpin mendatang supaya pas dengan harapan masyarakat untuk suatu kehidupan yang berkelanjutan. Misal, bagaimana mengatasi masalah penganguran yang setiap tahun terus bertambah berikut relevansi tingkat kelulusan SMA/SMK, Diploma dan Sarjana dengan banyaknya posisi dan formasi yang disediakan pemerintah daerah setiap tahun. Bagaimana programcalon kepala daerah terhadap pembinaan dan penempatan tenaga kerja (Binapenta), menyangkut pelatihan dan pembekalan yang diakhiri uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan (SKTK). Hal ini penting untuk mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan dimulai Desember 2015, juga memudahkan tenaga kerja kita jika mereka ingin bekerja di lingkungan ASEAN.

Berikutnya sejauh mana memanfaatkan potensi kontraktor lokal dalammenerima proyek besar APBN yang sudah ada dalamNawa Cita (Sembilan Prioritas). Tentu saja tanpa harus membawa kontraktor dari luar seperti saat ini, untuk proyek konstruksi diatas Rp 5 miliar dengan alasan kemampuan kontraktor lokal belum memenuhi syarat kualifikasi tender. Akibatnya, dana proyek sekitarRp 100 miliar per tahun menumpuk di satu tempat, kemudian dibawa keluar daerah. Padahal dana tersebut perlu untuk menghasilkan efek berlipatganda bagi perekonomian daerah.

Dalam pemahaman seorang pemimpin yang dipilih untuk membangun daerah, pemimpin dapat mempunyai niat baik membantu meningkatkan kemampuan kontraktor lokal, bekerjasama denganlembaga pemberi sertifikasi keterampilan dan keahlian untuk meningkatkan kompetensi SDM daerah di sektor jasa konstruksi. Berikut syarat-syarat lain yang diperlukan untuk memudahkan mereka mengikuti tender proyek APBN secara online.

Pembekalan dan sertifikasi terhadap tenaga ahli dan tenaga terampil merupakan amanat UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dimana sektror jasa konstruksi sebagai salah satu sektor ekonomi masih perlu dibenahi agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian nasional dan daerah. Artinya, harus ada kepercayaan kepada kontraktor lokal agar mereka berani mengerjakan proyek besar, jika perlu dibentuk konsorsium agar ke depan daerah sudah bisa mandiri.

Sekali lagi, peran ASN sangat penting dalam memberi nuansa terhadap proses rekruitmen politik mengingat dominasi partai seringkali menyudutkan ASN karena merekalah yang memiliki anggaran.Artinya jika kita ingin memperoleh pemimpin yang pas dengan tuntutan kondisional daerah setempat, mau tidak mau perlu ada kesepakatan bersama para pemangku adat,tokoh masyarakat, partai pengusung dankelompok kelas menengah daerah dalam menyeleksi calon. yang dianggap paling pas menjadi pemimpin daerah ke depan.

Dilema Peran ASN

Terdapat dualisme peran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pilkada langsung. Atas dasar bahwa disatu pihak, para ASN diminta untuk netral, di lain pihak dimungkinkan untuk ikut terlibat penuh dalam mensukseskan Pilkada.Hal semacam ini sudah kita dengar dalam setiap momen Pilkada, yang pada akhirnya menegaskan bahwa “netral” itu juga sebuah bahasa politik. Sebab jika KPUD pada detik-detik terakhir mempunyai pendapat berbeda dengan partai pengusung calon atau calon independen, artinya KPUD juga bisa tidak netral. Apalagi ada anggota KPUD memiliki kekerabatan dengan salah satu calon.

Netralitas ASN dalam Pilkada dapat dibaca dalam UU No. 43/1999. Bahkan lebih tegas lagi hal ini tertuang dalam PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS. Disini (pasal 4) disebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya dalam kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangandan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon baik di dalam lingkungan birokrasi maupun masyarakat.

Sebaliknya, dimungkinkanketerlibatan ASN dalam pilkada secara aktif pun terbaca dalam Pasal 41 UU No. 10/2008, terutama untuk daerah-daerah yang minim SDM yang memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota panitia dalam Pilkada. Dalam hal ini mereka bisa dilibatkan di bidang sekretariat KPUD bahkan yang lebih tinggi bisa menjadi staf pendukung KPUD dalam menangani tahapan Pilkada, sosialisasi, distribusi kotak suara juga pada tahap penentuan pemenang.Dan barangkali juga boleh terlibat dalam PPK, PPS dan KPPS.

Kita tentu harus sepakat bahwa Pilkada langsung adalah sebuah pesta demokrasi dimana setiap orang berhak mencalonkan diri untuk dipilih, sebaliknya rakyat termasuk juga para ASN daerah berhak ambil bagian dalam pesta demokrasi itu. Apalagi posisi bidang kerja ASN berhubungan langsung dengan masyarakat, maka peran mereka menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan Pilkada akan menjadi lebih mudah. Apalagi posisi ASN berada di garda paling depan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dan mereka adalah kelas menengah daerah yang juga bertanggung jawab atas masa depan daerahnya.

Keterlibatan ASN dalam mensukseskan Pilkada tentu membawa manfaat dalam karir, ada happy ending. Namun hal itu bisa jadi bomerang jika kemudian ternyata calon yang menang mendapat “bisikan” bahwa ada kelompok ASN tidak mendukung dalam Pilkada. Barangkali kecurigaanRofinus Kopong, staf pada Kantor Camat Solor Barat (Floresbangkit.com), jelang pilkada lima tahun lalu, ketika penjabat Bupati Flotim saat itu melakukan mutasi rolling untuk semua jabatan di lingkup Pemda Flotim, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan.

Sinyalemen Rofinus Kopong boleh jadi sebuah legtimasi gaya akrobat spekulan calon bupati yang mencari peruntungan dengan mempermainkan “Jebakan Batman” melalui peran ASN untuk memenangkan Pilkada. Artinya rakyat ternyata tidak mendapat pemimpin sesungguhnya!!!

Seandainya Ada Wisata Kuliner di Borong

Next Story »

Mudik (Liburan) Produktif

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *