UU Guru, Dosen dan Guru Non Sarjana

Oleh : Maksimus Masan Kian, S.Pd

Profesionalisme seorang guru dari hari ke hari semakin dituntut sesuai regulasi yang ada. Salah satunya mengenai adanya pembekuan status guru non sarjana yang nantinya akan mulai berlaku pada awal tahun 2016.

( Maksimus Masan Kian, S.Pd, Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia/ AGUPENA Kabupaten Flotim

( Maksimus Masan Kian, S.Pd, Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia/ AGUPENA Kabupaten Flotim

Pasal 82 ayat 2 Undang Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) secara tegas menyatakan bahwa, “Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada UU ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UU ini.”

UUGD tersebut mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2006. Mengacu pada pasal tersebut, maka batas akhir seorang guru yang mesti memenuhi kualifikasi akademik adalah pada 31 Desember 2015 atau implementasinya pada 1 Januari 2016.

Regulasi tersebut kemudian kembali diingatkan sekaligus dipertegas Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim dua tahun lalu tepatnya pada 25 Juli 2013  . “Jika pada 2015 nanti masih ada guru yang belum sarjana, ya tidak boleh mengajar.” Lebih lanjut Wamendikbud Musliar Kasim mengatakan. “Semua tunjangan  guru baik PNS dan Non PNS akan dihentikan, kecuali bagi guru yang sudah berusia 50 tahun ke atas, golongan IV/A atau setara angka kredit Inpasing Non PNS dan Pengalaman mengajar minimal 20 Tahun.

Regulasi dan langkah berani yang diutarakan Wamendikbud Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono ini  patut diapresiasi. Namun disisi lain, masih ditemukan sejumlah fakta lapangan yang tidak dapat dipungkiri dengan kondisi realitas dari tuntutan profesionalisme guru di banyak tempat. Faktanya, dibanyak sekolah, guru yang mengajar dengan kualifikasi non sarjana masih ada.

Di NTT, misalnya, berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, hingga April 2015 tercatat; guru berijazah SMA/sederajat berjumlah 20.699 orang atau 21,19 persen, guru berijazah Diploma Satu (D1) berjumlah 1.338 orang atau 1,37 persen, guru berijazah D2 berjumlah 8.963 orang atau 9,18 persen, dan guru berijazah D3 berjumlah 4.947 orang atau 5,07 persen. Total keseluruhan guru non sarjana di NTT berjumlah 35.947 orang atau 36,81 persen. Sedangkan guru berijazah S1 berjumlah 61.440 orang atau 62,91 persen dan guru berijazah S2 berjumlah 273 orang atau 0,28 persen. Total keseluruhan guru berijazah S1 dan S2 di NTT berjumlah 61.713 orang atau 63,19 persen dari keseluruhan jumlah guru di NTT 97.660 orang.

Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektual saja melainkan juga dalam tata cara prilaku dalam masyarakat. Guru profesional, menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertangung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah.  Peraturan menteri pendidikan nasional disebutkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadiaan, profesional, serta kompetensi sosial.

Dari defenisi yang ada, apakah hanya guru yang berijazah sarjanalah, yang bisa memainkan peran sebagai seorang guru profesional? Jawabanya tentu tidak. Kualifikasi pendidikan sarjana hanya menjadi salah satu kompetensi. Sementara kompetensi lain seperti kepribadiaan, komunikasi, bimbingan, memahami pembelajaran, melaksanankan program pembelajaran dan melakukan evaluasi adalah merupakan kompetensi yang dimiliki juga oleh guru yang belum berijazah sarjana. Dilihat dari sisi dedikasi guru, tidak selamanya, yang berdedikasi tinggi adalah guru dengan kualifikasi berijazah sarjana. Guru belum sarjana justru memiliki segudang pengalaman dalam upaya memajukan pendidikan.

Pertanyaannya, beranikah pemerintah mengambil keputusan ini secara serentak sementara di sana- sini masih terdapat kekurangan guru yang begitu banyak semisal NTT?. Kekurangan guru sangat terasa di wilayah – wilayah pelosok. Walau setiap tahunnya ada penerimaan guru, tetap saja tidak memenuhi kebutuhan akan guru di sekolah. Kondisi ini, jelas membuat proses pembelajaran di sekolah – sekolah akan terbengkelai.  Keputusan untuk menegakan undang – undang ini ideal dan patut diapresiasi. Namun harus mempertimbangkan realita yang ada di setiap daerah dan sekolah- sekolah yang masih memiliki guru- guru yang bergelar non sarjana dan tertutama di wilayah – wilayah pelosok tanah air. Semoga. ***

Firdaus yang Terancam – Menelaah Tradisi Secara Ilmiah

Next Story »

Lusilame, Konstruksi Identitas

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *