Urgensi Perlindungan TKI, Menyimak Budaya Merantau Orang Lembata

Arus keluar dan masuknya TKI asal Lembata melalui jalur laut. Kapal-kapal milik PT. Pelni, menjadi sarana transportasi pengangkutan TKI asal Lembata ke Nunukan, untuk selanjutnya menuju Malaysia. (Foto FBC/Yogi Making)

Arus keluar dan masuknya TKI asal Lembata melalui jalur laut. Kapal-kapal milik PT. Pelni, menjadi sarana transportasi pengangkutan TKI asal Lembata ke Nunukan, untuk selanjutnya menuju Malaysia. (Foto FBC/Yogi Making)

LEWOLEBA, FBC-Tidak di pungkiri kalau ekonomi warga di sebagian besar desa di Kabupaten Lembata semata-mata bersandar pada uang hasil kerja warga yang merantau ke beberapa negara.

Berbeda dengan daerah lain, budaya merantau ke luar negeri orang Lembata dilakukan secara mandiri, alias tidak direkrut melalui Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau yang sekarang dikenal dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Yayasan Kesehatan Untuk Semua, sebuah yayasan yang bergerak di bidang perlindungan buruh migran di Kabupaten Lembata memperkirakan, sebanyak lebih dari 7.000 warga Lembata menjadi Buruh Migran (BM) di Malaysia. Hasil pendataan YKS di desa Beutaran, Dulitukan dan Tagawiti, kecamatan Ile Ape, tercatat sebanyak 238 warganya sedang berada di Malaysia, dimana 159 orang diantaranya adalah laki-laki dan 79 orang perempuan.

Dari total warga tiga desa diatas, terdata sebanyak 69,9 persen atau 164 orang memiliki pasport yang diproses di Nunukan dan Batam, dan 31,1 persen atau sebanyak 74 orang tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Menariknya, survei YKS yang melibatkan 300 responden mantan Buruh Migran (BM) di tiga desa di atas hanya 0,7 persen atau sebanyak 2 orang warga yang merantau ke Malaysia dengan menggunakan jasa PPTKIS, sementara 298 orang atau sebanyak 99,3 persen warga yang menjadi buruh migran secara mandiri.

Kendati survei membuktikan kalau ada sebagian besar warga Lembata yang menggantungkan nasibnya dengan bekerja sebagai TKI, namun anehnya data TKI milik Pemda Kabupaten Lembata tidak terkonsolidasi secara baik. Satu-satunya data TKI yang dimilik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Sosial, Nakertrans) kabupaten Lembata adalah TKI yang bekerja ke Luar Negeri melalui jalur PPTKIS. Dinas Sosial Nakertrans mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga desember 2014 tercata sebanyak 36 warga Lembata yang menjadi TKI.

Tentu, tingkat akurasi  data pemerintah ini pun masih diragukan sejumlah pihak, mengingat perusahan jasa tenaga kerja yang berkantor di Kabupaten Lembata terdata sebanyak 5 perusahan.

Sejenak Tentang Sejarah Merantau Warga Lembata

Fakta sejarah hasil penelusuran FBC  ke beberapa sumber menyebutkan, budaya merantau warga Lembata ke negeri menara kembar itu sudah di mulai sejak tahun 1950-an dimana perjalanan TKI asal Lembata ke Malaysia ketika itu masih menggunakan perahu layar. Tentu saja, waktu perjalanan pun memakan waktu berbulan-bulan dan tidak jarang banyak diantara para perantau meninggal akibat kecelakaan laut.

Memasuki era 1960 hingga 1980 budaya merantau semakin diminati, beberapa warga bahkan tercatat mengantungkan hidupnya sebagai calo dan merekrut calon TKI untuk dikirim ke Malaysia. Tak tanggung-tanggung, para calo nekad mencarter 2 kapal laut berbendera Malaysia untuk mengangkut TKI asal Lembata, dan Flores Timur. KM. Nurlina dan KM. Atang adalah dua kapal, yang tercatat baik dalam sejarah TKI Lembata dan Flores Timur.

Sementara itu pengerahan jasa tenaga kerja melalui PJTKI baru mulai dilakukan, sekitar tahun 1993 dimana serapan kebutuhan tenaga kerja perempuan di Singapura dan kemudian berkembang ke Hongkong.

“Kalau migrasi mandiri diorganisir sendiri oleh TKI yang bersangkutan bersama keluarga yang sudah bekerja di malaysia. Minat merantau juga meningkat seiring akses transportasi laut yang menghubungkan Lembata dengan beberapa daerah di kawasan barat Indonesia semakin lancar,” jelas Koordinator program Buruh Migran YKS, Kor Sakeng.

Alasan Menjadi TKI Mandiri

Selain karena sejarah TKI asal Lembata ada sebelum hadirnya PJTKI, namun keinginan menjadi TKI mandiri dikarenakan berbelitnya proses birokrasi, lamanya pengurusan administrasi serta beban biaya yang harus di tanggung seorang calon TKI. Disamping itu, akses warga untuk mendapatkan informasi tentang proses menjadi TKI sangat minim.

Minimnya informasi ditambah rendahnya tingkat pengetahuan warga, ternyata di manfaatkan oleh para sponsor yang tidak lain adalah PJTKI atau PPTKIS. Apalagi pemerintah melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 membuka ruang eksploitasi TKI kepada pihak swasta. Para sponsor berlomba-lomba meraup keuntungan dengan cara membujuk penduduk desa untuk menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia dan Singapura.

Penelusuran media ini menyebutkan, untuk 1 kepala para sponsor bisa mendapat keuntungan hingga belasan juta rupiah. Iming-iming keuntungan besar itulah membuat beberapa perusahaan nekat memalsukan sejumlah dokumen penting yang dibutuhkan oleh seorang TKI untuk bekerja di luar negeri. Kondisi inilah yang dianggap menjadi penyumbang terbesar masalah TKI.

Berkaca pada masalah diatas, maka warga Lembata lebih memilih menjadi TKI mandiri. Menurut para mantan BM yang berhasil di konfirmasi mengatakan, menjadi Buruh Migran (BM) Mandiri artinya tidak berbagi gaji dengan pihak lain, apalagi ketika bekerja di negara tujuan terutama di Malaysia, mereka dijamin oleh kerabatnya yang terlebih dahalu menjadi BM di Malaysia dan memiliki dokumen keimigrasian, TKI pun bebas memilih pekerjaan pun dengan tawaran gaji yang menggiurkan.

Beberapa mantan BM saat dikonfirmasi mengaku, kendati tidak memiliki dokumen keemigrasian namun ketika diterima bekerja, mereka diikat dengan surat perjanjian yang memuat tentang hak dan kewajiban seorang buruh dan majikan.

“Kita bebas memilih pekerjaan, pengalaman selama saya di Malaysia beberapa tahun saya tidak punya dokumen, tetapi dalam bekerja kami buat perjanjian tertulis dengan majikan. Beberapa teman saya pernah kena razia tetapi kemudia mereka kembali kerja karena dijamin oleh majikan,” kata Simon Semadu, warga Dulitukan Kecamatan Ile Ape.

Masalah TKI

Kendati TKI asal Lembata belum mendapat masalah seburuk persoalan TKI yang di hadapi warga asal pedalaman pulau Timor, namun setidaknya dalam penelurusan media ini, diketahui bila bekerja sebagai buruh di Malaysia banyak TKI asal Lembata dipersulit oleh majikan, tidak jarang selama bekerja, terutama pekerja perempuan pembantu rumah tangga, dilarang menerima tamu, atau menerima sambungan telephon baik dari keluarga atau dari sahabat mereka.

Diskusi tematik tentang Perda Buruh Migran yang di selenggarakan YKS, berlangsung di aula Hotel Lembata Indah, Senin 2/6/2015 (Foto FBC/Yogi Making)

Diskusi tematik tentang Perda Buruh Migran yang di selenggarakan YKS, berlangsung di aula Hotel Lembata Indah, Senin 2/6/2015 (Foto FBC/Yogi Making)

Ada juga yang mengaku terpaksa mencari majikan lain dan harus rela tidak menerima gaji pada majikan lamanya karena menu makan yang tak layak.

“Saya pernah dapat majikan yang pelit. Dia larang saya terima tamu selama jam kerja juga tidak boleh terima telepon dari keluarga atau dari teman. Ketatnya aturan itu membuat saya tidak betah dan akhirnya dengan bantuan keluarga, saya dicarikan pekerjaan yang lain,” tutur Til, salah satu mantan BM asal Ile Ape.

Selain itu, para mantan BM juga mengaku mereka juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit, ataupun meninggal dunia, tidak ada jaminan biaya untuk pengobatan dan pengembalian jenazah ke Indonesia. Pengalaman ini dialami oleh salah BM asal desa Bakalerek, kecamatan Nubatukan yang meninggal karena kecelakaan kerja. Seluruh biaya pemulangan jenasah di tanggung keluarga dan sumbagan para sahabat TKI di Malaysia.

Beragam persoalan tak henti-hentinya menimpah para pahlawan devisa asal indonsia Migran CARE, salah satu LSM yang bergerak di bidang perlindungan buruh migran mencatat, total buruh migran asal Indonesia yang tertimpah masalah sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.050.053 orang, dimana sebanyak 15.345 orang tersangkut masalah pelanggaran HAM (penyiksaan, gaji tidak dibayar, perkosaan, PHK, dll), 320.000 orang terancam di razia, dan di deportasi dari Malaysia, 714.300 orang merupakan korban perbudakan, 262 orang terancam hukuman mati, dan sebanyak 146 orang meninggal dalam kecelakaan laut.

Ironis memang jika kita mengingat besarnya kontribusi buruh migran terhadap perekonomian Indonesia. Menurut buku Migration and Remittances: Factbook 2011, yang diterbitkan Bank Dunia, remiten (perpindahan aset) para pekerja migran yang masuk ke Indonesia selama 2003-2010 cenderung meningkat.

Pada tahun 2003, remiten pekerja migran Indonesia adalah 1,489 milyar dolar AS. Jumlah ini naik di tahun 2004 menjadi 1,866 milyar dolar AS. Pada tahun 2005, jumlah ini melonjak menjadi 5,420 milyar dolar AS. Pada tahun 2006, 2007 dan 2008, jumlah ini naik lagi menjadi masing-masing 5,722 milyar, 6,174 milyar, dan 6,794 milyar dolar AS. Remiten pekerja migran sempat turun sedikit di tahun 2009 menjadi 6,793 milyar dolar AS, tetapi kemudian naik lagi pada tahun 2010 menjadi sekitar 7,139 milyar dolar AS

Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap TKI

Koordinator program Buruh Migran Lembata Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS), Kor Sakeng dalam diskusi Tematik Ranperda Perlindungan TKI asal Kabupaten Lembata mengatakan, UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak serta merta menyelesaikan masalah. Selain karena dimensi cakupan yang luas, beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan TKI multi interprestasi tentang kewenangan BNP2TKI dan Departemen Tenagakerja untuk melakukan penempatan bagi TKI.

Sakeng mengatakan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 39 Tahun 2004 belum optimal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja masih terjadi, bahkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Rendahnya komitmen pemerintah terlihat dari tidak adanya kemauan politik Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus diakui lebih banyak berkutat pada aspek pengaturan penempatan buruh migran secara administratif semata.

Bahkan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa pihak yang paling diuntungkan oleh sistem penempatan BM Indonesia ke luar negeri saat ini adalah pihak swasta. Bahkan hal itu dijamin dalam UU No. 39/2004 pada Pasal 4 dan Pasal 10.

Tentu saja, UU 39 2004 tidak mengakomodir konteks budaya buruh migran migran sebagaimana kebiasaan warga Lembata. Terkait Hal ini Menakertrans RI dalam sebuah kesempatan di Jakarta, mengenai persoalan TKI Mandiri yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang mengatakan, banyak persoalan TKI di tingkat nasional yang digeneralisir menjadi masalah daerah.

Perda Perlindungan TKI adalah Solusi

Selain revisi UU tentang pengiriman dan penempatan TKI, Perda menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah TKI di daerah. Di Kabupaten Lembata misalnya, meski TKI sudah membudaya namun belum ada jaminan perlindungan dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan lokal. Perlindungan BM asal Lembata menjadi penting, karena pengakuan negara kepada seorang perantau di luar negeri kalau keberangkatannya melalui jalur PJTK/PPTKIS.

Sepanjang ini di ketahui, persoalan BM hanya menjadi persoalan keluarga dan masyarakat. Terbukti, bukan saja di tingkat kabupaten, di desa pun bahkan tidak memiliki data akurat tentang berapa banyak warganya yang bekerja di luar negeri.

Berkaca pada pengalaman penanganan masalah BM dan dimensi cakupan yang luas, DPRD Lembata melalui hak insiatifnya mengusung lahirnya Perda tentang Pengiriman, Penempatan dan Perlindungan TKI dan Keluarganya. Perda ini, segera memasuki tahapan pembahasan pada masa sidang II DPRD Kabupaten Lembata.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Bala Wukak, Jumat (5/6/2015) kepada media ini menjelaskan, dalam masa sidang II DPRD Lembata mengagendakan pembahasan 5 buah Ranperda berdasarkan usul inisiatif anggota DPRD. 5 buah Ranperda dimaksud adalah, Ranperda tentang Menara Telekomunikasi Bersama, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, tentang Perlindungan Anak juga tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lembata.

“Terhadap 5 buah Ranperda itu, Kamis (4/6/2015) Fraksi-Fraksi memberi tanggapan kritis. Dari 6 fraksi, hanya fraksi Demokrat saja yang menganggap Perda tentang perlindungan TKI Kabupaten Lembata tidak urgen untuk diperdakan. Sementara 5 fraksi yang lain, mengangap penting dan mendesak untuk di Perdakan,” jelas Bala Wukak.

Sementara itu, Bediona Philipus, salah satu anggota DPRD Lembata kepada media ini mengatakan, Perda Perlindungan TKI memberi tanggungjawab lebih kepada pemerintah untuk memfaslitasi atau mempermudah akses untuk mendapat dokumen keimigrasian, tugas pendataan buruh migran secara komperhensif.

Melalui Perda ini, kata dia, diharapkan TKI asal Lembata yang dikirim adalah tenaga kerja profesional karena sebelumnya mendapat pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Lembata, dengan begitu diharapkan adanya peningkatan derajat keluarga.

“Setelah saya cermati pasal demi pasal dalam draf Perda perlindungan TKI, memang sangat menarik, dan penting untuk segera di Perdakan. Peran perekrutan yang sebelumnya oleh PPTKIS, kita alihkan ke pemerintah. Tugas pemerintah kita perbesar dan dimulai dari pendataan, melatih calon TKI di BLK, menyerahkan calon TKI ke PPTKIS, hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri sampai TKI pulang ke kampung,” kata Bediona.

Terkait dengan cakupan Perda, Ketua Baleg DPRD Lembata Petrus Bala Wukak menjelaskan, dasar pijakan Perda Perlindungan TKI asal Lembata adalah, Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, serta Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189/2011 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

“Perda ini lahir berkat dukungan Yayasan Kesehatan Untuk Semua dan seluruh stake holder pemerhati TKI dan juga dukungan kuat dari masyarakat Lembata. Proses lahirnya perda ini sangat penjang, di mulai dari konsultasi publik draf nol, diskusi dengan muty pihak hingga perumusan. Kami harap, dalam masa sidang II ini Ranperda perlindungan TKI Lembata di tetapkan menjadi Perda,” harap Bala Wukak.

Penulis : Yogi Making

Ulayat Kami Dirampok

Next Story »

Krisis Air Terus Menghantui Warga Labuan Bajo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *