Sengketa Tanah Menjerite:

Ulayat Kami Dirampok

Ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Mbehal di Menjerite beberapa waktu lalu. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Mbehal di Menjerite beberapa waktu lalu. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

 

 

“Tidak enak, saya menyebut nama-nama mereka. Tetapi yang pasti, tanah ulayat nenek moyang kami dirampok lalu diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kini kami mengambilnya kembali. Bagi mereka yang merasa dirugikan, silakan melapor kepada pihak berwajib,”

Suara Bonaventura Abunawan sedikit meninggi ketika FBC menanyakan perihal aksi masyarakat adat Mbehal yang mereklaim tanah ulayat mereka di kawasan Menjerite, Desa Rangko Kecamatan Boleng akhir Oktober lalu.

Di rumah sederhana yang terletak di Kampung Nggorang, Kecamatan Komodo, Bona demikian ia biasa disapa berkisah panjang lebar tentang perjuangan panjang masyarakat adat Mbehal mengambil kembali tanah-tanah ulayat mereka yang sudah jatuh ke tangan para investor dan oknum pejabat tertentu.

Bagi pria paru baya ini, kawasan Menjerite merupakan tanah terjanji masyarakat adat Mbehal. Kawasan ini tidak boleh diambilalih begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa prosedur yang benar dan tanpa menghormati hak-hak ulayat masyarakat adat.

Terletak di tepi pantai, dikintari gugusan perbukitan hijau permai menjadikan kawasan Menjerite diincari banyak pihak terutama sejak Manggarai Barat dimekarkan menjadi daerah otonom baru.

Ribuan hektar lahan bekas garapan masyarakat berikut sebagian hutan tutupan atau hutan lindung bahkan habis dikapling dan diperjualbelikan kepada investor dan oknum pejabat tertentu. Fenomena jual beli tanah tanpa hak ini membuat warga Mbehal selaku pemilik ulayat berang.

“Kami tidak rela ulayat kami diperjualbelikan tanpa prosedur yang benar. Para penjual itu bukan pemilik hak ulayat. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhak membagi-bagi tanah,”paparnya.

Bona dan warga Mbehal geram, ratusan hektar tanah Menjerite nyaris habis dikapling-kapling oleh ratusan orang baik pengusaha, pejabat maupun warga biasa. Padahal, tanah di wilayah itu merupakan hak ulayat adat Mbehal yang diwarsikan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Maka bersama ratusan warga Mbehal yang berasal dari 11 anak kampung, pada 24 Oktober lalu turun ke lapangan. Mereka mengkapling dan mengambil kembali tanah-tanah mereka yang sudah diperjualbelikan kepada pihak lain.

Sebelum membagi-bagi tanah, mereka melakukan ritual adat meminta restu sekaligus perlindungan dari roh penguasa alam jagat raya. Sekitar 70 hektar tanah dikapling kembali termasuk tanah-tanah yang sudah jatuh ke tangan para pengusaha dan oknum pejabat negara.

“Kami mengambil dan membagi-bagi kembali tanah-tanah itu. Karena bagi kami, tanah-tanah itu hak ulayat masyarakat Mbehal. Dan mereka yang membagi dan menjualbelikan tanah-tanah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tambah Tua Golo Mbehal, Alex Makung.

Di lokasi itu juga langsung dibentuk sebuah kampung baru yang mereka namai Kampung Wae Hali. Nama Wae Hali berarti mata air yang digali.

Konon, menurut kisah, pada zaman dulu hidup sepasang suami istri di Kampung Mbehal. Mereka terkenal memiliki ilmu tinggi. Keduanya dianggap sebagai orang yang sering membuat warga kampung menderita sakit dan kematian. Kedua suami istri itu pernah dianiaya dan dibunuh namun tidak pernah mati.

Pada suatu waktu, para tetua adat berkumpul dan berencana untuk menghilangkan pasangan suami istri itu dengan mengikat dan membuang mereka ke jurang. Hari yang ditunggu pun tiba. Sepasang suami istri diikat dan dibuang ke tepi jurang di kawasan Menjerite.

Bapak Bonaventura Abunawan, tokoh masyarakat setempat. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Bapak Bonaventura Abunawan, tokoh masyarakat setempat. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Namun ajaib, mereka tidak mati. Belakangan diketahui suami istri tersebut tetap hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mereka menggali sebuah sumur tidak jauh dari jurang, tempat mereka dibuang. Hingga kini, mata air itu masih ada dan lokasi itu pun dijadikan sebagai tapal batas antara Nggorang dan Mbehal.

Sejarah itu masih terpatri baik dan dikisahkan secara turun temurun hingga generasi sekarang. Berangkat dari sejarah panjang masa lalu, Bona dan masyarakat Mbehal merasa kawasan Menjerite adalah tanah ulayat yang harus direbut kembali dan mereklaim tanah-tanah itu merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi konflik kepentingan.

Warga Mbehal tidak menghendaki bila hak-hak mereka diambilalih begitu saja tanpa prosedur yang benar dan tanpa musyawarah mufakat. Data yang diperoleh dari masyarakat adat Mbehal menyebutkan, selain puluhan pengusaha, sejumlah oknum pejabat di lingkup pemerintah Manggarai Barat pun memiliki tanah di kawasan itu.

“Semua data nama baik pengusaha maupun oknum pejabat ada pada kami. Beberapa pejabat dan pengusaha sudah datang bertemu dengan kami dan mereka meminta agar tanah mereka dikembalikan tetapi saya tidak mau. Kalo mereka keberatan, silakan lapor kami ke aparat penegak hukum. Ada juga yang mau masih saya uang tapi saya bilang kalo saya mau kaya, saya bisa kaya tetapi perjuangan saya bukan untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat banyak yakni warga Mbehal pemilik sah atas hak ulayat tanah,”ujarnya.

Bona dan tua golo Mbehal menyebutkan, tanah-tanah di Menjerite mulai dibagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sejak tahun-tahun awal Manggarai Barat dimekarkan sebagai sebuah kabupaten.

Sebagian tanah dibagi oleh Kepala Desa Rangko yang kini sudah almarhum, lainnya dibagi oleh broker-broker penjual tanah baik oleh oknum warga setempat maupun oknum pegawai dilingkup pemerintah Manggarai Barat.

Kini, tanah-tanah itu sudah diambilalih oleh warga Mbehal. Sebanyak 318 Kepala Keluarga (KK) Mbehal menguasai kembali tanah-tanah itu.

Meskipun sebagian tanah sudah direklaim oleh warga Mbehal namun, menurut penuturan Bona, perjuangan ini belum selesai. Bona mengaku perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak warga Mbehal tidak sepi dari tantangan dan halangan. Aksi teror dan penghadangan secara fisik oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kerap ia hadapi.

Namun bagi Bona dan warga Mbehal, aksi-aksi itu tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk memperjuangkan hak-haknya. “Kami tahu, perjuangan ini tidak ringan karena harus berhadapan dengan orang-orang yang punya uang dan kuasa. Tapi kami tidak akan mundur,”tegasnya.

Bagi Bona dan warga Mbehal, teror dan ancaman merupakan bagian dari perjuangan. Seorang oknum pengusaha yang merasa dirugikan dikabarkan pernah memfasilitasi sekelompok orang dari luar daerah untuk melakukan aksi teror dengan terjun langsung ke lokasi dan mengkapling-kapling tanah. Namun, aksi sekelompok orang itu belakangan berhenti ketika ratusan warga Mbehal turun ke lokasi dan mengambil kembali lahan-lahan mereka.

Belakangan diketahui bahwa kelompok warga yang diperkirakan berjumlah 40 orang itu sengaja disewa oleh seorang oknum pengusaha dan ke-40 orang itu pun telah dibagikan tanah masing-masing memperoleh tanah berukuran 20 x 150. Para pekerja tersebut dibagikan tanah sekaligus mereka dijadikan tameng untuk melindungi tanah milik sang pengusaha yang dibeli dari para broker tanah.

Meluruskan Sejarah yang Terlupakan

Sejarah masyarakat adat Mbehal tak dapat dilepaspisahkan dari filosofi luhur gendang one lingko pe’ang yang dianut oleh masyarakat Manggarai pada umumnya. Menelusuri sejarah Mbehal, patut dilihat dalam kerangka filosofi luhur di atas. Itu berarti, “wilayah dibawah kekuasaan Kedaluan Nggorang yang meliputi kota Labuan Bajo dan sekitarnya tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang terkandung dalam filosofi gendang one lingko pe’ang. Karenanya, kawasan Nggorang dan Labuan Bajo merupakan bagian tak terpisahkan dari ulayat Mbehal. Sejarah ini perlu diluruskan,”kata Bona.

Bukti bahwa Dalu Nggorang tidak memiliki hak ulayat tanah dan tidak punya kewenangan untuk membagi tanah dapat ditelusuri dari sejumlah even antara lain pada saat kegiatan randang (upacara pembukaan kebun baru) tua adat Mbehal selalu diundang untuk memimpin ritual adat.

Pada tahun 1962 diadakan acara randang Capi di Lingko Walang. kala itu masyarakat adat Nggorang memintagendang (tua adat) dari Mbehal bernama Jangko untuk memimpin ritual adat randang. Demikian pula pada upacara adat randang di Lingko Sampang Alak di Desa Nggorang tua gendang dari Mbehal diundang oleh masyarakat setempat karena masyarakat menyadari dan tahu sejarah tanah-tanah adalah ulayat masyarakat adat Mbehal.

Dalam sejarah perjalanan kekuasaan sebagian wilayah Manggarai di bawah Kesultanan Bima, Mbehal yang merupakan bagian dari kedaluan Boleng tidak pernah ditaklukan atau dijajah oleh Kesultanan Bima dalam kerjasamanya dengan Kerajaan Goa. Karena Mbehal sulit ditundukan maka dengan berbagai tipu muslihat, Bima ingin menguasai seluruh wilayah kedaluan Nggorang yang meliputi Labuan Bajo dan sekitarnya.

Kala itu penguasa penjajah berusaha menganeksasi wilayah dengan memanfaatkan beberapa kekuatan lokal melalui menginfiltrasi demi menaklukan dan menguasai wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari ulayat Mbehal.

Kepada FBC, Bona menyatakan, bila pemerintah ingin menyelesaikan konflik-konflik tanah di wilayah ini maka pemerintah hendaknya tidak mengabaikan sejarah masa lalu. Sejarah bagi Bona tidak pernah bohong dan merupakan titian hidup yang tak boleh diabaikan begitu saja. Berbagai kasus tanah yang belakangan ini marak terjadi di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu yang penuh dengan pertarungan dan manipulasi.

Ia menyebut, situasi kian carut marut manakala pada tahun 1980-an pemerintah membentuk fungsionaris adat Nggorang dibawah kepemimpinan Ishaka. Pengangkatan fungsionaris adat tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai konflik tanah di wilayah ini termasuk kasus tanah di kawasan Menjerite.

Penulis : Kornelius Rahalaka

Tapal Batas Desa Laranwutun-Lamahora, Berpotensi Konflik

Next Story »

Urgensi Perlindungan TKI, Menyimak Budaya Merantau Orang Lembata

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *