Tapal Batas Desa Laranwutun-Lamahora, Berpotensi Konflik

LEWOLEBA, FBC-Pemerintah Kabupaten Lembata dinilai lamban dalam merespon klaim tapal batas antara Kampung Woipuke, desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape dan Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan. Masalah yang sudah bergulir sejak tahun 2003 ini terus bergelending hingga sekarang.

Masyarakat Woipuke melalui kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, Senin (25/5/2015) mengklaim desa mereka berbatasan dengan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Anehnya, klaim tapal batas kampung Woipuke, desa Laranwutun itu melintasi batas administrasi pemerintahan desa Muruona Kecamatan, Ile Ape Timur.

Kantor Bupati Lembata, kawasan yang diklaim sebagai kawasan desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape (Foto : FBC/Yogi Making)

Kantor Bupati Lembata, kawasan yang diklaim sebagai kawasan desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape (Foto : FBC/Yogi Making)

Thomas Nilan, tuan tanah Waoipuke yang juga ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Laranwutun, mengatakan, berdasarkan penuturan sejarah, kampung Woipuke berbatasan dengan Lamahora, sementara desa Muruona, merupakan desa yang baru di mekarkan dari desa Laranwutun. Kendati fakta lapangan menunjukan bahwa, Muruona dan Lamahora berdekatan, namun sebagai desa yang dimekarkan dari Laranwutun, Murona tidak berhak untuk mengklaim.

Dia menuturkan, tapal batas administrasi pemerintahan antara Lewoleba Timur dan Laranwutun itu, bukan klaim sepihak dari warga Waopuke, namun diakui juga oleh tokoh adat Lamahora.

Tahun 2003, kata Thomas, warga kampung Lamahora dan Woipuke, melalui tokoh masyarakat dan tokoh adat bersama pemerintah melakukan napak tilas, serta memasang pilar tapal batas.

Kepala Desa Laranwutu, Leonardus Geroda (paling kiri) di dampingi Ketua BPD Thomas Nilan, dan tokoh masyarakat desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape (Foto : FBC/Yogi Making)

Kepala Desa Laranwutu, Leonardus Geroda (paling kiri) di dampingi Ketua BPD Thomas Nilan, dan tokoh masyarakat desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape (Foto : FBC/Yogi Making)

“Tahun 2003 kami jalan batas. Hadir dari pihak Lamahora waktu itu ada Bapa Wua, dan anaknya Arkian, dan salah satu pegawai kelurahan Lewoleba Timur. Sementara dari pihak kecamatan Nubatukan, waktu itu hadir Pak Pius Paus selaku Kasi Trantib, dari pemerintah Kecamatan Ile Ape, dihadiri langsung oleh camat Ile Ape, Romanus Lazar. Napak tilas tapal batas saat itu disaksikan juga oleh almahrum, Romanus Kotan sebagai utusan pemerintah kabupaten Lembata. Dua pihak, akui kalau tapal batas kami seperti yang kami jalan, hanya sampai dengan saat ini belum ada Berita Acara,” ulas Nilan.

Sementara itu tokoh adat Woipuke, Yoseph Jari dan tokoh masyarakat Yoseph Solo pun membenarkan ceritra Thomas. Menurut Jari, batas dua kampung yang dinapak-tilas dimulai dari laut hingga ke gunung.

“Kami punya batas dengan Lamahora itu terhitung dari Lega liwo, Manu Gada, Tana Tode, Bisa Moting, Muku One, Tana Ka Wewa, Lia Gerape, Belu Kasa, Tana Geto, Peni Tobo Lewu One, Tapu Bollo, Padu Wutu, Watu Bele (onga one). Tapal batas itu, ditetapkan pendahulu dengan perang, dan tidak bisa kita sangkal,” kata Yoseph Jari.

Camat Nubatukan, Begu Ibrahim (Foto : FBC/Yogi Making)

Camat Nubatukan, Begu Ibrahim (Foto : FBC/Yogi Making)

Anehnya menurut mereka, kendati klaim tapal batas itu sudah mereka gulirkan sejak tahun 2003, namun hingga kini pihak
pemerintah kabupaten belum memangil para pihak untuk duduk bersama.

“Kami sakit hati, masa sampai sekarang belum ada langkah yang diambil pihak pemerintah. Kalau bilang mereka tidak tahu, itu tidak masuk akal, karena tahun 2003 Romanus Kotan sebagai Kabag Pemerintahan Kabupaten Lembata ikut dalam penetapan batas, dan sampai sekarang janji pemerintah untuk terbitkan berita acara tidak dilakukan. Kami tau itu tanah kami, karena itu kami terus klaim supaya cepat muncul ke permukaan dan segera di ambil langkah. Kalau tidak pemerintah anggap ini masalah sepeleh,” sambung Petrus Tena, tokoh masyarakat lainnya.

Batas Ulayat atau Batas Adimistrasi Kepemerintahan?

Tidak dipungkiri jika persoalan tapal batas antar desa bertetangga sering memicu konflik horizontal. Hal ini muncul berbarengan dengan peningkatan status tanah dan perkembangan suatu wilayah. Klaim batas antara kampung Woipuke dan Lamahora sebelumnya biasa saja, namun baru memanas pasca lembata berdiri sebagai sebuah kabupaten otonom.

Dan memang menentukan batas administarsi satu daerah dengan berpatokan pada batas ulayat sangat sulit, apalagi di tengah tingkat pengetahuan masyarakat yang boleh dibilang masih rendah. Masyarakat sendiri masih sulit membedakan mana yang disebut dengan batas hak ulayat dan mana juga yang disebut dengan batas administrasi kepemerintahan.

Ketua BPD yang tak lain adalah tuan tanah Woipuke menyebutkan, mereka tidak saja mengkalim batas-batas yang disebut sebagai batas ulayat, namun batas ulayat itu juga menjadi batas desa. Dan batas itu diakui secara turun temurun.

Tokoh masyarakat Lewoleba, Maximus Lusi Hadung Boleng. (Foto : FBC/Yogi Making)

Tokoh masyarakat Lewoleba, Maximus Lusi Hadung Boleng. (Foto : FBC/Yogi Making)

“Itu menjadi batas ulayat sekaligus batas administrasi pemerintahan. Pengakuan batas kami itu secara turun temurun. Kalau memang itu tidak benar, kenapa selama ini pemerintah tidak turun sosialisasi, tidak pernah panggil kami dua pihak untuk duduk bersama? Apapun itu kami tidak mau melepaskan tanah kami masuk ke wilayah kampung lain,” tegas Thomas.

Begitu juga dengan Penjabat Kepala Desa Laranwutun Leonardus Geroda Tedemaking. Dikofirmasi bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat Leoardus mengatakan, mereka menolak tegas pergeseran tapal batas, yang sebelumnya di (tada tode) atau kurang lebih 30 meter di sebelah barat rumah jabatan wakil Bupati Lembata, ke jalan simpang Ile Ape dan Hadakewa. Menurutnya, menggeser batas saja juga dengan menghilangkan jejak sejarah.

“Batas kami sudah jelas seperti yang disebut Bapak Yos Jari tadi. Jelas kami tolak pergesaran batas, itu tindakan sepihak dan merupakan upaya menghilangkan jejak sejarah,” ujarnya.

Kades juga menjelaskan, sikap warganya itu tidak berarti mereka menutup ruang komunikasi antar warga dengan pemerintahnya. Justru dengan mengklaim tapal batas itu, mereka menghendaki supaya pihak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah.

“Dengan begini, kita harap, pemerintah kabupaten segera panggil kami warga dua kampung ini, juga pemerintah kecamatan untuk duduk bersama. Prinsipnya harus jelas dan ada penyelesaiannya,” katanya.
Lamahora Hanya Akui Hak Ulayat

Berbekal penuturan warga Woipuke, FBC lalu mendatangi tokoh adat Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur. Yoseph Wua, sebagai salah satu tokoh adat lamahora yang disebut-sebut ikut dalam napak tilas batas, saat di konfirmasi, Kamis (28/5/2015) membenarkan kalau di tahun 2003 dia dan salah satu putranya terlibat dalam napak tilas.

Kendati demikian, dia membantah kalau napak tilas tapal batas antara Lamahora dan kampung Wopuke itu adalah napak tilas batas administrasi kepemerintahan. Dia hanya mengakui, kalau kegiatan yang kala itu dihadiri oleh beberapa pihak termasuk pihak pemerintah kabupaten itu adalah napak tilas batas hak ulayat.

“Memang waktu itu saya ada, tetapi jalan batas yang kita mulai dari lega liwo, manuk kawak, tana tode dan seterusnya itu, adalah batas ulayat, dan kami orang lamahora akui itu betul batas kami dan mereka (woipuke). Soal batas administrasi desa, ada di sebelah sebelah timur kantor Bupati. Kalau soal, Lewoleba Timur batas dengan desa apa, maka setahu saya dulu sebelum desa Muruona berdiri, kami batas dengan Laranwutun, tetapi ketika ada Muruona otomatis Lamahora dengan Muruona, karena lebih dekat dengan Lamahora,” jelas tokoh adat ini.

Sama juga dengan tokoh tuan tanah Lamahora Maximus Lusi Hadungboleng, kendati mengaku tidak ikut saat napak tilas tapal batas di tahun 2003, namun dia menolak jika kegiatan dimaksud sebagai penetapan tapal batas administrasi kepemerintahan. Menurutnya, terkait batas administasi keperintahan sepenuhnya urusan pemerintah.

“Kalau soal ulayat, tidak ada masalah. Titik-titik batas seperti yang disebut orang woipuke, mulai dari Legaliwo sampai ke darat itu benar. Tapi, kalau soal batas desa, lebih baik menjadi urusan pemerintah. Hanya memang, setahu saya, desa masih jauh ke sebelah timur,” jelas Maxi.

Dari Lamahora, penelurusan berlanjut ke pemerintah kecamatan Nubatukan. Camat Nubatukan, Begu Ibrahim yang tak lain adalah Putra Ile Ape tegas membantah klaim tapal batas yang di tetapkan sepihak oleh warga desa Laranwutun.

Di temui Kamis (28/5/2015) Begu mengakui kalau dirinya sudah mendapat laporan dari Lurah, Kelurahan Lewoleba Timur. Atas laporan itu, dirinya sudah menindaklanjuti dengan menyampaikan ke Asisten Pemerintahan Kabupaten Lembata dan mendesak pemerintah kabupaten untuk segera memanggil para pihak dengan di faslitasi oleh masing-masing camat, untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar terbaik.

Selain itu Camat yang dikenal pandai bergaul itu menjelaskan, sebagai putra Ile Ape dirinya mengakui kalau batas sebagaimana yang di klaim warga Laranwutun itu adalah hak ulayat, namun dia menolak jika tapal batas yang disebut itu hanya semata-mata milik orang Woipuke semata.

Menurutnya, batas administrasi kepemerintahan antara Lewoleba dan Kecamatan Ile Ape sejak masa Lembata masih berstatus koordinator Scap sudah di tetapkan di simpang Ile Ape-Hadakewa. Sepanjang itu pula tidak ada pihak yang mengklaim, karena itu dia heran jika masalah batas antara Desa Laranwutun dan Lewoleba Timur baru diributkan sekarang.

“Batas desa itu sudah clear sejak masa lembata masih berstatus koordinator scap. Soal ulayat, tidak ada yang persoalkan, maka saya heran kenapa baru muncul sekarang-sekarang ini. Jadi saya sudah dengar laporan dari Lurah Lewoleba Timur, karena itu saya sudah sampaikan ke Asisten Pemerintahan untuk segera panggil semua pihak, supaya kita duduk bersama cari jalan keluar. Apalagi, kalau dari aspirasi masyarakat yang ada di sekitar wilayah di itu, mereka hanya mau masuk ke wilayah Nubatukan,” kata Begu.

Klaim Sepihak Memicu Konflik

Klaim tapal batas yang disampaikan warga kampung Woipuke menarik perhatian DPRD Lembata. Sekertaris Komisi I DPRD Lembata Petrus Bala Wukak. Di Konfirmasi, Rabu (25/5/2015) Piter menilai kasus tapal batas sangat berpotensi konflik. Terkait informasi itu dia berjanji untuk segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, serta mendorong pemerintah Kabupaten Lembata untuk segera mengambil langkah.

Menurutnya, batas administrasi yang jelas adalah yang sesuai dengan ketentuan hukum positif (yuridis formal) dengan memperhatikan kondisi adat istiadat yang berlaku di daerah perbatasan dan kondisi fisik di lapangan.

“Ulayat itu pengakuan masyarakat atas hak adat, adalah biasa kalau batas administrasi sebuah desa itu ada diadalam batas ulayat atau tanah orang warga desa lain. Dan memang kalau sudah muncul klaim sepihak, maka itu sangat berpotensi konflik, karena itu kami segera koordiasikan dengan teman-teman di DPRD, kita juga siap bersama pemerintah untuk berkoodinasi dan berkomunikasi dengan dua pihak. Prinsipnya, kita akan selesaikan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, dan faktor lainnya,” ujar Bala Wukak.

Konflik masyarakat akibat perebutan tapal batas sering terjadi di kabupaten Lembata, sebut saja kasus perang tanding antar warga desa Pantai Harapan dan Desa Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Agustus 2014 silam, jauh sebelum itu, perang tapal batas juga terjadi antara desa Dolulolong dan desa Leuweheq Kecamatan Omesuri.

Kasus-kasus tapal batas desa ini muncul seiring gaung otonomi, dan tidak jarang dianggap sepele oleh pemerintah. Kalaupun
ada, kadang dibiarkan menggantung. Lihat saja, perang perebutan tapal batas oleh warga dua desa di kecamatan Wulandoni yang mengakibatkan korban nyawa dan harta benda dan lebih parah, akibat perang itu telah mengakibatkan trauma psikologi yang mendalam bagi warga dua kampung yang terlibat konflik.

Selain berimplikasi terhadap benih-benih konflik horizontal, masalah tapal batas juga akan menjadi rumit dalam penyelesaian dan terus menggelinding panas ibarat “bola api” kalau langkah preventif tidak segera diambil oleh pemerintah kabupaten, apalagi masing-masing pihak yang bersengketa punya kepentingan terhadap daerah yang di klaim. Merunut cerit

ra orang Woipuke, maka Kantor Bupati, sebagai titik pusat pemerintahan kabupaten Lembata tidak lagi terletak di ibu kota kabupaten, namun telah bergeser ke desa Laranwutun, Kecamatan Nubatukan, begitu juga dengan aset-aset pemerintahan yang lain. (Yogi Making)

Ketika Situs Warisan Dunia Mulai Diprivatisasi

Next Story »

Ulayat Kami Dirampok

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *