Rembulan Masih di Sana, Meski Pohon Itu Sudah Tak Ada

Foto Ilustrasi : Di beberapa titik ruas jalan Maumere-Larantuka, terlihat pohon-pohon kering saat  musim kemarau. (Foto : Dokumentasi FBC)

Foto Ilustrasi : Di beberapa titik ruas jalan Maumere-Larantuka, terlihat pohon-pohon kering saat musim kemarau. (Foto : Dokumentasi FBC)

Oleh : Canisius Maran

Manusia sudah menginjakkan kakinya ke bulan namun belum juga sanggup menciptakan sebuah pohon Flamboyan dan membuat burung berkicau. Manusia menyukai indahnya Flamboyan dan merdunya kicauan burung dan memindahkan kedua makhluk itu ke halaman rumah, sambil memandang rembulan dari sela daun Ketapang, mengenang legenda Oa Nini, perempuan penjaga sumber mata air di bulan (versi Lamaholot).

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Manusia, Flamboyan dan burung, tiga makluk penghui planet bumi tak lagi hidup seimbang. Ulah manusia menebang pohon, merusak keutuhan sumberdaya alam (naturalresources), sumberdaya hayati (bioresources), keanekaragam hayati (biodifersity), menghilangkan aneka spesies tanaman dan satwa, juga burung yang tak lagi berkicau. Manusia memang makhluk paling berhasil, sekaligus makluk yang paling tidak bisa dikendalikan.

Itulah kenyataan dimana-mana, tak terkecuali di sepanjang jalan negara Flores, mulai ujung Timur hingga paling Barat. Seperti di kiri kanan jalan, tadinya tertutup hutan, kini batu-batu besar itu siap menggelinding, karena tak ada lagi pohon penyangga, ditebang masyarakat untuk kebun, untuk meneruskan hidup di situ, karena tanah itu milik mereka secara adat.

Sebaliknya, kita pun tak bisa menerka, kapan terjadi banjir dan longsor jika tak ada lagi daun rindang untuk mengalirkan air hujan agar masuk perlahan ke danau dan kali. Kita pun tak dapat menghitung seberapa besar nilai ekonomis dan ekologis dari hutanyang gundulhingga proses pemulihannya kembali dalam siklus keseimbangan alam. Berapa ribu kubik kayu bakar dipakai orang desa untuk masak karena mahalnya harga minyak, jumlah yang belum sebandingdipakai untuk bahan bangunan gedung dan rumah tangga serta perlengkapannya.

Sementara masih terjadi dualisme sikap kepala daerah terhadap tambang. Penolakan terhadap usaha tambang di Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, mensyaratkan kebijakan pemda tidak sejalan dengan fungsi hutan dan tanah sebagai sumber utama kehidupan rakyat. Hanya Bupati Ende perlu diapresiasi karena secara tegas menolak usaha tambang, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dalam proses.

Itulah fenomena lingkungan hidup yang selalu muncul pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang jatuh pada setiap 5 Juni (1972). Fenomena yang menggambarkan manusia sebagai pewaris utama hutan tropis atau hutan hujan tropis (tropical moist forest, tropical rain forest), namun manusia sendiri gagal menjaga warisan miliknya.Bagaikan firdaus yang hilang sejak Tuhan mengusir Adam dan Eva yang begitu mudah menyerahkan “buah terlarang” dari pohon yang ada di tengah “Taman Kehidupan” itu kepada ular.

Tak pelak, manusia ciptaan Tuhan tertinggi justru merusak alam sendiri. Manusia memandang lahan di kawasan hutan tropis sebagai hak untuk melanjutkan hidup, pada sisi yang sama hutan tropis dilihat sebagai kayu tropis (produk) bernilai tinggi. Lalu muncul dalam bentuk kebutuhan rumah tangga seperti kursi tamu, meja makan keluarga, seni ukir kayu, dan kesukaan lain. Sering berlebihan dalam gaya aristokrat. Maka pemahaman pelestarian direduksi menjadi pemanfaatan, yang dalam bahasa ekonomi lingkungan disebut azas manfaat-lestari. Pertanyaan kemudian, perlukah dirumuskan kembali definisi pembangunan dan lingkungan hidup, tentang skema pelestarian agar tidak lagi terperangkap jargon atas namapembangunan daerah?

Sebagaimana pemahaman lingkungan hidup global yang dibangun badan lingkungan dunia UNEP (United Nation Environment Program) bahwa kemiskinan, lingkungan hidup dan kependudukan tidak dapat dianggap sebagai isu-isu yang terpisah satu sama lain. Semuanya saling berkaitan dan tak bisa dilepaskan dari proses pembentukkan kebijakan daerah.

Sementara menurut Dr. Soedjatmoko (World Resources Institut), strategi manajemen lingkungan harus lebih akrab antara masalah lingkungan hidup dengan kemiskinan, dimana bentuk lingkungan hidup yang akan datang tergantung pada keputusan masyarakat desa. Kemampuan mengelola lingkungan hidup akan tergantung pada kapasitas kita menerapkan keputusan-keputusan tersebut ke dalam rencana ilmiah dan teknologi. Kerancuan terletak pada hasil penelitian sumber-sumber hutan, keseimbangan antara biomassa hutan dan lingkungan hidup, dan aspek lingkungan hidup dari pengelolaan hutan. Dan kalau dikompensasikan dengan SDM sebagai asset masa depan, maka ekosistem lingkungan harus dikembangkan untuk mendukung manusia, agar sumber-sumber yang ada lebih produktif dan digunakan secara memadai.

Ternyata hutan (dan tanah) merupakan “dosa asal” perlakuan manusia.Hutan sebagai tempat tinggal suku kawasan, tidak hanya esensial bagi kehidupan kelompok masyarakat adat tetapi juga memberikan dasar perlindungan emosional dan spiritual, karena itu jika hutan hilang, mereka pasti kehilangan tempat tinggal. Dan pertanian adalah tradisi yang mengajari mereka bahwa padi, jagung dan ubi kayu adalah tanaman yang bernilai budaya, mengajari mereka bahwa sisa panen ditinggalkan agar menjadi pupuk dan bekas ladang berpindah itu akan kembali normal secara alamiah menjadi “hutan domestik” habitat margasatwa.

Mencari solusi membuat jalan pikiran kita tambah panjang, kalau direntang akan melebihi lebar jalan raya negara dari Larantuka hingga Labuhan Bajo. Dan menjadi lebih panjang pikiran kita jika meganjurkan untuk menanam kembali pohon di kiri kanan jalan raya setelah ditebang masyarakat untuk kebun baru.Perlu waktu lebih dari dua kali jabatan Bupati agar pohon-pohon itu kembali tumbuh seperti sediakala.Itu pun kalau nasib baik selalu ada hujan.Artinya pengelolaan hutan di era desentralisasi tidak bisa dilakukan berdasar teori yang ada di buku teks dengan dalih pembangunan daerah karena hanya menambah tinggi laju deforestasi.

Tetapi deforestasi selalu bisa ditekan antara lain seperti dilakukan teman saya Tomie Dono dari Birdlife Indonesiabersama Pemda Sumba Timur mengembalikan sepasang Julang Sumba ke habitatnya di Taman Nasional Manupeu, Kecamatan Lewa. Deforestrasi alamiah hutan Sumba Timur terjadi bersamaan dengan menurunnya populasi Julang Sumba akibat ditangkap dan dijual.Dengan memanfaatkan kebiasaan Julang Sumba menyebarkan biji-bijian, Birdlife Indonesia dan pemda Sumba Timur menghutankan kembali Taman Nasional Manupeu.

Juga aktivitas pelestarian burung liar di Manggarai yang telah menyentuh hati mantan Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, dengan menempel prangko burung Elang Flores(Nusaetus floris), pada poster interaktif “Show Your Love with Stamps” dalam acara yang digelar komunitas Burung Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah (Floresbangkit.com). Di daerah lain justru lebih ekstrim.Untuk menekan laju perusakan hutan yang mengancam ekosisten sumber mata air, Pemkab Banjarnegara Jawa Tengah menerapkan Perda pergantian sebanyak 300 pohon dan denda Rp 50 juta, bagi setiap penebangan satu pohon. Bagaimana kalau diterapkan di Flores?

Namun, meski ada upaya pemulihan kembali, pada kenyataan sistem desentralisasi yang sudah berjalan selama satu dekade lebih dengan berbagai produk kebijakan daerah mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan pun hasilnya belum maksimal.

Sebuah penelitian dilakukan Fitrian Ardiansyah, kandidat doctor dari The Australian National University tehadap 7.000 peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan selama 1990-2009 di kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Penelitian berjudul “Environmental Implications of Land-Related Policies in a Decentralised Indonesia” menunjukkan perda yang keluar pada era desentralisasi lebih banyak 5 kali lipat. Bahkan ada kesan tumpang tindih izin pengelolaan kawasan hutan dimana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang memberi sinyal beragam kepada daerah.Ada juga peraturan membolehkan pemda mengelola sumber daya alam, tapidikendalikan pusat. Ketidakjelasan ini, menyebabkan banyak kebimbangan di daerah hingga mengeluarkan perda bertendensi mengeruk sumber daya alam.

Bagaimana pun, desentralisasi tetap bisa menjadi solusi karena pengelolaan lahan dan hutan akan selalu berinteraksi dengan masyarakatjuga melibatkan tenaga ahli bidang kehutanan dan polisi kehutanan.Di Flores, kita belum tau berapa banyak ahli kehutanan dan angkatan kerja di bidang kehutanan. Namun kita mungkin perlu memberi perhatian khusus kepada polisi kehutanan atas jasa mereka dalam membina hubungan baik dengan para petani di sekitar hutan penyangga.

Dengan kata lain, atas nama pelestarian hutan, maka tindakan penebangan harus dilakukan dalam skala yang erat hubungannya dengan penggunaan tanah, menyangkut rencana peremajaan hutan dan rekonstruksi seluruh kawasan hutan. Semua itu memang memerlukan banyak tenaga ahli dan tenaga kerja kehutanan, juga polisi hutan sehingga perlu dipikirkan pula jaminan dan insentif yang layak agar sejalan dengan kebijakan pemanfaatan SDM secara optimal. Setuju?

Manusia sudah menginjakkan kakinya ke bulan namun belum juga sanggup menciptakan sebuah pohon Flamboyan dan membuat burung berkicau. Manusia menyukai indahnya Flamboyan dan merdunya kicauan burung sambil memandang rembulan dari sela daun Ketapang. Namun, ketika pohon Ketapang itu sudah tak ada, Flamboyan mulai layu di halaman rumah dan burung pun tak lagi berkicau, rembulan itu masih juga di sana! (bersambung)

Ada “Hantu” di Sekda Manggarai?

Next Story »

Biodiversity, Tantangan Bagi Peneliti Muda

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *