Proyek Embung Manuai Penderitaan

Bernabas Tas, seorang korban penggusuran di Lokasi Embung Wae Kanta. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Bernabas Tas, seorang korban penggusuran di Lokasi Embung Wae Kanta. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

LABUAN BAJO, FBC-Obsesi pemerintah pusat agar berswasembada pangan khususnya beras rupanya harus dibayar mahal. Sejumlah proyek pembangunan irigasi di wilayah Kecamatan Lembor dan sekitarnya kini bermasalah. Selain proyeknya mubazir, warga terutama para pemilik lahan yang nota bene adalah petani kecil harus menjerit lantaran tidak ada ganti rugi atas lahan mereka yang digusur.

Bernabas Tas (55), seorang petani di Kampung Nara,Desa Wae Kanta kecamatan Lembor menuturkan, pada tahun 2012 salah satu perusahaan jasa konstruksi bernama PT.Selera berencana membangun tiga buah embung di wilayahnya. Proyek tersebut merupakan program Kementerian PU Kantor Jenderal Sumber Daya Air NTT dengan total anggaran mencapai Rp. 3,7 miliar lebih berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lokasi proyek terdapat di tiga wilayah yakni Kampung Nara, Kampung Wae Sele dan Wae Raho. Ketiga proyek tersebut dikerjakan selama sekitar 6 bulan dengan kapasitas tamping dan luas area yang hampir sama.

Pembangunan Embung Nara I misalnya, berkapasitas tampung mencapai 30.245 m3. Dengan panjang mencapai 300 meter dan lebar sekitar 75 meter. Menurut warga proyek tersebut masuk ke wilayah itu tanpa didahului dengan sosialisasi atau musyawarah bersama masyarakat setempat.

“Proyek itu tiba-tiba masuk ke wilayah kami tanpa sosialisasi atau musyawarah dengan masyarakat. Waktu itu seorang petugas datang membawa tiga lembar surat. Saya tidak baca isinya. Saya sempat cegat dan keberatan tetapi mereka tetap masuk ke lokasi dan mengusur lahan dan tanaman saya. Mereka hanya bilang, nanti proyek itu jadi, kami tidak lagi kesulitan air,”ujarnya Bernabas.

Selain tidak didahului dengan sosialisasi atau musyawarah bersama masyarakat dan pemilik lahan, kontraktor langsung melakukan aktivitas dengan menggusur semua tanaman yang terdapat di atas lahan miliknya.

Akibat penggusuran itu, ia mengaku kehilangan sebanyak 300 pohon mahoni, 20 pohon kemiri yang sudah berbuah dan vanili dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian ini tidak termasuk kerugian yang dialami akibat sebagian besar lahan miliknya yang dijadikan sebagai tempat penampungan kendaraan alat berat.

Kerugian materil juga dialami oleh Yohanes Raman, tokoh masyarakat setempat. Ia menyebutkan ratusan pohon vanili miliknya juga habis digusur dan puluhan pohon mahoni serta jati habis digusur oleh pelaksana proyek tanpa ganti rugi.

“Pohon mahoni dan vanili saya yang sudah berbuah juga digusur. Hingga kini belum ada ganti rugi. Kami tidak tahu apakah ada ganti rugi atau tidak,” ujarnya.

Selain pembangunan embung, di tiga lokasi itu juga masing-masing dibangun beberapa bak penampung yang dipasangi jaringan pipa-pipa namun bak-bak penampung dan pipa-pipa itu mubazir lantaran ketiadaan air. Bahkan warga mengaku masyarakat menderita kekurangan air karena beberapa mata air di lokasi embung kini menjadi hilang atau kering karena penggalian embung dilakukan langsung di mata air. Dari tiga unit embung yang dibangun, hanya ada satu embung yang dapat berfungsi baik sedangkan embung lainnya mubazir.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat setempat Antonius Adol mempertanyakan sikap pemerintah dan kontraktor yang mengabaikan hak-hak warga setempat.

“Apakah tidak ada ganti rugi atas harta milik warga yang digusur. Pemerintah dan kontraktor harus bertanggung jawab. Penggusuran hak milik orang tanpa ganti rugi adalah pelanggaran hak asasi manusia,”ujarnya.

Senada diungkapkan oleh Hendrikus Gas, seorang warga setempat. Ia mengecam tindakan kontraktor dan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang menggusur harta milik warga tanpa ganti rugi.

Dikatakan, warga sudah merelakan harta miliknya terutama tanah untuk dibangun embung tetapi sampai sekarang tidak ada kompensasi atas ganti kerugian.

Ia mengisahkan bahwa kontraktor pernah berjanji akan menyumbang kepada warga bibit ikan air tawar untuk dibudidayakan oleh warga di embung yang dibangun tetapi sampai kini, permintaan warga tersebut tidak pernah terealisasi.

Sejumlah warga yang menjadi korban proyek embung (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Sejumlah warga yang menjadi korban proyek embung (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

“Dulu kontraktor pernah janjikan akan menyumbang bibit ikan untuk dipelihara warga, namun, semua janji itu bohong belaka. Bahkan waktu itu saya merelakan rumah saya untuk dipakai sebagai menginap. Sampai mereka pulang mereka tidak kasih apa-apa bahkan mereka pergi begitu saja, tanpa pamit pada tuan rumah,”ujarnya.

Karena itu, mereka mendesak baik pihak pemerintah maupun kontraktor pelaksana proyek agar bertanggungjawab atas kerugian yang diderita warga. Warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeroses kasus ini karena menurut warga tiga buah embung di wilayah itu beraroma korupsi atas indikasi kerugian negara atas proyek pembangunan tiga buah embung di wilayah itu karena selain proyek-proyek itu dibiarkan mubazir, warga pemilik lahan tidak pernah mendapatkan ganti rugi. (Kornelius Rahalaka)

47 Pendamping PNPM di Sikka akan Diseleksi Jadi Pendamping Dana Desa

Next Story »

Layanan Bagi Difabel di Desa Belum Optimal, Pemerintah Perlu Segera Buat Perda

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *