Pembabatan Hutan Mangrove, Pemkab Mabar Harus Bertindak Tegas

​Mangrove yang dibabat di pulau Menjaga (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

​Mangrove yang dibabat di pulau Menjaga (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

LABUAN BAJO, FBC-Para aktivis lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) agar segera menghentikan aksi pembabatan hutan mangrove oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tegas perlu dilakukan demi menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan alam di wilayah ini.

Para aktivis lingkungan menilai praktek pembabatan hutan mangrove sudah sangat mengkhawatirkan karena membahayakan ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Hasil pantauan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Komunitas Mangrove Manggarai Barat menemukan adanya aktivitas illegal loging terhadap hutan mangrove dalam skala cukup besar di sejumlah titik lokasi seperti kawasan pesisir pantai Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Pulau Sebayur di Desa Pasir Panjang dan kawasan Menjerite di Desa Rangko kecamatan Boleng.

Komunitas Mangrove Manggarai Barat mensinyalir beberapa penyebab pembabatan hutan mangrove karena orang mengklaim hutan mangrove merupakan hak milik perseorangan atau pribadi. Karena milik pribadi, maka pemilik seolah dengan bebas untukmembabatnya.

Faktor lain, pemerintah daerah terkesan tidak tahu tentang pentingnya mangrove bagi keselamatan lingkungan alam dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan bila hutan mangrove dibabat.

“Lemahnya pemahaman juga mengakibatkan pemerintah begitu mudah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti ijin tanpa memperhatikan fungsi hutan mangrove.” ujar Zakarias Samuel Sem dalam suatu diskusi.

Selain itu, pada umumnya, masyarakat belum memahami secarabenar fungsi dan manfaat dari mangrove. Padahal, manfaat hutan mangrove sangat besar antara lain untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil. Keberadaan populasi pohon mangrove dapat melindungi tepian pantai dari terjangan ombak yang berpotensi menghantam dan merusak bibir pantai.

Hutan mangrove juga mampu meredam energi dari terjangan gelombang arus air laut tersebut. Disamping itu, rumpun-rumpun tanaman bakau mampu memantulkan, meneruskan dan menyerap energi gelombang yang datang.

Keberadaan hutan mangrove juga untuk melindungi pantai dan tebing sungai dari kerusakan, seperti erosi atau abrasi.Sebagaimana tebing gunung atau jurang yang gundul berpotensi mengalami erosi atau terkikis oleh aliran air hujan, demikian halnya dengan bibir pantai yang gundul tanpa tanaman.

Tanaman bakau sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi bibir pantai dari bahaya erosi atau abrasi. Hutan mangrove juga berguna untuk menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat pada malam hari.

Selain itu, fungsi mangrove juga sebagai perangkap dan pengolah zat-zat pencemar dan limbah industri. Vegetasi tanaman mangrove memiliki manfaat penting untuk menyerap serta mengurangi polutan pada air laut.

Jaringan pada tanaman mangrove diketahui memiliki kemampuan untuk menyerap bahan-bahan polutan berbahaya dalam air laut. Mangrove juga sebagai tempat perlindungan dan perkembangbiakan berbagai jenis burung dan satwa lainnya dansebagai habitat alami bagi berbagai biota darat dan laut.

Perlindungan hutan mangrove sesungguhnya sudah diatur dalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana pada bagian ketentuan peralihannya Pasal (1) disebutkan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup. Sedangkan ayat (2)menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu beberapa regulasi yang bersinggungan langsung dengan mangrove juga diatur antara lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tata Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentangpengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Regulasi pendukung lainnya sepertiPeraturan Pemerintah Nomor 76/2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan yang mengatur RTk RHL DAS, RPRHL dan RTnRHL.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 / 2008 tentang kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil adalah satu peraturan tidak langsung dalam tataran pemanfaatan pengelolaan mangrove dan keputusan Presiden Nomor 32 / 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Perpres 121 / 2012 tentang rehabilitasi pesisir. Ada pula Perpres 73 / 2012 tentang Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SPEM).

Disamping itu ke depan, akan disusun pula Baku Mutu Kerusakan yang berisi kriteria kerusakan ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup, Rencana Strategi Mangrove dan Gambut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan petunjuk teknis pengelolaan mangrovetingkat Kabupaten oleh masing-masing kabupaten.

Secara institusional telah dibentuk pula Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) yang merupakan tim kerja lintas sektor/instansi/lembaga swadaya masyarakat pemerhati mangrove yang dibentuk sebagai jembatan penghubung sebelum pembentukan Tim Kerja Koordinasi (Tim Koordinasi Nasional) yang diamanatkan dalam Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Kelompok Kerja Mangrove (KKM) dibentuk di tingkatan nasional (KKMD), provinsi (KKMD Provinsi) dan kabupaten/kota (KKMD Kabupaten/Kota).

Sejalan dengan hasil temuan Komunitas Mangrove Manggarai Barat, tim gabungan Pemda yang diterjunkan ke lokasi juga menemukan fakta serupa. Tim yang terdiri dari Badan Lingkungan Hidup, Pol.PP, Pol Hut dan instansi terkait itu merekomendasikan kepada pemerintah agar membentuk tim pemantau untuk melakukan patroli bersama dalam rangka pengamanan hutan mangrove di wilayah ini.

Menanggapi kasus pembabatan hutan mangrove, Gabriel Pampur, aktivis mangrove sekaligus pelaku wisata mendesak aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas dengan memeroses para pelaku pembabatan hutan mangrove yang marak belakangan ini. Menurut dia, pembabatan hutan mangrove adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, “kami mendesak aparat hukum untuk segera memeroses para pelaku pembabatan hutan mangrove. Tindakan mereka sudah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujarnya. (Kornelius Rahalaka)

Layanan Bagi Difabel di Desa Belum Optimal, Pemerintah Perlu Segera Buat Perda

Next Story »

Peringati Hari Lahir Pancasila, Menteri Pariwisata Kunjungi Ende

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *