Meretas Kawasan Pede Menjadi Taman Miniatur NTT

Polemik seputar klaim kepemilikan dan hak kelola kawasan wisata alam Pantai Pede di Desa Gorontalo bilangan Kota Labuan Bajo seolah tak berujung. Gelombang aksi demonstrasi penolakan terhadap rencana pembangunan hotel oleh Pemerintah Provinsi NTT terus dilancarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Warga beralasan, kawasan Pantai Pede merupakan satu-satunya ruang publik yang masih tersisa.

MESKI aksi protes terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, namun Pemerintah Propinsi NTT seakan tak bergeming. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam suatu kunjungan kerja ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu, menegaskan sikapnya akan tetap melakukan pembangunan hotel di lokasi itu. Gubernur Lebu Raya beralasan, kawasan Pantai Pede merupakan aset Pemerintah Provinsi NTT yang harus dikelola atau dimanfaatkan secara optimal demi kesejahtraan rakyat NTT.  Alasan pemanfaatan itu pula yang mendorong pemerintah menyerahkan aset Pede kepada pihak ketiga yakni PT. Sarana Investama Manggabar untuk mengelola kawasan itu.

Sikap Gubernur Lebu Raya itu seketika mendapat reaksi keras dari para aktivis dari berbagai elemen masyarakat Manggarai Barat. Baru-baru ini, ratusan warga kembali turun ke jalan memprotes sikap Gubernur NTT yang tetap bersikukuh membangun hotel di kawasan itu. Sikap Gubernur NTT dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap otonomi daerah dan kepentingan rakyat banyak. Apalagi kawasan Pantai Pede masih belum jelas terkait status kepemilikan dan hak pengelolaannya.

Di tengah polemik dan klaim kepemilikan atas hak kelola kawasan Pantai Pede, sejumlah warga berpendapat, polemik terkait Pantai Pede sesungguhnya tidak perlu terjadi di tengah semangat otonomi daerah dan era reformasi seperti sekarang ini. Solusi paling penting yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yakni bagaimana agar wilayah itu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal demi kesejahtraan bersama.

Pantai Pede selalu dipadati pengunjung setiap akhir pekan dan hari-hari libur. (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Pantai Pede selalu dipadati pengunjung setiap akhir pekan dan hari-hari libur. (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Atas dasar kemanfaatan itu pula pada tahun 2002 silam sejumlah aktivis sudah pernah merancang pembangunan Pantai Pede sebagai sebuah pusat kebudayaan NTT. “Dulu bersama beberapa teman, kita sudah merancang agar Pantai Pede dibangun seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pede kita jadikan semacam Taman Mini Flores Indah atau Taman Mini NTT Indah,” ujar Nurhayati Alwi, seorang aktivis perempuan setempat.

Serupa TMII

Nurhayati mengisahkan, gagasan itu sudah pernah didiskusikan bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat (alm) Yakobus Ban agar kawasan tersebut dapat dikelola seperti Taman Miniatur Indonesia Indah di Jakarta. Ia mencontohkan, di lokasi tersebut dapat dibangun rumah-rumah adat dari setiap kabupaten di NTT, museum, pusat informasi, panggung hiburan, wisata kuliner khas NTT, kolam renang,  dan fasilitas lainnya yang bernuansa daerah NTT sebagai potret kebhinekaan kebudayaan dan masyarakat NTT atau khususnya Flores.

Dengan model pembangunan seperti itu, Labuan Bajo akan dijadikan pintu masuk sekaligus pusat pariwisata dan budaya NTT atau Pulau Flores dan sekitarnya. Labuan Bajo menjadi koridor utama pariwisata NTT dengan demikian, setiap wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini bisa mendapatkan berbagai informasi yang penting dan berguna untuk melakukan perjalan wisata ke tempat lain.

Dengan konsep pembangunan yang ditawarkan ini, sangat menguntungkan bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan rakyat NTT pada umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya. Pemerintah boleh bekerja sama dengan investor dan keuntungan bisa diperoleh dari retribusi setiap paket-paket yang dijual di dalam kawasan Pede atau pun para wisatawan atau pengunjung yang ingin melakukan perjalanan wisata ke tempat lain di seluruh wilayah NTT.

Menurut dia, selain kehilangan ruang publik bagi masyarakat, rencana pembangunan hotel di Pede juga tidak menguntungkan secara signifikan karena sudah terlalu banyak hotel yang dibangun di wilayah ini. ”Tidak perlu bangun hotel lagi. Sebaiknya Pede dibangun seperti Taman Miniatur Indonesia Indah di Jakarta. Kita jadikan Pede sebagai Taman Miniatur Indah NTT atau Flores,”ujarnya. Gagasan ini disambut baik oleh sejumlah aktivis pariwisata dan lingkungan di Labuan Bajo. Direktur Yayasan Sunspirit, Marianus Nuhan menyatakan mendukung gagasan ini lantaran merupakan salah satu solusi yang ideal dalam mengelola Pantai Pede.

Konsep pembangunan Taman Mini NTT Indah ini juga sudah dirancang oleh salah satu komunitas seni di Labuan Bajo yakni Komunitas Bolo Lobo. Ketika polemik tentang Pede mencuat ke publik, Bolo Lobo menawarkan konsep yang sama namun hingga kini belum ada respon dari pihak berwenang. Konsep pembangunan model ini diharapkan menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah pengelolaan Pantai Pede. Karena menurut Nuhan dan aktivis seni Bolo Lobo, tujuan dari segala pembangunan yakni demi kesejahteraan bersama. Karena itu, kepentingan rakyat mesti diutamakan dan harus diletakkan di atas kepentingan individu atau kelompok.

Konsep pembangunan yang ditawarkan ini juga sebagai respon positif terhadap semangat otonomi daerah di mana pemerintah mesti membuka ruang seluas-luasnya bagi daerah otonom untuk mengembangkan diri dan potensi sumber daya yang dimilikinya. Karena pemberlakukan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah bisa mengurus dirinya sendiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat di daerahnya masing-masing. Karena untuk itulah tujuan utama pembangunan yakni mewujudkan masyarakat menjadi mandiri dan bermartabat. (*)

Penulis: Kornelius Rahalaka

Editor: EC. Pudjiachirusanto

 

Lingko Wae Mata yang Memanjakan Mata

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *