Masyarakat Lewobunga Adonara Mengadu ke Kapolda NTT

Tokoh Masyarakat Lewobunga ketika berada di Mapolda NTT

Tokoh Masyarakat Lewobunga ketika berada di Mapolda NTT

KUPANG. FBC – Masyarakat desa Lewobunga kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Rabu, 17 Juni 2015 datang ke Polda NTT untuk bertemu dan mengadu kepada Kapolda terkait masalah antara mereka dan warga desa Lewonara yang belum berakhir.

Mereka diwakili tiga tokoh perwakilan masyarakat Lewobunga yakni Simon Sanga, Lukas Kewenge dan Sebastianus Ola Domaking sekaligus sebagai kuasa hukum masyarakat Lewobunga. Mereka bertemu dengan Kabid Humas Polda NTT, AKBP Ronalzi Agus di Polda NTT. Ketiga tokoh perwakilan itu juga didampingi beberapa orang mahasiswa asal Lewobunga yang kuliah di Kupang .

Menurut mereka, kasus yang ditangani di Polres Flores Timur itu dinilai belum ada perkembangan dan penanganannya karena itu mereka meminta agar Polda bisa menangani kasus tersebut.

“Lewonara klaim kalau itu tanah mereka. Kalau diklaim dengan cara yang benar misalnya perdata, bukan dengan cara datang dan bakar-bakar. Kami ingin agar kasus ini ditangani secara hukum. Di Adonara, masalah hukum tidak jalan. Ini merupakan kelemahan hukum di sana. Kami terus bertanya kepada Kasat Serse di Flores Timur tapi tidak ada perkembangan,” ujar Sebastianus Ola Domaking.

Kabid Humas, Ronalzi mengatakan kasus di Adonara ini menjadi perhatian dari Polda karena masalah kecil di sana bisa menjadi pemicu.

“Kami akan tanyakan kepada kapolres di sana dulu  perkembangannya seperti apa dan apa kendalanya.  Nanti saya juga sampaikan kepada pak Kapolda dulu. Kalau memang bisa nanti dibuat jadwal untuk bertemu dengan pak Kapolda,” ujarnya.

Sebastianus Ola Domaking yang dihubungi di Kupang, Jumat, 19 Juni 2015 mengatakan, karena penegakan hukum tidak jalan sehingga orang bisa berbuat seenaknya. Misalnya bakar rumah tidak diproses sehingga itu menjadi kebiasaan atau membawa senjata rakitan tidak proses.

Dikatakannya, masyarakat disana sangat mendambakan perdamaian. Namun mereka juga menilai, pertikaian antara kedua desa itu juga diperkeruh dengan pemberitaan media yang dinilai tidak seimbang.

“Mereka memang ingin damai, tetapi damai dari hati mereka yang tulus tanpa perantara,” tanda Domaking.

Domaking lebih lanjut mengatakan, semestinya aparat harus menindaklanjuti laporan warga terkait tindakan kriminal dengan menangkap setiap pelaku tindak pidana yang membakar dan perusakan rumah dan gedung. Sehingga pelaku merasakan ada efek jerah dan tidak mengulangi lagi pertikaian itu.

“Konflik perang tanding antar ke dua desa tersebut menunjukan bahwa tidak ada langkah preventif dari aparat kepolisian. Karena kejadian itu bukan pertama kali terjadi dan akan terus terjadi jika tidak segera ditangani dengan baik,” katanya.

Menurut Sebastianus, semestinya aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dengan upaya pencegahan agar tidak terjadi bentrok lagi. Sementara rencana Bupati Flotim untuk menghadirkan kedua desa tersebut guna menuturkan sejarah tanah yang selama ini diperebutkan menurutnya merupakan kebijakan yang salah dan hanya memicu benih konflik baru. Karena yang berhak menuturkan sejarah adalah tokoh-tokoh adat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam adat Lamaholot.

Seharusnya, Pemda mengambil langkah bijak untuk melakukan pendekatan terhadap para pemuka adat kedua desa tersebut guna mencari solusi penyelesaian. Lantaran rencana bupati Flotim untuk memediasi para tokoh kedua desa yang bertikai.

Domaking menjelaskan, saat bertemu Kabid Humas Polda NTT, mereka menceritakan kronologis kejadian sejak pecah perang pertama pada 2 Oktoner 2012 lalu antara warga desa Lewonara dengan warga desa Lewobunga yang terjadi selama sepekan tanpa henti, dipicu masalah tanah ulayat.

Bentrok tersebut menyebabkan banyak rumah penduduk serta pondok milik warga Desa Lewobunga dibakar massa dari Desa Lewonara. Satu orang warga Desa Lewonara tewas dalam pertikaian tersebut. Kondisi semakin tidak terkendali menyusul Bupati Flores Timur dianggap sebagai biang dari pertikaian dua warga desa tersebut.

Karena itu pada tanggal 8 Oktober 2012 Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, berserta Pimpinan Forkompinda NTT, turun ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menemui masyarakat dari dua desa yang bertikai itu.

Saat itu kedua belah pihak sepakat untuk meletakan senjata dan memulai perundingan secara damai. langkah Gubernur NTT yang juga Putra Adonara ini sepatutnya didengar sambil berbagai pihak mencari solusi guna penyelesaian sengketa tanah secara damai.

Akhirnya gayungpun bersambut dan pada hari Senin (12/11/2012) disepakati pertemuan antara tokoh adat dari kedua desa yang bertikai di waiwerang yang dimediasi oleh Kapolda NTT Brigjend Richy Sitohang (mantan). Perjanjian kedua belah pihak itu dihadiri juga Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin dan para unsur Muspida Flotim.

Namun pada pertemuan itu tidak membuahkan hasil karena justeru aparat kepolisian Resor Flores Timur dipimpin kapolresnya AKBP Wahyu Priatmaka (mantan). mengawal proses Paha Kemaha yang mestinya tidak dilakukan saat upaya damai sedang dalam proses.

Akibatnya situasinya pun berubah panas karena warga desa Lewobunga seakan tertipu oleh aparat yang sebelumnya menegaskan tidak akan terjadi Paha Kemaha. Perang pun kembali pecah , warga desa Lewobunga berusaha menghadang paha kemaha yang sedang dikawal aparat Polres Flotim yang dipimpin langsung kapolresnya AKBP Wahyu Priatmaka. Disaat perang sedang berlangsung dan memakan korban luka luka, bersamaan Kapolres Flotim memerintahkan anggotanya untuk mundur dan membiarkan perang kedua warga desa terus berkecamuk.

Akhirnya hingga pukul 13.00 wita sore aparat baru akan mengendalikan situasi setelah sebuah truk dan 6 sepeda motor terkena tembakan peluru rakitan dan terbakar.

Pasca paha Kemaha tersebut saling teror melalui SMS terus dilancarkan tanpa sumber yang jelas asal muasal dari mana, namun cukup mengganggu Kamtibmas di dua desa yang bertikai itu. Akhirnya dalam kurung waktu 2013 terjadi dua perang tanding dan membakar sejumlah bangunan rumah dan gedung milik warga desa Lewobunga.

Kasus kriminal berupa pembakaran rumah dan gedung tersebut oleh pihak Lewobunga telah melakukan laporan secara resmi kepada pihak berwajib yakni Polres Flotim namun tidak ditanggapi dengan alasan tidak jelas.

Sejak itu hampir setiap malam terus terdengar bunyi letusan bom rakitan di sekitar area lahan sengketa yang juga didengar aparat Polsek Adonara Timur yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi sengketa. Puncaknya pada (23/10/2014) sebuah rumah milik salah satu warga dusun Riangbunga yang juga digunakan aparat Brimob Maumere sebagai Pos Sementara dibakar warga desa Lewonara dengan alasan jambu mente di daerah sengketa dipetik oleh warga desa Lewobunga. Lagi- lagi para pelaku yang tidak diketahui identitas dilaporkan warga desa Lewobunga sebagai tindakan kriminal dan pembakaran rumah kepada pihak Polres Flotim tidak juga digubris.

Diduga upaya diam aparat Polres Flotim dimanfaatkan warga desa Lewonara yang bergabung dengan desa Bele pada Minggu (24/05/2015) menyerang warga desa Lewobunga disaat dusun Riang bunga itu dihuni para kaum hawa dan anak-anak, karena orang tua sedang berada dikebun untuk bertani. Bahkan para anak-anak saat kampungnya diserang sedang bermain. Seakan melihat sebelah mata warga desa Lewobunga akan hunian warga di Riang bunga adalah milik desa Lewonara sehingga laporan demi laporan menjadi tumpul dan terus diam tanpa proses pidana pengrusakan.

Karena itu Desa Lewobunga melalui utusan dari Tua adat Desa Lewobunga bersama para kepala suku dan tokoh masyarakat melaporkan kasus ini ke Kapolda NTT agar bisa mendengar secara langsung sikap Pimpinan aparat Kepolisian di Flotim, terkait penegakan hukum yang terjadi di dusun Riang bunga kecamatan Adonara Timur kabupaten Flotim.

Kabid Humas Polda NTT, AKBP Ronalzie Agus yang dikonfirmasi terpisah menyatakan segera menyampaikan kepada Kapolda NTT. Sebab kasus tersebut dirinya sempat mengetahui saat berada di TKP bersama mantan Kapolda Ricky Sitohan.

“Kami segera menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak terjadi pertikaian serupa terjadi di daerah itu. sebab kasus ini merupakan kasus lama yang tidak diproses hukum para pelaku tindak pidana,” kata Ronalzie,” (Oni)

Revolusi Mental Dimulai dari “Rumah Pancasila”

Next Story »

NTT Peringkat Tiga Balita Gizi Buruk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *