Layanan Bagi Difabel di Desa Belum Optimal, Pemerintah Perlu Segera Buat Perda

Para nara sumber sedang mempresentasikan materi dalam seminar difabel  di Hotel Marcel Lodge Labuan Bajo (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Para nara sumber sedang mempresentasikan materi dalam seminar difabel di Hotel Marcel Lodge Labuan Bajo (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

LABUAN BAJO, FBC- Perhatian negara atau pemerintah terhadap kaum difabel atau orang dengan kemampuan berbeda masih cukup minim. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh cara pikir masyarakat terutama pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang belum memperhatikan hak-hak asasi kaum difabel. Padahal, konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menjamin pemenuhan terhadap hak-hak para penyandang cacat.

Ansel Kartono, seorang penyandang difabel mengatakan hal ini dalam sebuah kegiatan seminar yang digelar oleh Kelompok Peduli Penyandang Cacat Kita Juga (KPPC-KJ) yang berlangsung di Hotel Marcel Lodge Labuan Bajo, Jumad (29/5/2015).

Seminar bertajuk: Upaya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Difabel Dalam Pembangunan itu menghadirkan sejumlah nara sumber dari SKPD lingkup Pemda Manggarai Barat seperti Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga (PPO), Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Ketua Badan Legislasi DPRD Manggarai Barat, Dinas Kesehatan dan Bappeda serta perwakilan dari penyandang difabel.

Kecacatan atau penyandang cacat menurut Ansel Kartono, harus dipandang sebagai anugerah Tuhan karena Ia menciptakan setiap manusia secara unik sesuai citra dan gambarnya sendiri. Karena itu, para penyandang difabel harus dihormati dan dihargai martabat dan hak-haknya secara setara dan adil sebagaimana sesame manusia lainnya.

Selain sebagai anugerah Tuhan, konstitusi negara juga telah secara tegas dan jelas menjamin hak-hak para penyandang cacat. “Para penyandang cacat atau kecacatan mesti dilihat sebagai anugerah Tuhan. Secara konstitusi, negara diwajibkan untuk memenuhi hak-hak para penyandang cacat. Pemerintah mesti pro aktif memenuhi hak-hak para penyandang difabel,”katanya.

Apalagi sebut dia, negara Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian serius terkait pemenuhan hak-hak para penyandang cacat. Ia menyatakan, kondisi kecacatan sangat memprihatinkan, terutama bagi para difabel yang tinggal di desa-desa atau kampung-kampung terpencil. Kondisi mereka cukup memprihatinkan, selain kesulitan askes untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan maupun kehidupan yang lebih baik.

Rata-rata kaum difabel berasal dari keluarga miskin dan sebaliknya kondisi kemiskinan itu juga yang menyebabkan difabel. Karena itu, intervensi pemerintah dan seluruh masyarakat perlu dilakukan untuk membantu sesama penyandang difabel agar dapat keluar dari lingkaran setan ketakberdayaan.

Dibangun Sekolah Luar Biasa

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Manggarai Barat Marten Magol menyatakan, pada tahun anggaran 2015 pemerintah akan membangun Sekolah Dasar Negeri Luar Biasa di Labuan Bajo. Program pembangunan sekolah ini berkat usaha dan kerja keras dan perjuangan para penyandang cacat sejak sekitar tiga tahun silam.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana dari APBN sebesar Rp. 2,3 miliar lebih untuk pembangunan SDNLB. “Berkat usaha kita bersama, dalam tahun anggaran 2015 ini, sekolah luar biasa akan segera dibangun. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan itu dan pemerintah daerah juga sudah menyediakan tanah atau lokasi untuk pembangunan fasilitas untuk para difabel,”ujarnya.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dilakukan secara bertahap. Selain pembangunan gedung sekolah, dalam waktu dekat pihaknya juga akan segera memeroses pengangkatan kepala sekolah dan para guru yang akan mengelola lembaga pendidikan itu. Menurut rencana, proses pendidikan akan berlangsung tahun depan, 2016.

Para perencana tengah menyusun perencanaan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya sedangkan untuk asrama akan dibangun kemudian disesuaikan dengan keuangan. Sedangkan, lokasi pembangunan SDNLB terletak di jalur jalan utama menuju SMIP tepatnya di depan gedung DPRD atau bersebelahan dengan Kantor Departemen Agama.

Sementara itu, sejumlah kepala desa mendesak pemerintah dan DPRD Manggarai Barat agar segera membahas dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang difabel. Perda difabel tersebut sangat penting mengingat hampir di semua desa terdapat penyandang cacat yang perlu dilayani oleh pemerintahan di tingkat desa. Perda difabel dirasakan sangat urgen dan mendesak untuk segera dibuat agar menjadi payung hukum bagi para pemerintah desa dalam menjamin dan memenuhi hak-hak para penyandang cacat.

Kepala desa Watu Ngalang, Gualbertus Jeneta, Kades Golo Desat Paulus Dasalus dan Kades Cunca Lolos, Frans Aman menyatakan, banyak anggaran yang masuk ke desa seperti namun anggaran itu sulit dialokasikan untuk kepentingan para penyandang cacat di desa-desa karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dana-dana tersebut. Padahal, jika ada Perda maka pemerintah desa akan membuat peraturan desa (Perdes) sehingga kebutuhan dan hak-hak para penyandang cacat untuk mendapatkan pelayanan bisa terwujud.

“Ada banyak uang yang masuk ke desa seperti dana ADD, tapi karena belum ada Perda khusus tentang difabel, kami tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan para penyandang cacat,”ujar Jeneta.

Ketua Badan Legislasi DPRD Silverius Syukur menyatakan, lembaga dewan pernah membahas sejumlah Perda yang berkaitan dengan difabel namun belum ada rancangan perda yang secara khusus mengatur tentang para penyandang cacat.

Karena itu, ia mengharapkan masyarakat untuk ikut mendorong pemerintah dan DPRD agar segera membuat Perda tentang difabel. Rancangan Perda tentang difabel sudah pernah disusun pula oleh kelompok penyandang cacat namun masih membutuhkan kajian akademik dan perlu melalui tahapan proses pembahasan di DPRD sehingga diharapkan masyarakat untuk ikut serta memberikan berbagai masukan kepada pihak pemerintah dan DPRD agar Perda tentang difabel segera dibuat.

Para Difabel Mesti Diberdayakan

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD, Martin Warus mengaku terhenyak membaca data-data yang disodorkan oleh KPPC-KJ yang mana data menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat di wilayah ini sangat signifikan dan dari tahun ke tahun jumlah penyandang cacat terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak para difabel mesti dilakukan secara lebih serius dan data-data tentang difabel sebaiknya dilakukan secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan para penyandang cacat. Selain itu, program-program pemberdayaan terhadap para penyandang cacat mesti dilakukan secara baik agar mereka sungguh-sungguh diberdayakan agar mereka bisa mandiri dan mampu membangun dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, kecuali bagi para difabel yang memang tidak mampu samasekali membantu dirinya sendiri.

Koordinator KPPC-KJ, Silvester Deni mengemukakan persoalan persepsi masyarakat terutama keluarga yang menganggap kecacatan merupakan aib, kutukan atau pun berbagai stigmatisasi, mitos dan sterotipe yang keliru masih berkembang subur di tengah masyarakat kita.

Pandangan yang keliru ini menurut dia mesti diluruskan. Selain itu, koordinasi dan kerjasama semua pihak terutama dengan pemerintah dan DPR(D) sangat penting dilakukan agar bersama-sama menjamin terpenuhinya hak-hak para penyandang difabel.

Dijelaskan, banyak penyandang cacat datang dari keluarga miskin dan tinggal di pedesaan. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya pendapatan keluarga, jumlah tanggungan banyak. Mereka lebih banyak bergantung pada satu sektor utama yakni dari usaha pertanian. Situasi ini diperparah dengan tidak memiliki lahan yang cukup dan rendahnya kemampuan (skill) dan sedikitnya alternatif sumber pendapatan.

Kemiskinan adalah penyebab dan sekaligus akibat dari kecacatan. Kemiskinan dan kecacatan merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi dalam memberi kontrtibusi meningkatnya kerentanan dan kekucilan terhadap penyandang cacat. Penyandang cacat pada umumnya menemukan situasi yang sulit dalam berjuang mempengaruhi perubahan dalam hidupnya, seperti untuk mendapatkan pendidikan di satuan pendidikan, mencari pekerjaan, menikmati kehidupan untuk berkeluarga dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Para penyandang cacat sering mendapatkan diskriminasi baik dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Mereka terpinggirkan dan hak-hak mereka seringkali tidak diakui. Mereka dianggap sebagai beban dalam keluarga. Diskriminasi seperti ini lebih berat lagi ketika yang cacat itu adalah perempuan. Perempuan penyandang cacat mendaptkan dampak ganda. Menghadapi diskriminasi karena perempuan ditambah lagi dengan kecacatan yang dialaminya. “Perempuan penyandang sering tidak mendapatkan perhatian serius tentang kehidupannya termasuk kesehatan reproduksi”ujarnya. (Kornelius Rahalaka)

Proyek Embung Manuai Penderitaan

Next Story »

Pembabatan Hutan Mangrove, Pemkab Mabar Harus Bertindak Tegas

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *