Ironi Gerbang Pariwisata NTT

Krisis Air Terus Menghantui Warga Labuan Bajo

Belum satu dasawarsa industri pariwisata berkembang di Labuan Bajo, tetapi krisis air bersih telah mendera kota di ujung Barat Flores itu. Sudah miliaran rupiah dianggarkan pemerintah untuk proyek pembangunan air bersih, namun krisis air terus menghantui warga kota. Mengapa krisis air belum juga usai dan bagaimana pemerintah daerah menyikapi masalah ini?

JANJI Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula untuk membereskan krisis air bersih di kota Labuan Bajo dalam rentang waktu seratus hari kerja  terhitung sejak dilantik tanggal 30 Agustus 2010 lalu, belum juga terwujud. Sebagian besar warga kota masih terus menjerit kekurangan air terutama pada musim kemarau seperti sekarang ini. Para pejabat pemerintah daerah tidak menampik terjadinya krisis air ini. Namun upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih terkesan sekedar tambal sulam.

Bupati Dula dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan keluhan warga dan berjanji akan membenahi fasilitas yang ada seperti perbaikan jaringan pipa yang rusak, pembenahan tata kelola air dengan mendirikan sebuah perusahaan daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibaptis dengan nama PDAM Wae Mbeliling. Semua usaha tersebut telah dilakukan namun ternyata belum juga mampu mengatasi krisis air bersih di kota pariwisata yang belakangan kian ramai dikunjungi wisatawan.

Keprihatinan terhadap krisis air bersih juga mendorong pemerintah pusat untuk ikut terlibat membangun proyek air bersih. Pemerintah pusat bahkan tidak tanggung-tanggung telah mengucurkan dana lebih dari Rp 30 miliar yang merupakan salah satu program proyek pembangunan air bersih guna mendukung suksesnya kegiatan Sail Komodo yang berlangsung September 2013 lalu. Meskipun program itu telah berjalan dengan dibangunnya jaringan air yang dikenal dengan istilah water treatment di lokasi Wae Mese, sekitar 15 kilometer dari kota Labuan Bajo, namun proyek itu kini terancam mubazir. Pasalnya, beberapa item proyek masih perlu dikerjakan agar air bisa mengalir sampai ke kota.

Operasi pembagian air bersih secara gratis kepada warga kota Labuan Bajo beberapa waktu oleh Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat(PWMB). (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Operasi pembagian air bersih secara gratis kepada warga kota Labuan Bajo beberapa waktu oleh Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat(PWMB). (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Salah satua fasilitas yang perlu dibangun yakni mesin penyedot air. Tentu saja, dibutuhkan daya listrik yang besar dan bila water treatment itu jadi beroperasi maka bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman serius bagi ratusan petani sawah di kawasan itu. Mereka para petani bakal kesulitan bertani karena pasokan air kian berkurang. ”Apalagi, jika  mesin listrik penyedot itu beroperasi sepanjang 24 jam maka hampir dipastikan lahan sawah kami tak bisa lagi diolah karena air habis disedot ke Labuan Bajo,” ujar Ali Awe, seorang petani setempat.

Bila ditelisik lebih jauh, kebutuhan air bersih di kota Labuan Bajo boleh disebut sebagai sebuah catatan ‘hitam’ pembangunan di Manggarai Barat, khususnya pembangunan kota Labuan Bajo. Kabupaten yang telah dibaptis oleh pemerintah sebagai leading sector pariwisata ini ternyata alpa memikirkan tentang air yang merupakan kebutuhan vital kehidupan warga. Suatu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dan pembangunan.

Menghitung  dana  yang dialokasikan untuk proyek pembangunan air bersih bukan angka yang kecil. Sebut saja, pada tahun tahun 2011, pemerintah pusat memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 900 juta lebih untuk pembangunan air bersih. Sayangnya, dana tersebut digunakan secara serampangan. Sejumlah item kegiatan proyek  pembangunan jaringan pipa tidak dikerjakan hingga tuntas sehingga proyek instalasi menjadi telantar.

Jangankan selesai, masyarakat yang mengharapkan air ‘ciprat dari pipa bocor’ hasil proyek baru ini pun tidak terwujud, kecuali jika dicungkil-curi. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah mengalokasikan dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 3,1 miliar untuk air minum bersih kota Labuan Bajo. Jumlah dana yang dikeluarkan ini jauh lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya. Mestinya dengan dana sebesar itu, sebagian besar warga kota sudah bisa menikmati air bersih. Namun, air tak juga kunjung datang. Bahkan beberapa item proyek tak dikerjakan dan dibiarkan terbengkelai.

Warga Labuan Bajo sudah cukup menyita banyak waktu dan tenaga hanya untuk menimba air dari sumber-sumber mata air yang kebetulan masih tersisa. Sudah cukup lelah warga mengantre dan menggotong jerigen setiap tiga hari sekali. Warga Labuan Bajo telah bosan mendengar kisah ketidakbecusan pengelolaan air bersih. Warga sudah muak mendengar kisah bahwa ada sebagian warga termasuk oknum  pejabat  yang seenaknya mengambil air dari pipa PAM untuk dijual kepada konsumen. Warga pun geram mendengar ada pipa-pipa induk dilubangi atau dipotong di tengah jalan untuk mendapatkan air, lalu air hasil curian itu dijual secara bebas ke para pelanggan atau konsumen. Anehnya, praktik jahat itu justru tidak pernah bisa dihentikan oleh aparat berwenang.

Tertibkan Mafia Air

Selama pemerintah tidak mampu menertibkan para penjual air atau praktik mafia air maka seberapa besar anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan jaringan air bersih terasa sia-sia. Hasil investigasi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Labuan Bajo menemukan indikasi kuat adanya praktek mafia air. Praktek mafia air bersih ini dilakukan antara lain dengan cara mencuri air langsung dari pipa induk kemudian ditampung di sejumlah lokasi selanjutnya dijual ke para konsumen atau pelanggan. Mafia air ini bukan hanya dilakukan oleh warga masyarakat biasa tetapi ada juga melibatkan oknum aparat pejabat tertentu.

Modus operansi pencurian air yakni dengan melubangi pipa-pipa induk lalu dipasangi pipa atau langsung diambil airnya. Air ditampung di sejumlah titik kemudian diangkut ke para pelanggan dengan menggunakan kendaraan tangki sewaan atau tangki milik pemerintah daerah. Praktik mafia air seperti ini tentu saja merugikan warga kota seluruhnya karena pencurian air di tengah perjalanan mengakibatkan air tidak sampai mengalir ke kota. Tidak heran, jika bak-bak penampung yang telah dibangun oleh pemerintah di sejumlah titik di kota Labuan Bajo tidak berisikan air atau mubazir.

Salah satu lokasi pengambilan air dari pipa induk. (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Salah satu lokasi pengambilan air dari pipa induk. (Foto: FBC/Kornelius Rahalaka)

Memang kalau musim hujan, warga kota sedikit terbantu oleh adanya air hujan. Namun bila musim kemarau, warga kota kembali menjerit. Selain harus mencari sumber air yang bisa dijangkau, pengeluaran hidup tentu saja harus bertambah mahal karena sebagian anggaran hidup terpaksa harus dikeluarkan hanya untuk membeli air. Belum lagi air yang dibeli itu sulit dijamin kebersihannya, lantaran para penjual air tak pernah menjelaskan dari mana sumber air mereka ambil. Maka sangat boleh jadi, air itu diambil dari sumber air yang bersih tetapi bisa jadi bersumber dari air comberan atau selokal. “Kami sering membeli air tangki tapi belakangan ini kami tidak mau lagi karena kita tidak tahu sumber air itu. Apakah air bersih atau air yang mereka tadah di pinggir-pinggir jalan atau selokan,”ujar Elisabeth yang sedang mengantre air di kawasan Pasar Baru, Labuan Bajo.

Di lokasi itu, satu meteran bisa untuk 10 KK. Warga setia membayar setiap bulan namun air terkadang macet dan cuma keluar angin dari pipa. Mereka bisa membayar Rp 300.000-Rp.400.000 per bulan secara bergantian. Jadwal keluarnya air pun tidak menentu. Terkadang sampai satu minggu bahkan dua minggu. Kalau sudah begitu, warga terpaksa membeli air tangki atau terpaksa berjalan kaki dalam jarak yang jauh untuk menimba air di kali atau menemukan sumber air yang tersedia. Untuk membeli air tangki pun warga harus mengeluarkan uang antara Rp 80.000 per fiber atau Rp 150.000 per tangki setiap minggu.

Krisis air di kota Labuan Bajo diakui oleh beberapa pejabat pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Agustinus Tama misalnya mengakui adanya krisis air itu, namun ia beralasan krisis air terjadi hanya di kawasan yang kondisi geografi berbukit-bukit sehingga aliran air sulit masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Namun, untuk kawasan kota lainnya yang nota bene terletak di dataran lebih rendah seperti jalur bawah kota Labuan Bajo, pasokan air relatif lebih lancar. Ia menyatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih bagi seluruh warga kota Labuan Bajo.

Fenomena adanya praktek mafia air yang berdampak pada krisis air bersih di kota Labuan Bajo ini diperkuat oleh hasil investigasi tim DPRD Manggarai Barat beberapa waktu lalu. Tim DPRD yang melakukan sidak ke sejumlah lokasi menemukan adanya praktik jual beli air dan pencurian air dari pipa-pipa induk. Sejumlah anggota dewan menyoroti sikap pemerintah yang tidak tegas menghentikan praktek pencurian air dan jual beli air secara bebas di kota Labuan Bajo. “Kita temukan banyak sekali pipa di dalam kota tapi tidak ada airnya,” ujar Blasius Pandur dari Partai Hanura.

Sementara itu, dari data yang dilansir oleh bagian Pengelolaan Kakayaan Daerah Dinas PPKAD Kabupaten Mabar menyebutkan sejak 2004-2010 dana yang telah dihabiskan untuk pembangunan fasilitas air bersih mencapai Rp. 15 miliar. Tapi mengapa hingga kini krisis air bersih masih terus saja terjadi? Penyebab lain terjadinya krisis air menurut dewan karena pembangunan jaringan air bersih tidak berpedoman pada master plan yang telah dirancang oleh Bappeda. Padahal, master plan pembangunan air bersih sudah disusun sejak tahun 2011 lalu, namun dalam pelaksanaannya master plan tersebut seolah diabaikan. Pemerintah dan pihak lain yang diberi kewenangan untuk mengurus air terkesan setengah hati sekaligus lamban mengatasi krisis air bersih. Bupati Dula pun beberapa waktu lalu telah membentuk sebuah tim khusus normalisasi air dan diyakini tim itu mampu menyelesaikan masalah krisis air di kota ini. Namun, kenyataannya krisis air tetap terjadi. Bahkan belakangan disinyalir di dalam tim normalisasi air bentukan bupati itu terdapat seorang oknum mafia air yang selama ini terkenal sebagai pihak yang mengendalikan proyek air di wilayah ini.

Pelanggaran HAM

Dalam kaca mata Hak asasi Manusia (HAM), kebutuhan atas air merupakan hak setiap warga negara. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 25 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas standar kehidupan yang sejahtera baik diri dan keluarganya yang meliputi pangan, pakaian, perumahan dan kesehatan dan kebutuhan pelayanan sosial. Yohanes Romualdus, seorang aktivis LSM setempat menyatakan, sekali pun tidak disebut secara eksplisit, hak atas pangan termasuk air merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena air merupakan kebutuhan paling esensial dalam kehidupan manusia. Maka pemerintah atau negara mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi hak masyarakat atas air sesuai dengan kesepakatan internasional.

Ia bahkan menduga air minum bersih di kota Labuan Bajo ini sengaja tidak diurus beres oleh pemerintah agar air minum dapat dijadikan sebagai proyek korupsi. Dengan kata lain, krisis air minum seolah sengaja dibiarkan terus terjadi agar setiap tahun pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kepentingan proyek pembangunan dalam mana anggaran dari proyek itu nantinya dapat dikorupsi. Apalagi, selama ini terindikasi para pemenang tender proyek air minum bersih adalah oknum-oknum pengusaha dan oknum pejabat  tertentu. Selain itu, masalah air minum bersih dibiarkan berlarut-larut melanggengkan bisnis tangki air minum oleh oknum tertentu.

Solusi Cepat

Praktik mafia air bukan isapan jempol belaka. Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Fidelis Sukur mengaku DPRD telah melakukan survei dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya, tidak terjadi krisis air bersih di kota Labuan Bajo. Krisis air terjadi karena di sepanjang jalur pipa, banyak warga dan oknum pejabat tertentu yang melakukan penimbunan air. “Mereka mengambil langsung dari pipa induk lalu disedot ke bak penampung milik pribadi yang sudah disiapkan,” jelas Sukur.

Sementara itu, Direktur PDAM Wae Mbeliling Labuan Bajo, Andre Loak melalui Kepala Bagian Teknik PDAM, Din Matias tidak menampik adanya praktek pencurian air tersebut namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Karena itu dibutuhkan langkah tegas dan cepat untuk mengatasi krisis air di wilayah ini. Selain pembenahan manajemen tata kelola air, Kris Bheda Somerpes, seorang pegiat lingkungan menegaskan saat ini diperlukan sikap tegas aparat seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap dan memeroses hukum semua oknum yang terlibat dalam praktek mafia air bersih. Langkah ini perlu segera dilakukan untuk menyelamatkan warga kota dari krisis air yang berkepanjangan.

Sebelumnya, Kapolres Manggarai Barat Jules Abraham Abast menyatakan, pihak kepolisian tengah melakukan rangkaian penyelidikan terhadap proyek air bersih tersebut karena terindikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Penertiban para mafia air dengan memproses secara hukum merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi krisis air bersih. Karena sebenarnya, krisis air bersih yang terjadi di wilayah ini bukan lantaran ketiadaan sumber-sumber mata  air atau debit air yang berkurang melainkan karena adanya praktik mafia air yang berlangsung terus menerus dan masif. (*)

Foto: Kornelius Rahalaka

Editor: EC. Pudjiachirusanto

Urgensi Perlindungan TKI, Menyimak Budaya Merantau Orang Lembata

Next Story »

Tanpa Alat, Ikan pun Menghampiri Manusia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *