Kepatuhan Pajak Para Calon Kepala Daerah

Oleh: Fidelis Lein

Tanggal 20 Mei 2015 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang persyaratan administrasi di bidang perpajakan yang harus dipenuhi pasangan calon gubernur, bupati/walikota yang hendak maju dalam pilkada serentak.

Fidelis Lein, Ketua Presidium PMKRI Malang tahun 1997-1998, tinggal di Jakarta

Fidelis Lein, Ketua Presidium PMKRI Malang tahun 1997-1998, tinggal di Jakarta

Ada dua poin kesepakatan yang diatur dalam MoU tersebut. Pertama, soal tax clearance bagi pasangan calon gubernur, bupati/walikota. Tax clearance adalah surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa para calon kepala daerah yang bersangkutan telah bersih dari urusan perpajakan. Mereka telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan benar, dimana segala data tentang penghasilan, harta dan hutang yang dicantumkan dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi mereka sudah dilaporkan dengan benar. Tidak ada data yang masih ditutup-tutupi terkait kewajiban perpajakan mereka, baik dari usaha atau pekerjaan mereka.

Persyaratan ini dimaksudkan selain untuk melihat tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak, juga untuk mengukur apakah para calon kepala daerah tersebut sudah jujur dalam melaporkan harta dan penghasilan mereka, baik yang ada dalam laporan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun juga dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Kedua, soal kewajiban para calon kepala daerah untuk mencantumkan tema pajak dalam visi, misi dan program mereka. Para calon kepala daerah ini harus memasukkan misalnya strategi optimalisasi penerimaan pajak dan strategi mendorong tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak dalam program kerja mereka.

Persyaratan ini dimaksudkan agar para calon kepala daerah bisa melakukan otimalisasi sumber penerimaan pajak yang semakin penting dan utama dalam membiayai pembangunan nasional dan daerah. Kedua point ini merupakan satu dari sekian persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon kepala daerah jika tidak ingin dieliminasi oleh KPU dalam proses seleksi administratif pasangan calon.

Terobosan yang dilakukan oleh KPU dan Ditjen Pajak ini perlu kita dukung sambil mendorong agar persyaratan yang sama juga harus diterapkan untuk calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif ke depannya.
Selain alasan yang sudah dijelaskan di atas, ada maksud lain di balik ditetapkannya ketentuan ini yaitu pertama, dalam beberapa tahun belakangan ini kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama semakin diandalkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, seiring desakan untuk segera mengakhiri ketergantungan Indonesia pada hutang luar negeri.
Hutang luar negeri telah menjadi beban tersendiri dalam APBN/APBD karena mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu, tanggungjawab untuk menggenjot penerimaan pajak secara optimal tidak hanya dibebankan kepada jajaran Ditjen Pajak, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama para kepala daerah. Semangat ini harus ditunjukkan oleh para calon kepada daerah dengan memasukan pajak sebagai tema kampanye mereka dalam pilkada nanti.

Kedua, ada pesan kuat yang mau disampaikan pemerintah pusat kepada calon kepala daerah agar tidak semata-mata mengandalkan DAU dan DAK dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pesan ini jelas karena sejak diterapkan rezim desentralisasi fiskal, beberapa kepala daerah ditengarai belum mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerahnya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Para kepala daerah ini masih mengandalkan DAU dan DAK sebagai sumber pendapatan utama daerahnya. Daerah-daerah ini umumnya adalah daerah hasil pemekaran.

Ketiga, dari kasus-kasus korupsi yang diungkap KPK, yang menjerat beberapa gubernur, bupati dan walikota serta anggota DPR diketahui bahwa ada modus-modus untuk menyamarkan harta kekayaan mereka yang diperoleh melalui korupsi dan kolusi. Karena bersumber dari dana korupsi, maka penerimaan ini biasanya tidak dimasukan dalam laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mereka.

Dengan demikian, ada potensi pajak yang tidak dibayar oleh para tersangka korupsi dari penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, dengan adanya persyaratan tax clearance ini diharapkan para calon kepala daerah dapat secara jujur dan transparan melaporkan harta dan penghasilan mereka.

Masyarakat akan sangat senang dan dengan sukarela mau mendukung pasangan calon kepala daerah yang benar-benar menunjukkan integritas pribadinya dengan melaporkan harta dan penghasilan mereka secara jujur dan objektif.

Jika para calon kepala daerah ini memiliki standar moral yang tinggi dalam dirinya, maka masyarakat pemilih juga akan merasa yakin bahwa calon yang mereka pilih itu kelak tidak akan melakukan KKN dan bisa menggunakan sumber daya daerahnya dengan baik untuk mensejahterakan warganya.

Kita berharap MoU antara KPU dan Ditjen Pajak ini tidak hanya sekedar indah di atas kertas.

Belajar Pancasila? (Ya ke Flores!)

Next Story »

Komunitas “Wua Mesu” Jakarta, Tidak Sekedar Diaspora

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *