Jangan Paksakan Pembangunan Hotel di Pantai Pede

Pantai Pede selalu dikunjungi warga untuk kegiatan berekreasi. (Foto : Dokumentasi FBC/Kornelius Rahalaka)

Pantai Pede selalu dikunjungi warga untuk kegiatan berekreasi. (Foto : Dokumentasi FBC/Kornelius Rahalaka)

KUPANG. FBC- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak perlu memaksakan kehendak untuk membangun hotel di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat, bila gejolak penolakan masyarakat semakin tinggi. Jika pemerintah tetap berkeinginan untuk membangun hotel yang dikelola pihak ketiga, sebaiknya mencari lokasi lain.

Anggota Komisi II DPRD NTT, Yucun Lepa kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/6). Mengatakan, aset Pemprov di Pantai Pede sebaiknya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi misalnya untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan mengingat rencana pembangunan hotel saat ini masih berpolemik dan adanya penolakan dari masyarakat.

Prinsip yang harus dipedomani pemerintah adalah apapun bentuk program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat bukan untuk kepentingan investor. Dengan demikian maka masyarakat harus menjadi subyek pembangunan.

“Dalam konteks ini, rencana pembangunan hotel di pantai Pede sebaiknya dihentikkan jikalau memang mendapat arus penolakan dari masyarakat. Aset yang ada sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” kata Yucun.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini menyampaikan, saat masyarakat berada pada posisi subyek pembangunan maka yang harus dilihat yakni apakah pembangunan hotel yang dilakukan membawa manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapat pnerimaan dari masyarakat.

Apabila dalam perencanaan pembangunan hotel yang dilaksanakan mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai hanya menguntungkan investor maka pembangunan hotel di Pantai Pede sebaiknya dihentikan. Sebab dalam pengambilan kebijakan publik penolakan dari masyarakat tidak boleh dibenturkan dengan kepentingan pemerintah.

“Jika evaluasi secara sosial kemasyarakatan bermasalah karena mendapat penolakan, sebaiknya tidak boleh dilanjutkan rencana pembangunan hotel di Pantai Pede, sebab tujuan pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas Yucun.

Dalam kapasitas sebagai ketua DPW PKB, Yucun menegaskan, PKB NTT sebagai partai yang perduli akan masalah lingkungan hidup melihat masalah pantai Pede sebagai masalah serius. Karena itu semua kader PKB di Manggarai Barat diminta untuk melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait masalah pembangunan hotel di Pantai Pede.

Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra, Gabriel Kusuma Beri Bina mengungkapkan, pemerintah harus mengakomodasi aspirasi dan penolakan masyarakat terkait rencana pembangunan hotel di Pantai Pede. Jika pemerintah tetap paksakan kehendak, maka pemerintah bersama investor harus menyediakan ruang publik dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di lokasi Pantai Pede dengan tidak mencaplok semua lahan yang ada. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meminta agar akses ruang publik di Pantai Pede tidak boleh ditutup dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata di NTT.

Beri Bina menambahkan, bila pembangunan hotel tetap dilaksanakan, maka pemerintah harus menjamin ketersediaan ruang publik. Apabilah dalam pembangunan hotel yang dilaksanakan tidak menyediakan ruang publik, sebaiknya kesepakatan untuk investasi pembangunan hotel di Pantai Pede harus didiskusikan kembali. Desain kawasan harus jelas, mana yang menjadi lokasi pembangunan hotel dan mana yang menjadi ruang publik untuk aktivitas ekonomi masyarakat.

“Apabila tidak ada jaminan desain ruang publik, sebaiknya kesepakatan investasi tersebut didiskusikan kembali,” tegas Beri Bina. (Oni)

NTT Peringkat Tiga Balita Gizi Buruk

Next Story »

Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *