DPRD NTT Intensifkan Komunikasi Pembentukan DOB

Foto Ilustrasi : Mobil Truk Bertenda digunakan warga sebagai transportasi yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain di Flores (Foto : Dokumentasi FBC)

Foto Ilustrasi : Mobil Truk Bertenda digunakan warga sebagai transportasi yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain di Flores (Foto : Dokumentasi FBC)

KUPANG. FBC- DPRD NTT akan secara intensif berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di sejumlah kabupaten, terutama Kota Maumere dan Kabupaten Adonara. Sedangkan enam DOB lainnya masih harus melengkapi sejumlah persyaratan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Gusti Demon Beribe kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/6), mengatakan, selain pembentukan DOB Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur, ada tiga kabupaten juga sudah ajukan usulan pemekaran wilayahnya. Usulan pembentukan DOB itu yakni tiga di Kabupaten Sumba Timur, serta Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Selatan masing- masing mengusulkan pembentukan satu DOB.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Gusti Demon Beribe

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Gusti Demon Beribe

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, koordinasi intensif yang segera dilakukan dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri dimaksudkan agar pembentukan DOB Kota Maumere dan Kabupaten Adonara dipercepat. Apalagi syarat administrasi dan semua aspek lainnya terkait pembentukan DOB sudah lengkap. Tinggal saja dikoordinasi lagi lebih intensif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang- Undang (UU).

“Kita fokus untuk dua DOB ini karena prosesnya sudah dilakukan oleh DPR RI dan pemerintahan sebelumnya. Karena agenda itu masih ditunda, sehingga kita berupaya untuk tuntaskan usulan itu,” kata Gusti.

Menyinggung perjuangan pembentukan enam DOB lainnya yang tersebar di tiga kabupaten, wakil rakyat asal daerah pemilihan Flores Timur, Lembata, dan Alor ini nyatakan, tetap diperhatikan untuk diperjuangkan. Karena masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan UU.

Misalnya lanjut Gusti, untuk pembentukan DOB Amfoang, pemekaran dari Kabupaten Kupang, kekurangan yang harus dilengkapi seperti peta wilayah, calon ibu kota kabupaten, jumlah penduduk, dan perkiraan jumlah pemilih.

“Pemkab diminta agar sudah melengkapi semua persyaratan terkait usulan pembentukan DOB, sehingga tidak menjadi hambatan bagi daerah lain yang akan mengusulkan pemekaran wilayah,” ungkap Gusti.

Ia menegaskan, pada prinsipnya pemekaran wilayah sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, setiap kali ada usulan pembentukan DOB, semua pihak harus bisa mengabaikan kepentingan subyektif. Sehingga usulan yang disampaikan ke pemerintah sudah memenuhi semua persyaratan dan tidak menjadi preseden buruk bagi pemerintah pusat dalam mengakomodasi usulan pembentukan DOB dimaksud.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menerangkan, dalam waktu dekat segera dilakukan pertemuan secara intensif dengan Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan umum dan hukum untuk menyikapi usulan pembentukan DOB. Namun yang akan diprioritaskan adalah pembentukan DOB Kota Maumere dan Kabupaten Adonara. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan kader Golkar yang ada di Komisi II DPR RI. (Oni)

Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa

Next Story »

Dinas PPO Flotim akan Lakukan Visitasi SMA Demon Pagong

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *