Demi Mendongkrak Pariwisata, Jangan Asal Memberi Nama

Meski Flores disebut juga dengan nama Nusa Nipa yang berarti Pulau Ular, nama Flores tetap tak tergantikan.  (Foto Doumentasi FBC- peta di Museum Bikon Blewut- )

Meski Flores disebut juga dengan nama Nusa Nipa yang berarti Pulau Ular, nama Flores tetap tak tergantikan. (Foto Doumentasi FBC- peta di Museum Bikon Blewut- )

Oleh : Charles Beraf

Nomen est omen. Nama adalah tanda. Nama menandakan identitas yang sedikit banyaknya melekat erat dengan sejarah keberadaan dari apa atau siapa yang dinamakan (bernama). Seorang yang bernama (semestinya) sama artinya dengan seorang yang beridentitas. Memberi nama pada seseorang atau sesuatu tidak lain adalah hal memberi, melekatkan identitas padanya.

Charles Beraf , Sekretaris International Students’ Association (ISA), University of the Philippines Los Banos, Filipina

Charles Beraf , Sekretaris International Students’ Association (ISA), University of the Philippines Los Banos, Filipina

Kalau demikian, perkara nama bukan perkara gagah-gagahan, bukan juga serupa orang memberi label atau brand pada sesuatu, melainkan ia berkenaan dengan eksistensi, arti dan sejarah dari yang dinamakan. Nama, kata Filosof Bertrand Russell, adalah cerminan dari karakteristik, yang hanya bisa didapatkan maknanya melalui proses pengenalan.

Kita mengenal banyak nama yang berkenaan dengan tempat, orang, marga dan sebagainya. Dari nama – nama itu kita kerapkali dimungkinkan untuk berasosiasi, mengenal dan menjelajah arti, identitas dan historisitas yang melekat di baliknya. Tak ada nama yang lahir tanpa sejumput jejak sejarah dan tak ada pula sejarah yang sama sekali lepas dari rekam hidup manusia atau sekelompok manusia tertentu. Ini salah satu alasan mengapa dalam hal memberi nama, termasuk dalam hal menggantikan nama, orang tidak bertindak dan berpikir secara serampangan atau hanya dilandasi dengan mood tertentu atau hanya dengan prinsip ‘asal ada nama’.

Prinsip ‘asal ada nama’ hanya ada pada orang yang tidak peduli dan yang tidak mengerti pada masalah arti, sejarah dan identitas dari yang dinamakan. Pada mereka yang mengerti bahwa nama adalah tanda, cerminan dari identitas, akan selalu ada pertimbangan dan ‘kehati-hatian’ dalam memberi dan atau mengganti nama.

Di NTT, pada hampir semua kebudayaan, memberi nama pada sesuatu atau seseorang tampak sebagai hal yang penting. Memberi nama pada seorang anak yang baru lahir misalnya, menjadi bagian dari proses inisiasi kultural bagi seorang anak. Nama pada anak menjadi tanda dari mana ia berasal dan pada marga mana ia tergabung.

Sebaliknya, tanpa nama, seorang anak barangkali susah untuk teridentifikasi. Hal yang sama juga berkenaan dengan tempat. Hampir semua tempat di NTT bernama dan memiliki kekhasan masing – masing. Flores, Nusa Bunga misalnya. Nama ini mempunyai jejak sejarah yang panjang. Konon, nama ini digunakan pertama kali pada 1636 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Hendrik Brouwer dan hingga sekarang masih tetap digunakan. Meski Flores disebut juga dengan nama Nusa Nipa yang berarti Pulau Ular, nama Flores tetap tak tergantikan. Ini tentu bukan sekedar karena orang sudah mengenal nama ‘Flores’, tetapi terutama karena nama ini menyimpan sejarah, kekhasan dan identitas – hal yang tidak bisa dengan mudahnya digantikan.

Tanpa pemahaman dan atau pengenalan atas hal –hal yang menjadi alasan mengapa sebuah ‘nama’ itu ada, nama bisa dianggap sekedar perkara ‘gagah-gagahan’, asal-asalan’. Pun tanpa pemahaman yang benar tentang nama, nama bisa dianggap serupa ‘brand’, merek dagangan.

Dalam hubungan dengan itu, saya sangat menyayangkan mengapa Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Jelamu Ardu Marius, melontarkan rencana besarnya untuk mengganti beberapa nama tempat dan daerah di NTT hanya demi mendongkrak pariwisata di bumi Flobamora itu (Media NTT, April 2015).

Mimpi besar untuk menjadikan NTT sebagai destinasi pariwisata dunia, sambil secara serampangan dan sembrono mengganti nama beberapa tempat itu tidak lain adalah tindakan pemberangusan terhadap identitas dan kekhasan yang sudah melekat dan ditandakan di balik nama – nama itu. Nama, dalam kasus ini, dianggap serupa merek dagangan, yang dengannya bisa menarik wisatawan – suatu cara pandang yang sangat komersialis dan terkesan ‘naïve’

Nama, sekali lagi, adalah cerminan identitas, kekhasan dan sejarah dari mana dan mengapa nama itu dilahirkan. Ia berkenaan dengan eksistensi seseorang atau sesuatu yang terhadapnya dituntut tanggung jawab. Mengganti sebuah nama demi suatu tujuan yang lain tidak lain adalah menghilangkan tanggung jawab terhadap jejak sejarah nama tersebut. Bukankah jejak sejarah sebuah nama menjadi alasan yang cukup untuk turut mendongkrak pariwisata di NTT? Mengapa misalnya tidak digali sejarah ‘nama-nama’ tempat yang ada di NTT untuk kemudian bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

Problem antara nama dan identitas ini serupa problem antara pembangunan infrastruktur dan pariwisata budaya di beberapa tempat di NTT. Di Lamalera misalnya, pemerintah menggencar membangun jalan guna mendongkrak arus pariwisata. Tak disangka, pembangunan jalan raya justru membawa dampak yang tidak main-main. Ekonomi uang pun mulai masuk dan pelan – pelan orang Lamalera mulai meninggalkan budaya barter – hal yang justru menjadi kekhasan Lamalera dan daya tarik bagi wisatawan. Arus wisata pun melemah.

Hemat saya, tanpa berpikir panjang soal nama dan identitas, kita justru bakal kehilangan ‘daya tarik’. Nama adalah tanda. Nama bukan serupa label atau gelar yang ditempelkan. Tanpa gelar atau label sekalipun, nama bisa menjadi cermin melaluinya seorang atau sesuatu dikenal.

Wisata Flores Jadi Besar, Apa yang Mesti Dilakukan?

Next Story »

Pastor Vande Raring, Korban Tunggal?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *