47 Pendamping PNPM di Sikka akan Diseleksi Jadi Pendamping Dana Desa

MAUMERE, FBC – Sebanyak 47 orang pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di kabupaten Sikka yang masa kontraknya berakhir tanggal 31 Desember 2014 akan diseleksi dan kembali diangkat menjadi pendamping program dana desa.

Hal ini disampaikan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sikka, Moni Emi Lusia Laka,SH kepada FBC yang menemuinya, Jumat ( 29/05/2015 ).

Moni Emi Lusia LakaDikatakan Emi sapaan akrab Moni Emi Lusia Laka, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat seperti apa. Sebab menurut Emi, pemerintah kabupaten Sikka belum mendapat infonya terkait seleksi terbuka melalui media online.

“ Dari jumlah ini memang akan diseleksi kembali tapi harapan kami, mereka semua bisa diakomidir kembali. Kita akan melihat lagi sebab itu semua merupakan kewenangan propinsi karena gaji mereka dibiayai dari dana APBD I,“ sebutnya.

Tetap Ditagih

Terkait dana yang masih ada dan beredar di masyarakat ungkap Emi, pihaknya sudah rapat bersama bupati dan BKAD ( badan kordinasi antar desa ) di tingkat kecamatan untuk memilih kembali pelaku pengganti fasilitator FTFK dan PJUK.

Dana yang beredar di masyarakat tersebut lanjut Emi tetap ditagih karena merupakan dana bergulir. Pihaknya juga membentuk tim penyehat pinjaman sesuai amanat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dimana, pemerintah sampai di tingkat desa mendirikan badan usaha milik desa.

Diharapkan dana begulir yang ada tersebut bebernya dimasukan menjadi salah satu penyertaan modal pemerintah dan unit pengelola kegiatan (UPK) yang mengelola itu ke depannya bisa dipakai juga untuk mengelola badan usaha milik desa ( BUMDes ).

“ Dana itu tetap bergulir di masyarakat untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sampai ada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa,“ terangnya.

Dana yang beredar di kabupaten Sikka sejak digulirkan PNPM sejak sekitar tahun 2007 berjumlah ± 104 miliar rupiah. Untuk dana yang masih ada tunggakan ujar Emi, pemerintah tetap melakukan pengihan.

Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka. (Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka. (Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Untuk itu pemerintah akan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berjenjang kepada kelompok penerima. Dana tersebut sambungnya, paling banyak dipakai untuk usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam kelompok.

“ Kita berharap dengan ada bantuan dana pemberdayaan ini mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada sehingga bisa terjadi perubahan peningkatan status sosial mereka dari sangat miskin menjadi miskin dan dari miskin menjadi tidak miskin. Setiap desa mempunyai keunikan, kelebihan dan potensi masing-masing tinggal mereka mau berubah atau tidak,“ sebutnya

Mencintai Masyarakat

Setiap desa harus membuat perencanaan dengan baik sebab semua dana ditranfer ke desa. Diharapkan dengan adanya peningkatan dana ini, desa bisa mengelola dan memanage keuangan dengan baik.

Selain itu papar Emi BPUPK ( badan pengawas unit pengelola kegiatan ) juga menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Konsep yang dipakai secara nasional merupakan konsep pemberdayaan karena tambah Emi, merubah perilaku masyarakat butuh waktu dan kerja sama semua pihak.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, papar Emi, pemerintah perlu memperkuat BKAD sebab badan ini yang menangani fungsi kordinasi antar desa dalam kaitan pengembangan kawasan pembangunan pedesaan dan kawasan ekonomi pedesaan.

Jika diperkuat demikian Emi, maka pendapatan asli desa bisa meningkat dan semunya akan dikelola badan usaha milik desa.Sebelum hal ini dialkukan sambungnya, semua perangkat desa akan dilatih agar bisa mengelola dana yang ada dengan baik.

“ Kami cuma memfasilitasi dan dengan adanya rekruitment pendamping ini diharapkan mereka bisa mendampingi secara baik di desa,“ katanya.

Kendala terbesar yang dihadapi terkait pengelolaan dana tersebut, menurut Emi yakni SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa. Maka untuk itu jelasnya, perangkat desa harus banyak diberikan pelatihan dan ilmu secara kontinyu sehingga tidak ada penyimpangan. Saat ini yang terpenting dibutuhkan perencanaan dan hal ini ungkap Eni dilihat masih lemah.

“ Para pendamping diharapkan nantinya bekerja secara profesional dan mencintai masyarakat desa. Dengan begitu mereka juga harus tinggal di desa tersebut, “ pungkasnya. (ebd)

Mesti Bentuk Tim Khusus Pengelola Situs Bung Karno

Next Story »

Proyek Embung Manuai Penderitaan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *