Sekolah Wajib Membuat Kriteria Kelulusan Anak Didik

MAUMERE, FBC - Meski sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan apakah anak-anak didiknya bisa lulus atau tidak dan hasil ujian nasional bukan menjadi patokan utama, namun pihak sekolah tidak bisa serta merta menentukan siswa-siswi bisa lulus. Untuk bisa lulus, setiap siswa – siswi sekolah manengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) harus memenuhi syarat minimal nilai batas bawah yang ditentukan di masing-masing sekolah.

Fransiskus Lobi,Sag, kepala sekolah SMPN 3 Nangahure kelurahan Wuring kecamatan Alok Barat kabupaten Sikka. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Fransiskus Lobi,Sag, kepala sekolah SMPN 3 Nangahure kelurahan Wuring kecamatan Alok Barat kabupaten Sikka. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Pihak sekolah harus membuat kriteria kelulusan dan dikirim ke dinas serta diteruskan ke pusat. Dalam kriteria tersebut dilampirkan juga batas minimal nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran dan nilai UN. Sekolah juga dituntut harus konsisten memberlakukan syarat tersebut.Penentuan kriteria juga dilakukan lewat musyawarah mufakat antara pihak sekolah bersama komite sekolah.

Hal ini disampaikan kepala sekolah SMPN 3 Nangahure kelurahan Wuring kecamatan Alok Barat kabupaten Sikka, Fransiskus Lobi, Sag kepada FBC yang menemuinya di sela-sela penyelenggaraan ujian nasional (UN) di sekolahnya Senin (04/05/2015). Dikatakan Frans panggilan akrabnya, untuk sekolahnya, disepakati batas bawahnya 1,5 untuk setiap mata pelajaran UN yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

“ Kami menentukan batas bawah 1,5 sebab guru kami tahu kemampuan anak didiknya jadi angka ini disesuaikan dengan kemampuan mereka.Jadi selain nilai ujian nasional dan nilai total rapor kami juga menilai Perilaku murid,“ ujarnya.

Beban Moril

Anselmia da Ina, guru Bahasa Indonesia yang mendampingi Frans, menambahkan, sekolahnya mungkin boleh dikatakan menerapkan batas bawah yang rendah. Beda dengan di sekolah lain, sebut Anselmia , sebab kalau pihaknya mau gengsi-gengsian dimana sekolah lain tinggi dan sekolahnya pun ikut menetapkan batas bawah tinggi hal ini sama saja bunuh diri. Hanya problemnya ungkap Anselmia, pihaknya juga berpikir apakah di jenjang berikutnya dia mampu.Tapi lanjutnya terkadang anak didik di jenjang yang lebih tinggi bisa berhasil.

Yohanes Rana, SPd, kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ( PPO ) kabupaten Sikka.( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Yohanes Rana, SPd, kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ( PPO ) kabupaten Sikka.( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

“ Kalau ditentukan oleh sekolah dengan memperhatikan kelakuan atau sikap para siswa mungkin lebih baik tapi ini juga beban moril bagi kami,“ ucap Anselmia.

Dikatakan Anselmia, sekolahnya menerapkan nilai sekolah 6.5 untuk setiap mata pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuananak didik sendiri. Selain itu smabungnya, bila perilaku atau sikap siswa – siswi tersebut mendapat nilai cukup (C) maka dia bisa saja tidak lulus sebab minimal harus mendapat nilai baik (B).Semua penilaian itu akan disatukan dan dilihat tutur Anselmia dalam menentukan kelulusan siswa – siswi di sekolahnya.

Hal senada juga disampaikan Muhamad Fitri, wakil kepala sekolah MTs Muhamadiyah Nangahure kelurahan Wuring kecamatan Alok yang ditemui FBC di hari yang sama di sekolahnya.Dikatakan Fitri, sekolahnya menerapkan kebijakan minimal nilai UN untuk setiap mata pelajaran 2,0, bersikap baik serta total nilai sekolah 7,5 bagi setiap siswa-siswi untuk bisa lulus. Ketentuan ini pun sebut Fitri, sudah melalui pembahsan dan kesepakatan dengan komite sekolah.

Kebebasan Berlebihan

Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) kabupaten Sikka, Yohanes Rana, SPd saat disambangi FBC di kantornya di hari yang sama mengungkapkan, dirinya tidak terlalu suka dengan kebijakan pemerintah tahun ini (2015). Disebutkan Yohanes, negara memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah, memberikan kemerdekaan yang berlebihan. Tahun sebelumnya tutur Yohanes, dengan menerapkan hasil nilai UN dijadikan patokan untuk lulus, kabupaten Sikka bisa mencapai prestasi yang lumayan.

“ Saya yakin dengan aturan ini sekolah hanya cari aman saja. Mungkin siswa – siswi yang nakal dan tidak bisa dibantu baru tidak diluluskan,“ ujarnya.

Dengan pembuatan rencana induk pengembangan sekolah harap Yohanes sekolah bisa meningkatkan mutu pendidikan sebab jika tidak nanti dijenjang berikutnya akan ketahuan apakah anak didik yang diluluskan tersebut mampu atau tidak, sebab jika tidak maka dipastikan lulusan kabupaten Sikka akan kalah bersaing. Dicontohkan Yohanes, tes calon pegawai negerisipil tahun 2014 kemarin, banyak lulusan dari Sikka yang kalah bersaing.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015 pihak sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan standard kelulusan bagi anak didiknya. Dalam surat yang dikirimkan hingga ke pemerintah pusat ini ditetapkan kriteria kelulusan peserta didik penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional. Surat tersebut juga harus dicantumkan nilai Ujian Nasional dan Nilai Sekolah minimal untuk setiap mata pelajaran. Nilai sekolah merupakan gabungan nilai ujian sekolah dan rata – rata nilai rapor sejak semester I sampai semester V.

Dalam dokumen milik SMPN 3 Nangahure tertera, bobot nilai ujian sekolah 40 persen sementara bobot rata-rata nilai rapor yakni 60 persen. Setiap siswa-siswi yang dinyatakan lulus pun berhak mendapatkan Sertfikita Hasil Ujian Nasional (SHUN), Ijasah dan Laporan Pendidikan. (ebd)

Gaji Guru Tidak Tetap di NTT Hanya Rp. 50.000

Next Story »

Tekan Pengeluaran Masyarakat, Camat Pulau Ende Konsisten Berlakukan Kawasan Tanpa Rokok

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *