Pemilukada Manggarai, Untuk Apa?

Oleh : Anselmus Baru, CMF.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Manggarai yang akan digelar Desember mendatang sudah memberi warna politik tersendiri. Gemuruh aktivitas politik menyosong hajatan demokrasi lokal ini terasa semakin panas. Para bakal calon bupati (bacabub) dan bakal calon wakil bupati (bacawabub), ramai-ramai mendeklarasikan diri dan siap berlomba menjadi orang nomor satu.

Anselmus Baru, CMF.  Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan  Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia.  Tinggal di Caracas, Venezuela

Anselmus Baru, CMF.
Alumnus FFA UNWIRA Kupang dan
Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia.Tinggal di Caracas, Venezuela

Dengan tagline yang berusaha mengundang simpati massa, masing-masing sibuk mencari dukungan publik dan partai politik. Bahasa lejong (blusukan, lawatan, kunjungan) dan jomel politik (obrolan politik) pun menjadi situasi yang tak terbendung.

Di sisi lain, partai-partai politik pun merias diri dan menunggu pinangan para kontestan dengan daya tawar politis. Partai-partai politik pun menjadi lirikan dan incaran, karena para bakal calon ramai-ramai mencari kendaraan politik untuk bisa bermain dalam laga pemilukada nanti.

Dari sisi daya tawar, parpol-parpol pun menerapkan berbagai mekanisme perekrutan kandidat yang siap diusungnya. Paling tidak, salah satunya adalah visi dan misi bakal calon yang sealur dengan visi dan misi partai.

Pemandangan menjadi semakin ramai, tatkala baliho-baliho para bacabub dan bacawabub itu memenuhi setiap sudut-sudut jalan. Ya, dari apa yang terpajang, bisa dilihat ada wajah baru dan juga ada wajah lama. Yang jelas, hajatan politik ini, bukan hanya soal dukungan massa tapi juga sebuah pertarungan dan perdebatan ide dan gagasan dalam upaya membangun daerah.

Melihat realitas pemilukada seperti ini, demokrasi lokal seakan menjadi ritual lima tahunan dalam sebuah cultur demokrasi. Yah, dalam konteks Manggarai, dia hanya sekedar ritual lima tahunan karena kepemimpinan di Manggarai sudah mengalamami suksesi berkali-kali, tapi realitas daerah ini masih tetap yang itu-itu saja.

Atau pun kalau berubah, paling di wilayah-wilayah pusat pemerintahan. Perubahan belum menyentuh ke pelosok-pelosok. Hemat penulis, realitas ini disebabkan karena Manggarai disandera oleh segelintir elit politik. Mereka dekat dengan rakyat saat berusaha mendulang suara. Rasa merakyat yang dipaksakan saat berkampanye. Dan ketika sudah terpilih, seringkali lupa akan rakyatnya.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dihasilkannya pun tak menyentuh realitas masyarakat. Mereka lebih asyik memenuhi kantong pribadi dan kroni-kroninya, yang sering kali adalah para pengusaha dan kontraktor proyek yang menjadi donatur dana kampanye Mereka ini menjadi motor ekonomi sang calon menuju singgasana.

Akibatnya, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi aroma yang kental dalam setiap lini kebijakan yang dihasilkan. Mereka, tak lagi sibuk mengurus problem sosial masyarakat, tapi sibuk mengurus perut sendiri. Nilai-nilai demokrasi pun dikhianati.

Alhasil, Manggarai tak berubah wajah, meski sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Kisah kemiskinan, rawan pangan, busung lapar, gedung-gedung sekolah yang tak layak, jalan yang tak beraspal, pelayanan kesehatan yang minim, semuanya menjadi bagian dan warisan serta cerita dan diskursus sang politikus saat berusaha meraup simpati publik.

Melihat wajah Manggarai seperti yang dilukiskan di atas, dalam ruang demokrasi lokal -pemilulkada-, nalar dan nurani publik pun bertanya: Pemilukada, untuk apa? Masih pantaskah demokrasi lokal itu dijalankan?

Tulisan ini ingin menyoroti peran pemilukada sebagai wajah demokrasi lokal dalam memilih pemimpin lokal, untuk sebuah perubahan.

Wajah Demokrasi Lokal

Pentas Pemilukada kali ini, ibarat sebuah laga permainan yang diisi oleh pemain lama dan baru. Pemain lama, karena ada bakal calon incumbent. Tapi, ada pula pendatang atau pemain baru. Para pemain baru ini, ada yang berlatar belakang politisi, pengusaha, aktivis.

Yang menarik, ada para pemain baru yang selama ini mereka memiliki sepak terjang atau berkarya di luar daerah. Suara sinis dan komentar miring pun muncul, orang yang tidak besar di daerah, ingin kembali ke daerah dan membangun daerah, apa yang mereka sudah buat untuk daerah?

Komentar-komentar seperti ini merupakan hal yang biasa dalam hajatan demokrasi lokal. Demokrasi seakan dikotakan dalam seberapa lama tinggal di daerah dan bukan pada ide dan gagasan membangun daerah. Takaran lamanya berkarya di daerah, tak menjamin spirit kepemimpinan seseorang.

Kita bisa belajar dari demokrasi di DKI, kala itu, Jokowidodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sama-sama pendatang, tapi berhasil mendududuki orang nomor 1 dan 2 di DKI Jakarta. Bahkan kemudian Jokowi, bisa menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Dan Ahok, menempati kursi kepemimpinan di DKI 1.

Kedua figur ini bisa membuat perubahan yang berarti di ibu kota. Dan roh perubahan itu semakin dirasakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik yang menyentuh akar masalah yang menyandera jakarta. Memang, harus diakui masih ada banyak hal yang belum memuaskan, tapi paling tidak, kita bisa belajar dari semangat Jokowi dan Ahok dan masyarakat Jakarta untuk sebuah perubahan.

Dalam konteks kepemimpin di Manggarai , isu seputar siapa dan lamanya waktu berkarya di Manggarai atau di luar, sudah tidak relevan lagi. Yang terpenting adalah ide dan gagasan membangun Manggarai, bukan dalam program yang bombastis yang sulit dimengerti dan dijangkau, melainkan diskursus dan program yang siap menjawab problem harian masyarakat.Apalagi, dalam ruang demokrasi, sah-sah saja, siapa pun berhak mencalonkan diri.

Sayangnya, dalam konteks demokrasi lokal kita, meminjam istilah J. Kristiadi, peneliti senior CSIS, pertarungan itu seringkali dijadikan sebuah medan ‘perburuan kekuasaan’. Ya, berlomba-lomba ingin menjadi orang nomor satu. Menjadi penguasa atau elite lokal. Dan untuk mencapainya, seringkali menghalalkan segala cara.

Akibatnya, menjadi panorama yang lumrah, demokrasi diwarnai oleh aksi saling sikut antara para bakal calon, black campaign, juga politik uang. Dan yang tak kalah sengit, dalam budaya Manggarai adalah sangat kental sikap politik primordial yang sempit ‘Ata Dami’ (orang kita) seperti yang diulas oleh Gabriel Adur, SVD dalam opininya di harian umum Pos Kupang, Menghindari Sikap Ata Dami (kupang.tribunnews.com/2015/04/16/)

Demokrasi lokal ini juga semakin riuh, dengan hadirnya pemilik modal, pengusaha dan kontraktor-kontraktor proyek yang membackingi kontestan tertentu. Yang jelas, kehadiran mereka dalam panggung politik ada tujuan dan kalkulasi untung ruginya. Politik kemudian menjelma menjadi permainan logika berinvestasi. Alhasil politik uang pun menjadi panorma yang lumrah dalam setiap perhelatan pilkada di Manggarai.

Situasi ini, melahirkan mafia-mafia baru, yakni mafia bisnis-politik, yang menjebak sang kontestan serentak menipu massa politik. Sang kontestan pun tergiur, sebagai akibat dari ongkos politik yang mahal. Sang pemilik modal ini yakin bahwa investasi yang mahal itu akan terbayar dikemudian hari. Akan ada peluang untuk mendapatkannya secara berlipat ganda melalui proyek-proyek, ketika sang kontestan yang dibackinginya berhasil mencapai pucuk pimpinan. Inilah salah satu cikal bakal demokrasi kita terjebak dalam kubangan korupsi, kolusi dan nepotisme yang masif dan struktural.

Di tengah perburuan kekuasaan seperti ini, demokrasi kehilangan makna. Tenggelam dalam napsu kekuasaan dan syahwat ekonomi. Demokrasi yang pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kini dimiskinkan menjadi dari rakyat, oleh penguasa, dan untuk pengusaha dan kroni-kroninya.

Rakyat yang adalah pemegang kedaulatan, seringkali dijadikan komoditas politik belaka. Partrisipasinya dalam demokrasi direduksi hanya dalam bilik suara. Yang sejatinya, rakyat juga berhak dan aktif dalam dinamika kehidupan politik lokal, sehingga kebijakan-kebijakan publik mampu menjawab permasalahan sosial masyarakat.

Mencari Pemimpin

Berkaca pada realitas Manggarai, masyarakat di bumi congka sae ini sedang merindukan sebuah perubahan. Perubahan yang mampu membuat Manggarai bisa bersanding dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia, bahkan dunia.

Mimpi ini bisa menjadi kenyataan, bila sang pemimpin yang menahkodai mampu membangun Manggarai dengan sebuah basis demokrasi yang kuat, yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, bukan hanya dalam bilik suara, tapi juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik.

Jika demikian, hemat penulis, dalam aroma pemilukada sekarang ini, pergumulan masyarakat Manggarai sebenarnya bukan pada ritual pemilukada, tapi bagaimana mencari pemimpin yang benar-benar membawa perubahan. Yang berada di tengah masyarakat, bukan hanya saat kampanye politik, tetapi menjadi bagian dari kegelisahan masyarakat Manggarai di tengah problem sosial yang ada. Pemimpin yang mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang diri dan kelompok nya sendiri.

Pemimpin yang mampu membedakan urusan privat (pribadi) dan politik, yang oleh filsuf Jerman, Hannah Arendt, secara jelas memisahkan ke dua hal itu. Di mana menurut Arendt, urusan ekonomi itu adalah ‘yang privat’. Sedangkan yang politis itu adalah ‘ruang publik’, di mana yang menjadi pokok bahasan adalah kepentingan rakyat. Mencampur adukan antara yang privat dan politis, akan merusak tatanan demokrasi.

Wajah demokrasi lokal Manggarai selama ini, dipreteli dan kemudian dibajak oleh elit menjadi urusan privat dan menjadi lahan bagi mafia bisnis-politik. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang bersifat pro-rakyat diabaikan dan cenderung mengedepankan kepentikan kelompok elite dan kroni-kroninya.

Untuk itu, pemilukada adalah jalan demokrasi untuk sebuah perubahan. Situasi Manggarai yang tetap tak sejahtera, bukan hanya terletak pada elit politik lokal, tapi juga terletak pada rakyat sebagai sebuah kekuatan perubahan. Momentum pemilukada kali ini, harus dimaknai sebagai jalan demokrasi ke arah perubahan dengan memilih pemimpin yang siap menjadi bagian dari kegelisahan masyarakat Manggarai, yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

Dengan demikian, pesta rakyat itu tidak hanya sekedar ritual politik lima tahunan, yang membosankan dan tanpa makna, melainkan sebuah spirit perubahan dan mengembalikan roh demokrasi yang adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sail Komodo 2013, Adakah Pengaruhnya Hari Ini?

Next Story »

Azizah “Melampaui” Batas

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *