Pemerintah dan DPRD Lembata Jangan Abaikan Leluhur

LEWOLEBA, FBC- Pemerintah dan DPRD Lembata dihimbau untuk tidak mengabaikan leluhur, karena semua rencana pembangunan akan terlaksana dan sukses bila ditopang sepenuhnya oleh leluhur yang bersemanyam di tanah Lembata.

Tokoh masyarakat Lewoleba, Maximus Lusi Hadung Boleng menyampaikan himbauannya saat FBC ini menyambangi kediamannya di bilangan Lamahora, Lewoleba Timur, Senin (11/5/2015).

Tokoh masyarakat Lewoleba, Maximus Lusi Hadung Boleng. (Foto : FBC/Yogi Making)

Tokoh masyarakat Lewoleba, Maximus Lusi Hadung Boleng. (Foto : FBC/Yogi Making)

Maxi Hadung yang tak lain adalah putra sulung dari Kakang Atahala itu mengaku prihatin dengan kondisi politik Lembata yang terus memanas. Akibat perang urat syaraf, pemerintah dan DPRD akhirnya mengabaikan kepentingan rakyat dan sibuk membangun strategi pertahanan diri.

“Saya dengar Pemerintah dan DPRD ribut terus, saling serang sampai baku lapor ke Polisi. Saya pikir begini, Lembata ini kog tidak pernah damai? Apakah karena terlalu banyak orang pintar kah? Tetapi begini, saya sebagai orang tua lihat bahwa semua hal negatif itu bisa terjadi karena kita punya gerak dan niat itu tidak didukung oleh leluhur. Leluhur pasti marah kalau kita abaikan mereka, kekuatan negatif leluhur akan mempengaruhi seluruh akal sehat kita, hal baik yang mau kita sampaikan akan terucap dengan cara yang tidak santun, marah dan cendrung kita saling melecehkan,” kata Maxi Hadung.

Maxi menuturkan, di awal otonomi Kabupaten Lembata tahun 1999, masyarakat adat Lembata yang tersebar di tujuh kecamatan ketika itu, menggelar upacara pentahtahan arwah leluhur dalam simbol tujuh buah batu yang diletakan bawah pohon beringin, sampaing timur rumah jabatan Bupati Lembata. Upacara menghadirkan arwah leluhur lembata dan disemayamkan didalam kompleks rumah jabatan Bupati, sebagai simbol kekuatan lembata untuk mendukung penuh siapapun yang bakal tampil memimpin Lembata. Namun bisa sebaliknya, jika tidak diperhatikan, arwah leluhur akan murka.

Dia juga mengatakan, dengan kekutan dan restu leluhur niat masyarakat Lembata untuk berdiri menjadi sebuah kabupaten di restui pemerintah pusat.

Pesan tuan tanah Lamahora ini terkesan berbau mitis magis, bahkan boleh jadi dianggap tidak masuk akal, namun tokoh yang sering diundang untuk menggelar ritual adat penjemputan tamu kabupaten itu percaya penuh bila kehadiran arwah leluhur dalam setiap gerak nadi pembangunan lembata, akan membuat pemimpin menjadi tegak dan dicintai seluruh rakyatnya.

“Jadi saya mau pesan kepada anak-anak muda sekarang, kepada politisi dan kepada pemimpin supaya jangan lupa kita punya leluhur. Beri mereka tempat yang layak, supaya mereka jangan buat susah kita. Saya tidak tahu kamu orang sekarang ini percaya dengan adat atau tidak, tetapi saya selalu sedih karena lihat kita punya tujuh batu sakral simbol kekuatan lewo (kampung-lamaholot, red) dan kehadiran leluhur, yang dulu diletakan dengan upacara seremoni adat disamping rumah jabatan bupati itu sepertinya di abaikan. Nah…bagaimana mau dapat restu kalau kita abaikan nenek moyang. Saya sedih, karena orang pintar, orang besar, ribut-ribut tetapi tetapi rakyat yang susah,” ujarnya.

Sebagai gambaran, setelah berhasil memproses hukum dua anggota DPRD Lembata, Bediona Philipus dan Fery Limaway karena tuduhan pemalsuan dokumen Uji Pendapat DPRD Kabupaten Lembata, Bupati Eliaser Yentji Sunur di khabarkan kembali mengadukan ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda ke Polda NTT, atas tuduhan dugaan penghinaan. Akibat laporan itu juga diduga, Bupati sunur beberapa kali menolak hadir menyampaikan LKPJ di Forum Paripurna DPRD Kabupaten Lembata.

Terkait memanasnya hubungan Bupati Lembata dengan institusi DPRD aktivis Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan (Aldiras) Kor Sakeng, Senin (11/5/2015) mengakui kalau masyarakat Lamaholot tidak boleh mengabaikan kerja leluhur sebagai simbol kekuatan Lembata. Namun apapun namanya, jika tidak didukung oleh kemauan dan moral politik yang baik dari para politisi, hubungan antara dua institusi itu tak mungkin pulih.

Menurutnya, tidak ada politik yang berjalan mulus namun tidak berarti juga selalu menemukan jalan buntuh. Jangan sampai semua persoalan politik harus terselesaikan melalui meja pengadilan.

“Lembata ini selalu beda dengan daerah lain, sedikit saja kritik dianggap pelecehan, dianggap mencemarkan nama baik, apakah memang semua masalah politik harus diselesaikan di depan pengadilan dan harus berakhir dengan memenjarakan orang? Kenapa tidak kita duduk sama-sama saling buka hati, jujur, akui kesalahan, menerima kekurangan, lalu kembali akur untuk bangun lembata? Berbeda dalam politik tidak berarti bermusuhan,” tandasnya.

Aktivis yang kini konsen dengan program buruh migran di kabupaten Lembata ini menilai, persoalan lapor melapor antara Bupati dan DPRD itu akan membuat hubungan pemerintah dan DPRD semakin memburuk, dan imbas negatif dari konflik politik para elit itu akan dirasakan masyarakat, karena semua rencana pembangunan tidak bisa terkomunikasikan secara baik antara dua institusi di daerah. (Yogi Making)

Berantas Narkotika, Unflor Adakan Pemeriksaan Urine Mahasiswa

Next Story »

Material Jembatan dari Swiss dan Argentina Tiba di Pelabuhan Soekarno Ende

One Comment

  1. amaran
    May 12, 2015

    Semua itu tidak akan terjadi kalau kita saling menghargai
    Dan juga masalah pemerintahan baik legislative maupun eksekutive,harus sama sama saling jaga etika.dan hilangkan kepentingan dan ego pribadi…

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *