Nasdem Desak Kejati Usut Dugaan Proyek Siluman di Dinas PU NTT

KUPANG. FBC- Sikap anggota DPRD dari Partai Gerindra, Viktor Lerik yang melaporkan kasus dugaan proyek siluman di Dinas PU Provinsi NTT didukung penuh oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD NTT. Fraksi ini meminta pihak kejaksaan segera mengusut dugaan 14 paket proyek siluman di Dinas PU yang mendapat sorotan publik saat ini.

Viktor Lerik, anggota DPRD NTT dari Gerindra

Viktor Lerik, anggota DPRD NTT dari Gerindra

“Kami dari Fraksi NasDem mendukung langkah anggota DPRD NTT saudara Viktor Lerik yang telah membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Kita minta Kejati segera menyikapi laporan tersebut sehingga public menjadi tahu, apakah benar siluman ataukah tidak,” kata Ketua Fraksi NasDem, Johny Army Konay kepada wartawan di Kupang, Selasa (12/5).

Army menyampaikan, Fraksi Partai NasDem akan mengambil langkah lain sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD NTT untuk memperjelas status masalah tersebut. Fraksi NasDem juga mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi NTT untuk mengambil langkah-langkah guna menindaklanjuti dugaan kasus tersebut.

Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD NTT Viktor Lerik melaporkan dugaan korupsi 14 proyek siluman yang ditenderkan di Dinas Pekerjaan Umum ke Kejaksaan Tinggi NTT. Nilai 14 paket proyek tersebut sebesar Rp7,4 miliar. Proyek itu muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tanpa perencanaan.

Anwar: Tidak etis kalau tidak ikut rapat lalu bicara tentang hasil rapat (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Anwar Pua Geno (Foto: FBC- Bonne Pukan)

“Saya tidak melaporkan orang, tapi proyek yang saya nilai menyalahi prosedur. Laporan itu disampaikan agar jaksa menyelidiki dugaan korupsi pada proyek dana siluman tersebut,” tegas Viktor.

Viktor menyesalkan sikap Dinas Pekerjaan Umum NTT yang tetap melakukan proses tender proyek tersebut. Padahal, anggaran 14 paket proyek itu muncul tanpa perencanaan.

Viktor pernah meminta agar proyek tersebut dibatalkan. Namun, permintaannya tidak direspons oleh lembaga DPRD NTT, karena itu kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT.

Humas Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya laporan dari anggota DPRD itu. Namun, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen dugaan korupsi 14 paket proyek siluman itu.

“Kami minta dibuatkan laporan secara tertulis disertai dengan bukti awal. Sampai saat ini kami baru menerima laporan lisan, belum ada laporan tertulis dan bukti dokumen,” ujar Ridwan.

Dikatakan, dokumen yang akan diserahkan itu, akan diteliti jaksa penyidik untuk menentukan apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak.

Sementara Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang dikonfirmasi teprisah terkait masalah itu mengatakan, itu hak anggota dewan untuk melaporkan kepada pihak penyidik.

“Itu hak anggota dewan untuk melaporkan kasus itu, Nanti jaksa yang akan melakukan penyelidikan apakah benar 14 paket proyek itu siluman atau tidak. Saya sudah berulang kali menjelaskan bahwa 14 paket proyek muncil karena ada rasionalisasi anggaran setelah dikonsultasikan ke Kemendagri. Rasionalisasi anggaran itu digunakan untuk menjawabi kebutuhan masyarakat yang dihimpun anggota dewan ketika kunjungan kerja atau reses ke daerah,” katanya

Terkuak informasi kalau 14 paket proyek itu dibagikan oleh empat pimpinan dewan yang disebarkan di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Terkait hal itu Anwar menegaskan, “tidak ada bagi-bagi proyek oleh empat pimpinan dewan di dapil masing-masing,” tegasnya. (Oni)

Dukung Azizah, Ribuan Warga Maumere Padati Lapangan Kota Baru

Next Story »

Ciptakan Lingkungan yang Sehat, Guru Dinilai Punya Peran Strategis

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *