Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Bupati, Rofin Kopong Mengadu ke DPRD

LARANTUKA, FBC- Rofinus Kopong Teron, seorang PNS di lingkup Pemda Flores Timur dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin terhitung mulai 1 April 2015.

Hukumannya bukan main-main, PNS yang kini sedang berdinas di kantor camat Solor Barat itu dijatuhi hukuman turun pangkat satu tingkat selama tiga tahun ke depan. Sebelumya, selama empat tahun pangkatnya tertahan karena penempatanya di Solor Barat. Di sana pangkatnya sama dengan atasan langsungnya yakni Camat Solor Barat Mikael Odjan.

Rofin Kopong : "Telah terjadi rekayasa fakta".

Rofin Kopong : “Telah terjadi rekayasa fakta”.

Setelah sebulan lebih menerima hukuman ini, Rofin, demikian sapaan oknum PNS yang pernah menjabat Ketua Panwaslu Flotim itu mulai melakukan perlawanan. Langkah pertama adalah mengadukan kasusnya ini ke DPRD Flores Timur. Kabarnya, ia akan melakukan pengaduan serupa ke berbagai lembaga tinggi Negara terkait, bahkan menempuh jalur PTUN.

Mei 2015, Rofin melayangkan surat pengaduan ke DPRD Flores Timur. Salah satu copy surat tersebut ia serahkan ke kontributor FBC di Flores Timur. Ia bermaksud agar kasusnya ini dipublikasiakan dan menjadi masukan kritis para PNS untuk tidak diam menerima saja setiap hukuman yang dijatuhkan atasan.

Dalam surat pengaduan ke DPRD Flores Timur itu, ia melampirkan salah satu Keputusan Bupati Flores Timur tentang Standar Operational Procedur penjatuhan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Flotim.

Bertentangan dengan PP 53

Keputusan Bupati Flores Timur menjatuhkan hukuman turun pangkat bagi Rofinus itu dikeluarkan bernomor BKD.862/44/PP.PNS/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga (3) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rofinus Kopong Teron/SH/NIP 19730203 200012 1 002. Surat itu ditandatangani oleh Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin.

Di mata Rofin, demikian salah satu point suratnya ke DPRD, Keputusan Bupati itu bersandar pada Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor ITKAB.2/2/PEMSUS-2013. Namun ia menilai pemeriksaan itu tidak prosedural dan sistimatik serta isinya bernuansa karangan bebas untuk memenuhi kebutuhan atasan.

Ia menjelaskan, pengambil alihan pemeriksaan oleh Inspektorat tanpa didahului dengan pemeriksaan oleh atasan langsung dalam hal ini Camat Solor Barat. Cara ini menurut analisis Rofin, bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010.

“Bahwa benar saya pernah dipanggil dan diambil keterangan terkait ketidak hadiran saya pada kantor camat Solor Barat tetapi itu terjadi dalam bulan Mei tahun 2012. Oleh karena itu, ketika merujuk hitungan waktu sebagaimana dijelaskan dalam keputusan itu bahwa saya tidak masuk kerja selama 181 hari dalam bulan Okteber 2012 s.d Bulan November 2013 amat sangat tidak relevan kalau Inspektorat beranggapan bahwa Camat sudah melakukan pemeriksaan atas diri saya”, demikian tulis Rofin dalam suratnya ke DPRD Flores Timur.

Menurutnya, jika merujuk pada Diktum Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Flores Timur maka seharusnya tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian. Faktanya, pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu unsur yakni unsur Pengawasan dalam hal ini Inspektoral Daerah tanpa melibatkan camat Solor Barat sebagai atasan langsung dan unsur kepegawaian. “Komposisi Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ayat 2 PP Nomor 53 Tahun 2010”, jelas Rofin yang sebelum ke kantor camat Solor Barat bekerja di Bagian Hukum Setda Flotim pada masa Simon Hayon sebagai bupati Flores Timur.

Ketua DPRD Flores Timur Nani Betan. (Foto : FBC/Melky Koli Baran)

Ketua DPRD Flores Timur Nani Betan. (Foto : FBC/Melky Koli Baran)

Kepada FBC ketika memberikan penjelasan lisan, Rofin mengatakan, dalam konteks ini, Bupati Flores Timur dan/atau Inspektorat Daerah tidak boleh berdalil bahwa yang memeriksa saya itu bukan tim yang dibentuk sebab pada naskah BAP terdapat Tandatangan Pemeriksa yang menamakan diri tim pemeriksa. Hanya satu unsur saja yang memeriksa.

Melanggar Perbub Nomor 7

Rofin menjelaskan dalam surat pengaduan itu bahwa, Keputusan Bupati Flores Timur tanggal 13 Maret 2015 itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor ITKAB.2/11/Pemsus-2013, tanggal 20 November 2013 Tentang Tindakan Indisipliner. Hal ini nyata- nyata bertentangan dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2013.

Menurutnya, keputusan Bupati menurunkan pangkatnya itu melanggar Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2013. Dalam pengaduannya ke DPRD Flores Timur, Rofin melampirkan Peraturan Bupati dimaksud.

“Secara Formil maupun secara materil, tindakan Inspektorat dalam pemeriksaan yang laporannya menjadi sandaran Bupati Flores Timur dalam menetapkan Keputusannya, nyata-nyata melanggar Perbub Nomor 7 Tahun 2013”, kata Rofin mengulangi salah satu point isi suratnya ke DPRD Flores Timur.

Substansi Keputusan

Membahas substansi keputusan, Rofin Kopong mengatakan telah terjadi rekayasa fakta. Sebab menurutnya, tidak benar ia tidak masuk kerja mulai bulan Oktober 2012 sampai bulan Juni 2013 atau setidaknya 181 hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati Flores Timur.

Yang benar menurutnya adalah dalam bulan Oktober sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ia masuk kerja pada kantor camat Solor Barat. Dalam kuruan waktu itu, ia mengaku ada hari tertentu ia tidak bekerja tetapi ia menyampaikan atau ijin pada atasannya, yakni camat Solor Barat. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2014 ia tidak bekerja di kantor cmat Solor Barat karena melaksanakan tugas sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur.

Menurutnya, bekerja sebagai Panita Pengawas Pemilu itu dibenarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. “Proses saya ke Panwaslu itu sepengetahuan atasan saya dalam hal ini camat Solor Barat”, kata Rofin Kopong di Larantuka Rabu 13 Mei 2015.

Ia juga menampik dalil dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati Flores Timur yang mengatakan bahwa terhitung bulan Desember 2012 sampai bulan Juni 2013 tidak melaksanakan tugas jabatan sebagaimana mestinya secara berdasar dan bertanggungjawab. Menurutnya, ini sebuah kenaifan. “Sejak mulai melaksanakan tugas di Panwas saya menulis surat kepada Bupati Flores Timur tanggal 19 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Petunjuk. Namun surat saya itu tidak direspon sampai saat ini”, demikian ia menjelaskan.

Hal lain yang dipersoalkan Rofin adalah konsiderans Keputusan bupati Flores Timur yang menyatakan bahwa perbuatannya mempengaruhi produktifitas kerja dan kebijakan tekhnis kantor camat Solor Barat. Kata dia, jika benar sebagaimana didalilkan, maka hukuman disiplin yang ia terima adalah jenis hukuman ringan . Sebab menurutnya, pasal 8 PP 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa tidak masuk kerja yang berdampak negatif pada unit kerja adalah kategori Pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin ringan. “Sehubungan dengan ini maka terbaca dalam keputusan ini tidak ada korelasi logis antara kualitas pelanggaran dengan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan”, kata Rofin menjelaskan.

Bentuk Kesewenangan

Bagian akhir suratnya ke DPRD Flotim itu, Rofinus Kopong Teron membeberkan sejumlah fakta, yang menurutnya, memperkuat bahwa keputusan yang ia terima merupakan bentuk kesewenangan yang termotivasi oleh interest pribadi. Juga tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Di sini lain bermotif menghancurkan karier dan masa depannya sebagai seorang PNS.

Ia membeberkan, sejak tahun 2011 ia dimutasai ke kantor Camat Solor Barat sebagai staf tanpa jabatan dengan pangkat saat itu sama dengan pangkat camat selaku atasan. Karena itu maka selain dimutasai tanpa jabatan, selama kurang lebih empat tahun ia tidak berkesempatan untuk mengalami kenaikan pangkat hingga ia dijatuhi hukuman berat turun pangkat.

Selain itu, demikian tulis Rofin, tahun 2011 ia menyurati Bupati untuk minta rekomendasi melanjutkan pendidikan pasca sarjana dengan biaya sendiripun ditolak bupati tanpa alaasan. Selama bekerja di Panwaslu sebagai lembaga Negara berstatus adhock, bupati juga telah memerintahkan camat untuk menahan gajinya hingga saat ini, sementara angsuran pinjamannya pada BRI tetap dibayarkan setiap bulan.

Tentang kepindahannya ke Panwaslu, Rofin dalam suratnya itu juga menjelaskan bahwa sebagai PNS, proses awal seleksi sesungguhnya sepengetahuan dan ijin Camat sebagai atasannya di Kantor Camat Solor Barat. Selain itu, bekerja di Panwaslu dibenarkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011. Pasal 85 UU itu memberi ruang bagi PNS untuk boleh mengikuti seleksi dengan syarat mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan. Penjelasan pasal tersebut bahwa Pengunduran diri dari Jabatan di Pemerintahan tidak menghapus status PNS. “Oleh karena saya tidak sedang dalam jabatan apa pun di Kantor Camat Solor Barat maka saya tidak melakukan pengunduran diri”, tulis Rofin Kopong.

Menyangkut etika sebagai PNS yang berpindah ke lain tempat, Rofin mengatakan, UU tidak mensyaratkan adanya rekomendasi Bupati bagi PNS. Namun oleh pertimbangan etika Kepegawaian, ia menyurati Bupati untuk meminta ijin/Rekomendasi namun tidak ada tanggapan apapun. Bahkan setelah dilantik jadi Ketua Panwaslu, ia masih menyurati bupati untuk pemberitahuan dan minta petunjuk atas urusan Kepegawaiannya selama di Panwas. Surat inipun diabaikan.

Rofin juga menulis bahwa sebagai PNS yang telah bekerja di Panwaslu, ia tidak pernah mendapat teguran lisan mapun tertulius dari bupati. Selama menjabat ketua Panwaslu, ia selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan sebagai pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menangani komunikasi kerja dengan Lembaga Pengawas Pemilu di daerah.

Fakta lain yang menurut Rofin memperlihatkan bentuk kesewenangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab Flores Timur terjadi dalam bulan Juli Tahun 2013. Sedangkan keputusan Hukuman baru dijatuhkan dua tahun kemudian.

Melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik

Dalam kasusnya ini, sebagai PNS Rofin juga menuding bupati melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, terlebih Asas Persamaan. Sebab menurutnya, sejumlah PNS juga tidak bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun–tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum tapi tidak ditindak sesuai aturan yang berlaku. Ia tahu ada PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin oleh bupati sebelumnya karena meninggalkan tugas selama kurang lebih dua tahun dan bekerja di Lembaga Internasional, namun statusnya dipulihkan dan mendapat Jabatan Struktural.

Ketua DPRD kabupaten Flores Timur Yoseph Sani Betan ketika dikonfirmasi FBC mengatakan, dalam kasus seperti ini Bupati mesti bertindak adil. Nani Betan, demikian sapaan Ketua DPRD Flotim ini mengatakan, jika aturan harus ditegakkan untuk para PNS yang lalai, DPRD sebagai lembaga mendukungnya. Hanya perlu diperhatikan agar tidak memberlakukan standar ganda atau tebang pilih.

Dalam percakapannya dengan FBC di kediamannya Nani Betan juga menyentil bahwa banyak pihak tahu kalau ada PNS yang selama ini lalai menjalankan tugasnya tetapi tidak diberikan hukuman seperti yang dilakukan pada Rofin. Malah ia sempat menyebut nama PNS yang kabarnya tidak menjalankan tugas rutin sebagai PNS namun kini yang bersangkutan diberikan jabatan sebagai Kepala Dinas. Karena itu ia bisa memahami jika Rofin keberatan dan mengadukan kasusnya ini. Bahkan Rofin bisa saja menempuh jalur hukum jika merasa diperlakukan tidak adil. Sebab hakekatnya, demikian Nani Betan, aturan mesti ditegakkan tetapi jangan tebang pilih. Mesti adil agar sebuah keputuan berwibawa.***(Melky Koli Baran)

Manggarai Timur Kembangkan 1000 Hektar Padi Sawah

Next Story »

Pencurian di Lewoleba Semakin Marak

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *