Ketua DPRD NTT Tidak Melarang Anggota Dewan Bicara

KUPANG. FBC- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Pua Geno menegaskan, tidak ada larangan bagi anggota dewan untuk berbicara di publik. Larangan hanya diberikan kepada anggota dewan yang tidak mengikuti rapat hingga selesai dengan menghasilkan keputusan dewan karena tidak mengetahui secara pasti proses persidangan hingga keputusan sidang.

Anwar: Tidak etis kalau tidak ikut rapat lalu bicara tentang hasil rapat (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Anwar: Tidak etis kalau tidak ikut rapat lalu bicara tentang hasil rapat (Foto: FBC- Bonne Pukan)

“Kami pimpinan dewan tidak pernah melarang angota dewan untuk berbicara kepada publik tentang kegiatan-kegiatan dewan, Hanya saja sesuai etika, jika ada anggota dewan yang tidak mengikuti rapat dan tidak mengetahui secara detail pokok persoalan dalam rapat itu, atau tahu setengah-setengah saja sebaiknya jangan bicara ke publik karena belum tentu utuh dan benar,” kata Anwar yang ditemui FBC di ruang kerjanya, Jumat, 08 Mei 2015.

Anwar mengatakan, anggota dewan memang berhak berbicara kepada publik terkait hasil kerja dewan. Tapi jika tidak cukup paham tentang sebuah persoalan apalagi tidak ikut dalam sidang-sidang dewan sebaiknya tidak bicara secara terbukt.

“Ini lembaga yang ada aturannya, karena itu kita minta seluruh anggota dewan untuk membaca dengan cermat aturan-aturan yang ada,” tegasnya.

Penjelasan Anwar itu terkait sidang DPRD NTT beberapa waktu lalu yang intinya antara lain, seluruh anggota Dewan dilarang berbicara melalui media sosial jika bertentangan dengan keputusan rapat yang tidak dihadirinya.

Larangan itu menjadi keputusan resmi dewan saat membahas tata tertib rapat anggota DPRD, Rabu, 6 Mei 2015. Rapat tersebut sempat diwarnai aksi protes dari beberapa anggota DPRD.

Dalam tata tertib itu, disebutkan pada pasal 4 point d, disebutkan anggota DPRD NTT dilarang memberikan informasi atau informasi yang sifatnya rahasia kepada masyarakat. Sedangkan dalam poin E, DPRD dilarang memberikan keterangan atau pernyataan kepada publik melalui media massa maupun elektronik atau media sosial yang bertentangan dengan keputusan rapat yang tidak dihadirinya secara penuh dan atau tidak dihadirinya.

Penetapan itu mendapat protes keras dari sebagian anggota DPRD NTT yang merasa diri mereka dibungkam oleh DPRD. Viktor Lerik, anggota DPRD asal Gerindra, misalnya, menolak pasal tersebut dengan argumentasi bahwa perumusan peraturan yang ada hanya ingin membungkam kebebasan dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Menurut dia, peraturan tersebut sengaja dirumuskan dewan, untuk membungkamnya terkait berbagai kasus yang dipostingnya dilaman Faccebook miliknya. “Aturan tata tertib dewan yang disampaikan pimpinan dewan sama dengan gaya kepemimpinan pada rezim orde baru,” tegasnya.

Dia mengaku selalu menggunakan media sosial Facebook sebagai media komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Saya menolak keras dan protes, kalau ada batasan seperti ini. Kita memiliki kebebasan untuk berbicara kepada publik,” tegasnya.

Terkait itu, Anwar menjesaskan, Dewan ketika rapat itu sudah menghasilkan keputusan seperti itu. Dan mayoritas anggota dewan menyetujui aturan itu untuk ditetapkan.

“Kita tidak sedang mengebiri hak-hak dewan untuk berbicara, tetapi kita minta agar anggota dewan berbicara sesuatu secara utuh bukan setengah-setengan. Kalau tidak hadir rapat kemudian bicaa, apa yang harus dia bicarakan. Itulah yang menjadi hal penting,” kata Anwar Pua Geno. (Oni)

Kadis PPO Lembata Yakin UN SMP Tidak Bermasalah

Next Story »

Kapolda NTT Janjikan Mapolres Matim

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *