Geliat Investasi di Taman Nasional Komodo

Ketika Situs Warisan Dunia Mulai Diprivatisasi

Pulau Padar dan Pulau Rinca yang menjadi habitat reptil raksasa komodo dan masuk wilayah Taman Nasional Komodo (TNK), kini mulai menjadi incaran investor. Setelah ditetapkan sebagai World Heritage Site (situs warisan dunia) oleh Unesco dua tahun silam, lahan di dua pulau tersebut mulai dikapling-kapling.

SIANG di penghujung tahun. Damian Bruce dan Linda Anne Clark, dua wisatawan berkebangsaan Inggris dan Australia itu berwisata ke Taman Nasional Komodo (TNK), tepatnya di Pulau Padar dan Rinca. Mereka mengagumi keindahan alam di kedua pulau tersebut. Namun sesaat kekaguman itu sirna, tatkala mereka menyaksikan sebagian kawasan di kedua pulau tersebut telah dikapling oleh para pengusaha untuk kepentingan investasi.

Kawasan TNK memang  menjanjikan. Pulau Padar, Rinca, dan Komodo serta pulau-pulau  kecil lainnya telah menjadi magnet bagi banyak orang, bukan hanya bagi wisatawan tetapi juga bagi kaum pemodal untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai sebuah kawasan konservasi sekaligus daerah tujuan wisata, TNK menyimpan beragam kekayaan biota dan hayati baik di laut dan di darat. Lantaran keindahan dan kekayaan itulah, banyak investor tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah itu.

Namun, niat baik pemerintah dan pengusaha untuk berinvestasi di wilayah itu tidak sepi dari penolakan warga. Banyak pihak berkeberatan bila kawasan itu dikapling-kapling untuk pembangunan hotel atau fasilitas wisata lainnya. Mereka khawatir, pembangunan hotel dan fasilitas wisata akan mengganggu dan merusak lingkungan alam terutama mengancam keberadaan hewan purba nan langka, komodo.

“Kita tidak ingin kawasan itu hancur oleh aktivitas manusia. Apalagi TNK merupakan warisan dunia dan bukan hanya menjadi milik Indonesia saja. Kawasan itu telah ditetapkan oleh Unesco sebagai heritage site world dan Man and Biosphere Reserve (cagar biosfir) yang wajib dilindungi,”ujar Ujar Martin Toda, seorang aktivis pariwisata setempat.

Kelompok yang paling  getol menolak pembangunan hotel atau fasilitas wisata datang dari para aktivis lingkungan dan pariwisata. Mereka menilai, kawasan konservasi tidak seharusnya dibangun hotel, restoran,  atau fasilitas wisata yang berpotensi merusak lingkungan alam. Apalagi kawasan TNK sangat rentan terhadap perubahan iklim global, pencemaran lingkungan, dan mengganggu ekosistem utama yakni binatang purba komodo.

Jika ditelusuri, kawasan TNK telah lama menjadi incaran para pemodal. Beberapa perusahaan swasta pernah beroperasi di kawasan itu. Sebut misal, PT. Putri Naga Komodo (PT. PNK) yang berinvestasi sejak tahun 2005. Perusahaan swasta berlabel joint venture antara PT. Jaytasha Putrindo Utama dengan LSM Internasional The Nature Conservancy (TNC) itu hanya berjalan sekitar lima tahun kemudian bubar  atau berhenti beroperasi pada tahun 2010 lalu. Berhentinya perusahaan ini disinyalir  akibat adanya konflik internal antara para pemegang saham.

Upaya investasi kembali menggeliat beberapa tahun belakangan ini seiring semakin berkembangnya kepariwisataan  di wilayah ini. Data dari Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tercatat, hingga tahun 2014 sebanyak delapan perusahaan dan satu koperasi telah mengajukan izin usaha kepada pemerintah dalam bidang penyediaan fasilitas pariwisata. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT. Komodo Wildlife Ecotourism, PT Segara Komodo Lestari, PT.Kirana Satya Abadi, PT. Inti Selaras Mandiri, PT. Sinar Cahaya Kemuliaan, PT. Perdana Surya Dinamika, PT.Putri Naga Komodo (PT.PNK) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Taman Nasional Komodo.

Dari kedelapan perusahaan itu, PT. PNK selaku pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), telah berhenti beroperasi sejak tahun 2010 lalu. Sedangkan KSU TNK hingga kini masih terus menjalankan usahanya di zona pemanfaatan wisata TNK. Sedangkan sisanya,  sebanyak enam perusahaan masih dalam proses perizinan.

Izin Menhut

Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Helmi menyebutkan, beberapa fasilitas pariwisata yang akan dibangun oleh para pengusaha antara lain hotel, restoran, transportasi, wisata tirta, dan wisata petualang. Sementara itu, untuk ruang usaha yang diberi Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA) terdapat pada zona pemanfaatan wisata daratan yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Padar dan Tantawa. Untuk zona pemanfaatan wisata bahari, seluruhnya dimasukan ke dalam ruang publik.

Helmi menjelaskan, berdasarkan regulasi dan desain tapak pembagian ruang di TNK, setiap orang atau perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta koperasi berhak mengelola wisata di zona pemanfaatan daratan. “Perusahaan akan membangun sejumlah fasilitas wisata di zona pemanfaatan. Dan, itu berdasarkan pada peraturan yang ada,”katanya. Dijelaskan, dari total luas wilayah TNK yakni 173.300 ha, zona pemanfaatan wisata daratan mencapai 824 ha dan zona pemanfaatan bahari seluas 1.584 ha.

Sebanyak dua perusahaan yang telah mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan yakni PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT. Segara Komodo Lestari. PT Komodo Wildlife Ecotourism telah mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan RI bernomor: SK.796/Menhut-II/2014 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan kala itu, Zulkifli Hasan yakni di atas lahan seluas 426,07 ha atau 10 persen dari luas lahan yang berlokasi di Pulau Padar dan Loh Liang, Pulau Komodo sedangkan PT. Segara Komodo Lestari berlokasi di Loh Buaya, Pulau Rinca. Sedangkan perusahaan lainnya yakni PT.Kirana Satya Abadi, PT Perdana Surya Dinamika, PT.Sinar Cahaya Kemuliaan dan PT Inti Selaras Abadi sendang dalam proses perizinan.

Kepala seksi wilayah Padar, Bertolomeus Sius, membenarkan adanya rencana investasi wisata di kawasan itu. Ia mengaku pihak perusahaan telah mengantongi izin prinsip dari pemerintah guna mengelola kawasan wisata itu  yakni Padar dan Loh Liang di Pulau Komodo untuk jangka waktu 55 tahun. “Perusahaan sudah kantongi izin kelola untuk jangka waktu 55 tahun. Namun, jika perusahaan tidak melakukan aktivitas pembangunan sesuai batas waktu yang ditentukan maka kerjasama atau izin usaha akan dicabut oleh pemerintah,” ujarnya.

Tak Dilibatkan

Berstatus sebagai taman nasional, kawasan TNK selama ini dikelola secara eksklusif oleh Kementerian Kehutanan. Masyarakat lokal dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat nyaris tidak diberi kewenangan atau dilibatkan dalam pengelolaan TNK. Pemerintah daerah hanya berhak memperoleh pendapatan dari karcis masuk ke dalam kawasan wisata.  Realitas ini memunculkan gelombang protes dari masyarakat lokal. Protes dan penolakan bukan hanya terkait kewenangan pengelolaan tetapi juga berhubungan dengan sistem atau peraturan yang secara sistematis dan masif meminggirkan masyarakat lokal.

Sejumlah wisatawan sedang menyaksikan komodo di Loh Liang, Pulau Komodo. (Foto: FBC/Kornelius)

Sejumlah wisatawan sedang menyaksikan komodo di Loh Liang, Pulau Komodo. (Foto: FBC/Kornelius)

Tidak heran, bila rencana pemerintah untuk memberikan hak kelola kepada para investor swasta mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat. Para aktivis dan masyarakat menilai pembangunan fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan fasilitas  lainnya dalam jangka panjang dapat membahayakan kawasan lindung tersebut. Masyarakat dan para aktivis menilai, dalam banyak kasus, para pengusaha sangat rendah komitmennya dan sering lalai dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Perusahaan cenderung hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan di sekitarnya. “Kita menolak keras TNK dikelola oleh perusahaan. Kita menolak privatisasi kawasan. Pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi perusahaan swasta untuk mengelola kawasan itu,”ujar Hermansyah, warga setempat.

Dia menyarankan kepada para investor agar sebaiknya berinvestasi di luar kawasan TNK. Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tidak serta merta memberikan izin usaha di dalam kawasan TNK karena sangat membahayakan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu dampak buruk yang secara langsung dapat dirasakan yakni sampah dan pencemaran lingkungan hidup akibat hasil limbah dan akitivitas manusia yang kian meningkat dan tak terkendalikan. (*)

Penulis : Kornelius Rahalaka

Editor: EC. Pudjiachirusanto

 

Tanjung Gonsalu, Saksi Sejarah Pertahanan Wure

Next Story »

Tapal Batas Desa Laranwutun-Lamahora, Berpotensi Konflik

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *