Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Memenuhi Syarat untuk Diproses Hukum

LEWOLEBA, FBC-Kepala Kejaksaan Negeri Lembata (Kajari) Didi Haryono menegaskan, kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka dua anggota DPRD Lembata, masing-masing Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai, memenuhi syarat untuk diproses hukum. Dia juga berjanji untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Demikian penjelasan Kajari Lembata, Didi Haryono, Senin (26/5/2015). Ditemui di ruang kerjanya usai menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen, dia mengatakan kalau tindakan, Limawai dan Bediona untuk merubah dokumen hasil keputusan Paripurna DPRD Lembata tentang Hak Uji Pendapat ke MA-RI bukan dalam kapasitas mereka sebagai anggota DPRD.

Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai, didampingi Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum, saat pelimpahan berkas perkara dugaan pemalsuan dokumen. Tampak,  Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lembata, Januarius Boly Tobi, sedang meneliti dokumen berkas perkara. (foto : FBC/Yogi Making)

Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai, didampingi Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum, saat pelimpahan berkas perkara dugaan pemalsuan dokumen. Tampak, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lembata, Januarius Boly Tobi, sedang meneliti dokumen berkas perkara. (foto : FBC/Yogi Making)

Selain itu, Kajari Haryono yang didampingi Kasi Datun, Januarius Boly Tobi dan Kasi Pidum Ismu Armandu juga menjelaskan, sesuai BAP Penyidik Polres Lembata, saksi yang diperiksa mengaku tidak tahu jika ada perubahan dokumen, karena itu kasus ini menjadi menarik untuk disimak sebagai pembelajaran hukum bersama.

“Setelah kita lakukan gelar perkara sebanyak dua kali dengan pihak Kejaksaan Tinggi, kita simpulkan kalau kasus ini sudah memenuhi syarat untuk diproses  hukum, dan sangat menarik untuk disimak agar menjadi pembelajaran hukum bersama. Dan sesuai hasil pemeriksaan polisi, saksi mengaku tidak tahu kalau ada perubahan dokumen, Yah.. kenapa saya bilang menarik, karena saya sendiri baru temukan kasus seperti ini di sini, di Lembata ini,” kata Haryono.

Pantauan langsung media ini, Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai bersama istri masing-masing dengan didampingi kuasa hukum Akhmad Bumi, SH, dan berapa orang biarawan katolik juga pimpinan dan beberapa orang anggota DPRD Lembata ikut mendapingi kedua tersangka datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Lembata.

Berkas perkara dan dua tersangka ini diserahkan tim penyidik yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Lembata, Arief Sadikin dan diterima Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Lembata, Januarius Boly Tobi.

Tidak Ditahan

Didi Haryono kepada wartawan mengatakan, kendati pasal yang disangkakan, yakni pasal 263 KUHP ayat (1) ke 1, jo pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1, atau pasal 263 KUHP ayat (2), jo pasal 55 ayat (1) ke 1 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, dan sebagaimana di atur dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedua tersangka dapat ditahan, namun setelah menerima surat pemohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga, kedua tersangka dan kuasa hukum serta mempertimbangkan berbagai hal, pihaknya memutuskan untuk tidak menahan kedua tersangka.

“Sesuai pasal yang disangkakan dimana kedua tersangka diancam dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun, kedua tersangka bisa ditahan namun setelah kita mempertimbangkan segala kemungkinan, kita putuskan untuk mereka tidak ditahan. Penangguhan penahanan diajukan oleh pihak keluarga, kuasa hukum, juga kedua tersangka, dengan pihak penjamin adalah istri dari masing-masing tersangka,” kata Kajari Lembata. (Yogi Making)

Sikapi Perubahan, Baku Peduli Adakan Pelatihan Jurnalistik bagi Pelajar

Next Story »

Forum Perempuan Datangi DPRD Ende

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *