Kadis PPO Lembata Yakin UN SMP Tidak Bermasalah

LEWOLEBA, FBC-Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Sakarias Paun, membantah informasi kebocoran soal UN SMP. Dia juga mengaku tidak percaya kalau ada kecurangan, karena sejauh pengamatannya UN SMP di Kabupaten Lembata tidak bermasalah.

Kadis PPO Lembata, Zakarias Paun (foto FBC/Yogi Making)

Kadis PPO Lembata, Zakarias Paun (foto FBC/Yogi Making)

Sakarias Paun menyampaikan hal ini Jumat (8/5/2015) guna mengklarifikasi berita bertajuk “Kecurangan Mewarnai UN SMP di Lembata” sebagaimana yang dirilis media ini, Rabu (06/5/2015) lalu.

Berita yang disorot media massa tentang kecurangan dalam UN SMP menurut Kadis PPO merupakan tamparan keras ke wajah pendidikan kabupaten Lembata, apalagi, informasi itu merebak beberapa saat setelah Lembata mendapat penilaian positif dari Mendiknas sebagai salah satu kabupaten penyelenggara UN terjujur di Indonesia.

“Saya tidak yakin bisa ada kebocoran soal UN, pertama karena pengawas dari sekolah lain, bagaimana mungkin dia mau bantu murid yang bukan anak didiknya, lalu ketika soal sampai di sekertariat dan keluar ke ruang UN sudah terlepas dari pengawasan polisi, lalu bagaimana mungkin ada guru berani melakukan? berikut ada 20 paket soal yang berbeda, jadi kalau guru mata pelajaran yang bocorkan, maka dia harus kerja 20 paket soal untuk di edarkan dalam satu ruang. Jadi tidak mungkin ada kecurangan dalam UN SMP di Lembata,” bantah Saka Paun.

Lebih jauh terkait tindaklanjut informasi kebocoran lembar jawaban UN SMP, kadis PPO yang ditemui di teras timur Kantor DPRD Lembata ini mengatakan, setelah informasi kecurangan itu merebak di media massa, dirinya langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk turun ke sekolah-sekolah yang diduga berbuat curang. Melalui klarifikasi langsung ke sekolah-sekolah itu, Kadis kembali menegakan kalau penyelenggaraan UN di Lembata berjalan aman dan tidak ada kecurangaan sebagaimana yang diberitakan. Menurutnya, Kasus ini pun sedang didalami pihak Polres Lembata.

Dia menerangkan kalau pihak yang membocorkan informasi kecurangan itu sudah memberi keterangan di Polres Lembata. Jika terbukti dia melakukan tindakan yang merugikan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Entalah, apakah yang bersangkutan ada dendam peribadi dengan kepala sekolahnya atau tidak saya tidak mengerti, tetapi dia tidak boleh menyebar informasi yang merugikan banyak pihak. Informasi yang dia sampaikan itu tidak benar. Jadi saya minta semua kita termasuk media massa, kita sama-sama jaga ini Lembata dan lakukan yang terbaik untuk Lembata kita,” harapnya.

Disampaikan juga kalau Dinas PPO sudah menyampaikan klarifikasi informasi kecurangan dalam UN sebagaimana yang diberitakan media massa ke Dinas PPO Provinsi NTT, untuk di teruskan ke Jakarta.

Marsen Labuan, salah satu pengajar di SMA Negeri I Nubatukan. (Foto FBC/Yogi Making)

Marsen Labuan, salah satu pengajar di SMA Negeri I Nubatukan. (Foto FBC/Yogi Making)

Sementara itu sebelumnya melalui media ini, Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri II Nubatukan, Yoseph Amasuba melalui kontak telepon sudah menyampaikan klarifikasinya. Tak beda dengan Kadis PPO, Amasuba juga menampik informasi kebocoran soal UN di sekolahnya.

“Tidak ada benar ada permainan curang seperti yang diberitakan. Saya jamin pelaksanaan UN disekolah saya tertib, tidak ada satupun guru, pengawas atau pihak lain yang berani membocorkan lembar jawaban. Sebagai kepala sekolah saja, saya tidak boleh masuk kedalam ruang kelas dimana UN sedang berlangsung, jadi bagaimana mungkin bisa ada informasi seperti itu?” kata Amasuba.

Merebaknya informasi tentang bocornya soal UN SMP, membuat Marsen Labuan, salah satu staf pengajar pada SMA Negeri I Nubatukan ikut angkat bicara. Ditemui di Lewoleba, Jumat (8/5/2015) guru muda ini mengaku kaget saat membaca informasi itu. Dia juga tidak yakin ada kebocoran soal UN.

Menurutnya, dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya dimana kelulusan siswa ditentukan oleh pemerintah. UN tahun 2015, porsi penentuan kelulusan siswa antara pemerintah dan sekolah sama.

“Untuk apa melakukan kecurangan, kalau sekarang porsi penentuan kelulusan antara sekolah dan pemerintah itu sama, 50 persen pemerintah dan 50 persen untuk sekolah. Selain itu soal UN untuk masing-masing ruang ada 20 paket berbeda, soal antara siswa yang satu dengan siswa lain itu tidak sama, jadi kalau mau bilang guru matapelajaran yang kerja, maka dia harus kerja 20 paket soal untuk satu ruang. Jadi sebagai guru juga sebagai pendidik saya tidak yakin kalau kami berbuat curang,” ujar Marsen menanggapi berita kebocoran soal UN. (Yogi Making)

Pemerintah Targetkan Tahun 2018 Sudah Tercipta 273 Desa Wisata di NTT

Next Story »

Ketua DPRD NTT Tidak Melarang Anggota Dewan Bicara

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *