Forum Perempuan Datangi DPRD Ende

ENDE, FBC-Forum Perempuan yang tergabung dari Solidaritas Perempuan Floresta (SPF) dan Forum Peduli Penegak Ham (FPP Ham) Kabupaten Ende, Selasa (26/5/2015) mendatangi Kantor DPRD Ende, Jalan Eltari Ende.

Kedatangan forum ini untuk menyampaikan seruan moral terkait perilaku salah seorang oknum anggota DPRD berinisial AKMB yang bersikap kasar terhadap salah seorang PNS berinisial FSD yang bekerja di Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Ende.

Puluhan kaum perempuan tersebut berpakaian hitam serta membawa peti mati dan sejumlah poster. Peti mati tersebut dibungkusi kain hitam dan sebuah karangan bunga di atasnya serta selembar poster yang bertuliskan “Matinya Keadilan Bagi Perempuan”. Tulisan itupun terdapat di beberapa poster yang dipegang hingga masuk di ruangan Komisi III lantai 2 untuk bertemu dengan sejumlah anggota DPRD.

Usai itu, Martha D. Wangge selaku penanggung jawab gerakan seruan moral, kepada wartawan di Lantai 2 gedung DPRD Ende, mengungkapkan pihaknya merasa prihatin dengan oknum DPRD yang mencercai salah seorang staf di Kantor DPRD. Pihaknya pun merasa tersakiti jika kaum perempuan dicercai dengan sikap yang tidak santun.

“Disini adalah gedung yang terhormat, gedung yang memiliki harkat dan martabat tetapi toh tempat ini menjadi tempat pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan,”kata Martha.

Ia menerangkan pihaknya akan terus berupaya menjalani proses hukum terhadap oknum anggota DPRD. Pihaknya pun berharap tindakan persuatif atau penyelesaian internal antar lembaga perlu dilakukan segera sehingga dapat diselesaikan.

Martha menceritakan kejadian tersebut pada tanggal 6 Mei yang lalu, dimana pelaku mencaci maki terhadap korban. Tindakan kasar yang dilakukan oleh oknum DPRD ini dinilai tidak menjaga harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan sebagai perwakilan rakyat agar mampu menunjukan sikap dan tindakan yang baik terhadap masyarakat dan pejabat negara lainnya.

Forum perempuan ini juga mengusungkan beberapa poin pernyataan sikap yang diedarkan kepada kalangan wartawan dan masyarakat. Beberapa poin yang tersebut diantaranya, “Kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki akan hak-haknya sebagai manusia telah bermaktub dan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang semuanya bermuara pada penetapan DPR, sehingga DPR benar-benar arif dan bijaksana serta betu-betul mamahami karakter dan kultur dalam penyelesaian persoalan.”

SPF dan FPP HAM Perempuan Kabupaten Ende menyatakan sikap dan merekomendasikan agar kasus yang menimpah ibu FSD dengan pelaku Bapak AKMB segera diusut tuntas secara kelembagaan Dewan dan pelaku ditindak secara tegas, proses hukum akan tetap berjalan, korban harus mendapatkan keadilan hukum serta memulihkan nama baik bagi keluarga, serta kenyamanan dan keselamatan korban benar-benar terjamin. Lembaga DPRD Ende juga diminta segera melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang baru saja disahkan sehingga tidak menjadi dokumen mati.

Salah seorang perempuan sedang menunjukan poster di Aula Lantai 2 Gedung DPRD Ende. Mereka melakukan seruan moral terhadap salah seorang oknum DPRD Ende yang bertingkah kasar terhadap seorang pegawai di Sekretariat Dewan Ende. (Foto : FBC/Ian Bala)

Salah seorang perempuan sedang menunjukan poster di Aula Lantai 2 Gedung DPRD Ende. Mereka melakukan seruan moral terhadap salah seorang oknum DPRD Ende yang bertingkah kasar terhadap seorang pegawai di Sekretariat Dewan Ende. (Foto : FBC/Ian Bala)

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Koordinator FPP HAM Kabupaten Ende, Maria Gabriella Aga, SE dan Penanggung jawab Forum Perempuan, Martha D. Wangge yang juga selaku Ketua Solidaritas Perempuan Floresta (SPF).

Belum Ada Laporan

Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Yustinus Sani mengatakan pihaknya belum mendapat laporan dari korban ataupun Forum Perempuan. Jika sudah menerima laporan pihak BK DPRD Ende akan mengambil sikap sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

“Kami belum mendapatkan laporan lisan dan tertulis. Kami juga ada aturan dan tidak ada regulasi hukum yang mengatur suatu masalah dilaporkan kepada dua lembaga. Jika sudah ada laporan, kami akan mengambil sikap tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku,”kata Ketua BK Yustinus Sani kepada FBC di Gedung DPRD Ende,  Selasa, (26/5/2015). Ian Bala

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Memenuhi Syarat untuk Diproses Hukum

Next Story »

Gerakan Seribu Rupiah, Warga Matim Diminta Berpartisipasi Dukung Provinsi Kepulauan Flores

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *