Ego Sektor dan Pelaporan Tidak Transparan, Halangi Tugas Pengawasan Wakil Bupati Lembata

LEWOLEBA, FBC-Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan (Aldiras) menyorot kinerja Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Wathun. Menurut Aldiras, tugas pengawasan yang melekat erat dalam jabatan wakil bupati dinilai tidak optimal.

Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Wathun : Saya betul-betul tidak tau karena tidak masuk dalam APBD". (Foto : FBC/Yogi Making)

Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Wathun : Saya betul-betul tidak tau karena tidak masuk dalam APBD”. (Foto : FBC/Yogi Making)

Terkait masalah proyek pembangunan infrastuktur misalnya, di Lembata banyak yang bermasalah. Sebut saja kasus pembangunan jaringan air minum Wei Lain di Kedang, proyek jalan multy year yang terpaksa dihentikan proses tendernya karena dinilai bermasalah, atau terkait kwalitas pekerjaan jalan segmen Belame Lamalera. Beberapa proyek yang disebut kini sedang ditelisik pihak Kejaksaan Negeri Lembata.

Terhadap masalah-masalah ini, Koordinator Aldiras Kor Sakeng, Senin (11/5/2015) di Lewoleba mengatakan, seharusnya Wakil Bupati dengan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dapat memanggil dan meminta pertanggungjawaban para pihak teruma dinas teknis sebagai pemilik pekerjaan untuk selanjutnya menentukan langkah penyelesaian. Sikap tegas wakil bupati ini sangat dinantikan masyarakat sebagai bukti tanggungjawabnya terhadap Lembata.

“Tidak saja masalah kinerja aparat pemerintahan, tugas pengawasan ini melekat dalam jabatan wakil bupati, tetapi ada begitu banyak masalah tertutama terkait masalah pembangunan proyek infrastuktur yang kita nilai tidak berjalan baik, tetapi sepertinya tidak ada tindakan tegas dari pak Wakil Bupati, kenapa demikian? Padahal undang-undang memberi ruang. Prinsipnya sebelum ada langkah lanjut, seharusnya terlebih dahulu disikapi secara internal oleh pemerintah. Tugas itu ada dan melekat pada wakil Bupati Lembata,” kata Kor Sakeng.

Menanggapi sorotan  masyarakat itu, Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Wathun, Senin  (11/5/2015) mengakui kalau peran pengawasannya terlihat tidak optimal. Menurut Mado Wathun, peran pengawasan itu dihambat oleh ego sektor SKPD juga model pelaporan yang tidak transparan.

“Bagaimana pengawasan mau jalan kalau ego sektor masing-masing SKPD di Lembata sangat tinggi, disamping itu dalam monitoring dan evaluasi terhadap beberapa pekerjaan pembagunan sarana-prasarana, dinas teknis tidak membuat laporan yang  transparan dan disertai dengan kajian masalah, kita mau ambil langkah bagimana? ini yang membuat fungsi pengawasan saya terlihat kurang optimal,” jelas Mado.

Tak cuma itu, banyak pekerjaan fisik di kabupaten Lembata pun di diakui tidak diketahui Wakil Bupati, karena di kerjakan dengan luncuran dana langsung dari kementrian. “Seperti pembangunan patung di taman kota, patung di pertigaan Wangatoa dan patung di  Duang Wangatoa, saya betul-betul tidak tau karena tidak masuk dalam APBD,” sambung Wabub.

Karena itu kepada FBC Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Wathun mengaku sudah menegaskan kepada semua SKPD agar dalam evaluasi pembangunan di masa pemerintahan Lembata Baru pada tahun ke empat ini dilaporkan secara transparan agar dapat di ketahui, program mana yang sudah mencapai taget dan mana yang belum di capai. (Yogi Making)

Material Jembatan dari Swiss dan Argentina Tiba di Pelabuhan Soekarno Ende

Next Story »

Dukung Azizah, Ribuan Warga Maumere Padati Lapangan Kota Baru

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *