DPRD Manggarai Barat Soroti Ketidakhadiran Bupati Dula

LABUAN BAJO, FBC- Ketidakhadiran Bupati Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati Maksimus Gasa dalam rapat paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (4/5/2015) mendapat kritikan keras dari sejumlah anggota dewan.

Anggota dewan menyoroti ketidakhadiran kedua pemimpin eksekutif tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan di wilayah ini terutama yang berkaitan dengan berbagai regulasi yang telah dibuat bersama antara pemerintah dan DPRD sebagai representasi rakyat.

Sekda Rofinus Mbon sedang membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Manggarai Barat. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Sekda Rofinus Mbon sedang membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Manggarai Barat. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Martin Warus dari Fraksi Gerindra menyatakan, rapat paripurna DPRD mestinya dihadiri oleh bupati atau wakil bupati.pasalnya, sidang paripurna kali ini akan membahas tentang sejumlah rancangan Peraturan daerah (Perda) sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para pimpinan eksekutif terutama seorang bupati.

Menurut dia, ketidakhadiran kedua pemimpin eksekutif bukan persoalan etika atau moral, bukan soal kepantasan atau ketidakpantasan tetapi terutama soal komitmen dan pertanggungjawaban politik sebagai seorang bupati dan pemimpin eksekutif.

Kritikan juga datang dari anggota DPRD lainnya, Silverius Syukur dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Ia menilai ketidakhadiran kedua pemimpin eksekutif semakin menunjukkan bahwa kedua pemimpin eksekutif tersebut sudah tidak ada kerja sama.

Sedangkan Pius Daru dari Fraksi Hanura menyatakan, sudah banyak Perda yang dibuat oleh pemerintah bersama DPRD tetapi sebagian besar Perda belum dijalankan atau dibiarkan mubazir lantaran rendahnya komitmen pemerintah untuk mengaplikasikan semua produk hukum itu.

“Banyak perda yang dibuat tetapi banyak yang mubazir karena tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengaplikasikannnya,”katanya.

Menanggapi ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dalam sidang paripurna, Wakil Ketua DPRD Fidelis Syukur yang juga pemimpin sidang menjelaskan, ketidakhadiran bupati telah disampaikan kepada dewan melalui surat tertanggal 30 April 2015.

Menurut Fidelis, inti surat bupati yakni bahwa undangan menghadiri suatu rapat kerja bersama para bupati dan gubernur se-Indonesia dalam rangka proses tahapan Pilkada yang akan digelar akhir tahun 2015. Sementara itu, Wakil Bupati, Maxsimus Gasa dikabarkan sedang bertugas ke Kupang. ”Ada tugas mendadak yang harus dihadiri oleh bupati,”jelas Sekda Rofinus Mbon.

Meski tanpa dihadiri bupati dan wakil bupati namun forum sidang paripurna tetap dilanjutkan dengan agenda mendengar jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD tentang 3 buah Ranperda yang telah dibahas oleh dewan sebelumnya.

Ketiga Renperda tang dibahas tersebut yakni Ranperda tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan, Ranperda tentang ketentraman, ketertiban umum dan lingkungan serta Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No. 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah kabupaten Manggarai Barat.

Sidang paripurna yang dihadiri 20 anggota DPRD dari 30 anggota tersebut, menyepakati agar ketiga Ranperda tetap dibahas sesuai jadwal dan agenda yang telah ditentukan. Meskipun demikian, sejumlah anggota dewan menyatakan kecemasan mereka terhadap agenda pembahasan terhadap ketiga Ranperda tersebut berjalan maksimal mengingat Manggarai Barat beberapa minggu ke depan sudah memasuki masa transisi kepemimpinan di mana tahapan Pilkada akan dilaksanakan dan para kandidat terutama kandidat yang kini sedang memimpin lebih banyak keluar kota atau daerah untuk urusan Pilkada.

Sementara itu, pada sesi tanya jawab sejumlah anggota dewan pempertanyakan komitmen dan tindakan pemerintah dalam menegakan aturan terutama terkait dengan masalah pembangunan air minum, pembangunan gedung atau perumahan yang melanggar IMB serta penertiban hewan liar.

Terkait pembangunan air bersih misalnya, pemerintah menyebutkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1 miliar untuk penyertaan modal kepada pihak PDAM Wae Mbeliling. Namun, menurut Edi Endi dari Fraksi Golkar, dana penyertaan modal tersebut hanya dapat dicairkan jika telah ada audit menyeluruh terhadap azet-azet PDAM.

Sedangkan terkait penertiban bangunan yang melanggar IMB atau tata ruang kota, pemerintah berjanji akan segera menertibkan beberapa bangunan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.“Kita akan tertibkan bangunan yang melanggar aturan,”ujar Kadis PU Agustinus Hama.

Masalah bangunan tanpa IMB atau melanggar Perda belakangan mendapat sorotan masyarakat dan DPRD.Pasalnya, ketidaktegasan pemerintah dalam upaya penertiban bangunan yang melanggar aturan main menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan.

Menurut para anggota dewan, selama ini pemerintah terkesan tidk tegas dan ada proses pembiaran sehingga setiap orang boleh bertindak sesuka hati tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. (Kornelius Rahalaka)

Tokoh Petisi 50 Chris Siner Key Timu Tutup Usia

Next Story »

Gaji Guru Tidak Tetap di NTT Hanya Rp. 50.000

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *