Berantas Narkotika, Tes Urine Harus Mulai dari Wakil Rakyat

ENDE, FBC-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi NTT bersiap untuk melakukan pengambilan urine sebagai sampel pemeriksaan narkotika. Pasalnya, wakil rakyat sebagai teladan bagi masyarakat lebih khusus bagi generasi penerus bangsa.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Provinsi NTT, Jhon Elpi Parera usai melakukan sosialisasi tentang narkoba kepada Mahasiswa di Auditorium Universitas Flores, Jalan Sam Ratulangi, Ende-Flores pada Sabtu (9/5/2015).

Jhon Elpi Parera, anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Nasdem saat ditemukan di Aula Universitas Flores Ende. (Foto : FBC/Ian Bala)

Jhon Elpi Parera, anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Nasdem saat ditemukan di Aula Universitas Flores Ende. (Foto : FBC/Ian Bala)

Ia mengatakan pihaknya sudah berencana untuk melakukan pengambilan urin untuk pemeriksaan virus narkoba pada lembaga Legislatif. Tes urin, tambahnya merupakan persyaratan sebelum menjadi anggota dewan. Apapun bentuk hasil pemeriksaan baik positif maupun negatif baginya menjadi konsekuensi.

”Ya, kami memang berencana begitu untuk melakukan pemeriksaan untuk mengambil sampel. Memang sebelum menjadi anggota dewan harus diperiksa dahulu di KPU dan ini adalah persyaratan. DPR bersiap untuk diperiksa urin,”ujar Elpi dari Fraksi Nasdem.

Dijelaskannya, pihak DPRD Provinsi pernah melakukan pertemuan internal untuk membahas tentang narkoba. DPRD NTT pun akan membuka diri kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengambil sampel urin.

“Kami siap untuk itu, apapun hasilnya dan hasilnya akan transparan publikasikan. Bukan hanya saja sebagai pengawasan tetapi kami juga harus sebagai teladan bagi masyarakat,”tegasnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional NTT, Dando Daniel Alosyius, pada kesempatan yang sama kepada wartawan mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan para anggota dewan dan melakukan sosialisasi tentang kawasan bebas narkotika. Pasalnya, para anggota dewan sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat dan generasi pemuda.

“Saya sudah membuat pendekatan dengan beberapa komisi mengenai kawasan bebas narkotika pada lembaga legislatif karena kita sebagai contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih semangat lagi karena wakil rakyat bebas dari narkoba,”katanya.

Ia menuturkan permasalahan kasus narkotika yang terjadi atas nama oknum bukan berasal institusi atau lembaga. “ Yang terjadi sebelumnya adalah oknum bukan lembaga. Jadi saya tegaskan lagi bahwa, kasus narkoba yang terjadi selama ini atas nama oknum bukan atas nama lembaga atau institusi.”tegas Dando.

Bukan Saja Anggota Dewan

Sekretaris Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia, Oscar Vigator Wolo, kepada FBC di Ende pada (9/5/2015) menegaskan proses pengambilan sampel tidak saja dilakukan kepada para anggota dewan. Hal serupa juga mesti dilakukan kepada lembaga pelayan publik lainnya.

Oscar berharap BNN NTT layaknya bermitra dengan lembaga-lembaga Kepemerintahan tingkat Kabupaten/Kota untuk mengawasi kawasan bebas narkotika. Terkait dengan hasil pemeriksaan, baginya persoalan kemudian. Yang paling penting bahwa semua lembaga berani membuka diri untuk melakukan tes urin.

“Kalau DPR siap, kita mendorong itu. Dan saya berharap agar tidak saja anggota dewan tetapi juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Mereka mestinya harus membuka diri dengan pemeriksaan itu. Soal hasil negatif ataupun positif itu urusan kemudian,”kata Oscar.

Oscar mempertanyakan, jika hasil pemeriksaan positif, langkah apa yang harus ditempuh BNN selanjutanya. BNN diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hasil pemeriksaan urin.

“Entah positif ataupun negatif, saya berharap untuk pihak BNN untuk terus sosialisasi. Jika hasilnya positif, kira-kira langkah apa yang harus diambil. Nah, ini yang kita pertanyakan,”ujarnya.(Ian Bala)

Kapolda NTT Janjikan Mapolres Matim

Next Story »

Berantas Narkotika, Unflor Adakan Pemeriksaan Urine Mahasiswa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *