Banyak Perda di Manggarai Barat Tidak Berjalan

LABUAN BAJO, FBC-Berdasarkan data yang dilansir oleh DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan, hingga tahun 2015 ini jumlah Peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD Manggarai Barat sebanyak 114 buah. Namun sebagian besar dari Perda-Perda tersebut belum dijalankan secara konsisten dan maksimal bahkan sebagian Perda disinyalir dibiarkan mubazir atau tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kondisi ini memunculkan banyak persoalan ikutan seperti pembangunan tanpa mengindahkan peraturan tata ruang kota dan persyaratan teknis dan adminsitrasi lainnya. Pemerintah pun tak jarang beralasan, keterbatasan sumber daya manusia, dana atau fasilitas pendukung lainnya. Padahal, pemerintah sudah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum atau peraturan yang ada.

Sekda Manggarai Barat, Rofinus Mbon (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Sekda Manggarai Barat, Rofinus Mbon (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Banyak pihak menilai, lemahnya penegakan hukum terutama Perda lebih disebabkan oleh buruknya kinerja pemerintah dalam menegakan aturan serta adanya proses pembiaran oleh pemerintah yang telah diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan Perda-Perda tersebut.

Sejumlah anggota DPRD Manggarai Barat dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menyoroti kondisi lemahnya penegakan hukum di wilayah ini. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Silverius Syukur menyatakan, banyak Perda tidak dijalankan oleh pemerintah bahkan terkesan ada proses pembiaran terhadap Perda-Perda tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat apatis dan membangun tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Ia menyebutkan ada sejumlah bangunan yang dibangun tanpa mengikuti aturan yang ada seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta tanpa memperhatikan nilai-nilai estetika dan lingkungan di sekitarnya.

Salah satu bangunan yang disoroti oleh anggota dewan yakni pembangunan rumah/tokoh di sekitar kompleks Puskesmas Labuan Bajo yang dianggap menyalahi aturan dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Posisi bangunan berlantai dua yang sedang dikerjakan tersebut tampak menjorok ke badan jalan umum dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas .

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Agustinus Tama mengaku pihaknya telah melakukan pendekatan dengan pemilik rumah dan berjanji akan penertiban bangunan yang melanggar aturan dan tata ruang kota. “Kita sudah melakukan pendekatan dengan pemilik rumah dan kita akan melakukan penertiban.”ujarnya.

sementara itu, Saleh Muhamad mendesak Bupati Manggarai Barat agar segera menertibkan surat keputusan untuk mengeksekusi bangunan yang menyalahi aturan.

Selain masalah pembangunan yang menyalahi aturan, sejumlah anggota dewan juga mengkritik pemerintah yang tidak mampu menegakan Perda tentang hewan liar yang selama ini berkeliaran di kota Labuan Bajo. Menurut dewan, Perda tentang hewan liar telah dibuat 10 tahun silam namun Perda tersebut seolah tumpul dan dibiarkan mubazir.

Hal ini terbukti dari banyaknya hewan peliharaan warga masyarakat yang setiap hari berkeliaran di dalam kota Labuan Bajo. Hewan-hewan itu bukan hanya merusak tanaman warga tetapi juga mengganggu keamanan terutama para pengendara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol.PP), Frans Partono mengatakan, Pol PP telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam upaya penegakan hukum, pihaknya harus melakukannya melalui beberapa tahapan seperti pendekatan secara persuasif dan tindakan represif serta penegakan hukum.

Meski demikian, ia mengaku tidak mudah dalam mengimplementasikan Perda tersebut di tengah masyarakat karena banyak menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terutama pemilik hewan.

Selain itu, secara teknis pihaknya juga harus hati-hati untuk menangkap hewan-hewan liar itu karena berpotensi membahayakan orang lain seperti kecelakaan lalu lintas bisa terjadi bila hewan-hewan itu lari ke jalan umum.

“Selama ini kami sudah menjalankan tugas dengan maksimal tapi kami juga mengalami beberapa kesulitan. Kami sudah menangkap dan mengamankan beberapa hewan liar. Kami akan terus memberikan pemahaman kepada pemilik hewan agar mereka sadar. Bila perlu kami minta datangkan obat bius untuk menangkap hewan-hewan itu,”ujarnya.

Anggota dewan juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan surat keputusan bupati terkait lokasi pemakaman umum. Surat keputusan bupati sangat penting sebagai dasar pelaksanaan Perda. Perda tentang pemakaman umum ini perlu segera dilakukan agar ada lokasi untuk pekuburan dan tidak menyebar di masing-masing rumah penduduk.

Sementara itu, masalah lain yang juga disoroti oleh anggota dewan yakni terkait kerusakan infrastruktur jalan di beberapa wilayah seperti Jembata Wae dongkong di Desa Pantar yang ambruk beberapa waktu. Dewan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan tersebut agar arus transportasi kembali normal.

Demikian pula sejumlah jembatan dan gorong-gorong di wilayah Kecamatan Boleng yang rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu.Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Fransiskus Subur menyatakan, sedikitnya ada dua jembatan atau gorong-gorong di wilayah Boleng yang rusak parah akibat diterjang banjir namun belum diperbaiki sehingga sangat menghambat mobilisasi masyarakat setempat.

Sedangkan di bidang lingkungan hidup, dewan juga menyoroti aksi pembabatan hutan mangrove oleh beberapa pihak. Terhadap persoalan ini, Sekda Manggarai Barat, Rofinus Mbon menyatakan, pihaknya telah melaporkan kepada Polres Manggarai Barat perihak pembabatan hutam mangrove tersebut karena terindikasi melanggar hukum.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak polres dan kasus itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib,”ujarnya.(Kornelius Rahalaka)

TNI Telisik Daerah Potensi Teroris

Next Story »

Jaksa P21 Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *