Antara Fakta dan Kejanggalan Dalam Surat Polda NTT

LEWOLEBA, FBC-Temuan penting Polda NTT akan kematian mantan kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lembata, Aloysius Laurentius Wadu kembali mengundang perhatian publik Lembata.

Melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dialamatkan ke Komnas HAM RI, Polda membuka dua fakta penting. Kendati  surat itu manjadi senjata ampuh dalam menguak tabir kematian pensiunan PNS di hutan Keam Lewoleba, pada 8 Juni 2013, namun kelambanan Polda dalam bersikap menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Sebagaimana berita yang dirilis media ini pekan lalu, Koordinator Koalisi Perdamainan, Keadilan dan Kebenaran (KPK2), Pater Mikhael Pruhe, OFM mengaku baru menerima surat dari Komnnas HAM RI. Surat dengan nomor 1.358/K/PMT/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 isinya menjelaskan hasil penyelidikan Polda NTT terhadap kasus kamatian Laurentius Wadu.

Menurut Polda NTT sebagaimana surat nomor R/105/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 yang disampaikan kepada Komnas HAM RI, penyidik menemukan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka Antonius Loli Ruing alias Tolis Ruing dan Petrus Urbanus P. Ruing alias Bence Ruing terhadap korban Aloysius Laurentius Wadu.

Adegan reka ulang kasus pembunuhan Laurens Wadu. Tampak, tersangka Marsel Welan (sekarang terpidana), sedang mencekik korban yang di perankan oleh seorang anggota polisi. sementara, Bence Ruing, tersangka lainnya, memeluk korban dari belakang. (Foto FBC/Yogi Making)

Adegan reka ulang kasus pembunuhan Laurens Wadu. Tampak, tersangka Marsel Welan (sekarang terpidana), sedang mencekik korban yang di perankan oleh seorang anggota polisi. sementara, Bence Ruing, tersangka lainnya, memeluk korban dari belakang. (Foto FBC/Yogi Making)

Fakta lain yang tak kalah mengejutkan adalah soal tindak kekesaran yang dialami empat terpidana selama masa pemeriksaan oleh penyidik Polres Lembata. Terhadap dugaan ini, berkali-kali Polres Lembata melalui Kasat Reskrim yang saat itu dijabat Iptu
Jerry Simpsom Puling memberi bantahan. Namun belakangan, Polda NTT berhasil membuktikannya.

Koordinator KPK2, Pater Mikhael Pruhe, OFM dalam keterangan melalui kontak telepon dengan media ini pekan lalu menjelaskan, Polda NTT melalui surat kepada Komnas HAM RI pun membenarkan jika sejumlah polisi di Satreskrim Polres Lembata benar menganiaya empat tersangka (sekarang terpidana) masing-masing, Marselinus Suban Welan, Arifin Ratuloli Maran, Yohanes Liko dan Vinsen Wadu.

Mengutip surat Polda NTT, Pater Mikhael mengatakan, “Dari hasil penyidikan Seksi Propam Polres Lembata, telah terbukti saudara Aiptu Lazrus Lit Raya, dkk melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, berupa penganiayaan terhadap tersangka pembunuhan saudara Aloysius Laurentius Wadu dan kepada keenam terperiksa (anggota Satreskrim Polres Lembata) telah dilaksanakan sidang disipilin oleh Kapolres Lembata, pada hari Jumad 5 Agustus 2014 dengan hasil putusan berupa teguran tertulis,” katanya.

Terang saja, dua fakta dalam kasus pembunuhan Laurens Wadu yang diungkap Polda, mengusik rasa keadilan. Menyikapi temuan Polda NTT ini, Beberapa pihak buka suara. Sebagaimana berita yang dirilis media ini pekan lalu, Koordinator Aliansi Keadilan dan Kebenaran Anti Kekerasan (Aldiras) Kor Sakeng dan Direktur LBH Lontar Juprians Lamabelawa mendesak polisi agar dua tersangka, masing-masing Antonius Loli Ruing dan Petrus Urbanus P. Ruing segera ditangkap dan di proses hukum.

Ada Apa dengan Polisi

Kendati temuan Polda NTT itu penting dan patut diapresiasi, namun tidak berarti masyarakat hilang kekeritisan untuk mempertanyakan surat Polda itu. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Lembata Petrus Bala Wukak. Menurutnya, setelah membaca secara cermat surat Polda sebagaimana yang diberitakan FBC, Piter, demikian anggota DPRD Lembata ini disapa mengaku menemukan kejanggalan dan patut dia pertanyakan.

Anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak (Foto FBC/Yogi Making)

Anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak (Foto FBC/Yogi Making)

“Dan lebih membuat aneh adalah, fakta itu ditemukan penyidik Polda sejak Desember 2014 tetapi kenapa tidak langsung di tindaklanjuti? kenapa pula Polda malah bersurat kepada Komnas HAM RI seperti membuat laporan?, Kan seharusnya di balik, Komnas HAM lah yang membuat surat ke Polda guna menyampaikan hasil investigasinya dan meminta Polda untuk menindaklanjuti. Jadi dengan surat itu, saya membaca ada hubungan yang tidak beres di dalam tubuh Polda NTT, tetapi saya berharap bukan karena ada pihak di tubuh internal mereka (Polda NTT) yang coba menghalangi proses pembongkaran kasus kemanusiaan yang sudah menyita perhatian dan menggugah rasa keadilan semua kita di Lembata,” kata Bala Wukak.

Kendati menaruh curiga, namun Piter yang dijumpai, Senin (26/5/2015) di Lewoleba, mengatakan surat Polda NTT sebagaimana diungkap Koordinator KPK2, Pater Mikhael Pruhe, OFM adalah penting untuk membuka tabir kematian salah satu pemilik lahan di hutan Keam Lewoleba itu.

“Tetapi temuan Polda ini penting sekali, dan kita syukuri karena KPK2 melalui Pater Mikhael Pruhe sudah membuka hasil temuan ke publik. Menurut saya, temuan penting tim penyidik Polda NTT itu menjadi pintu masuk baru dalam penanganan kasus hutan Keam selanjutnya. Terserah, apakah nanti Polda sendiri yang akan tindak lanjuti, atau diserahkan ke Polres Lembata, tetapi kita minta supaya segera di tangani. Dan saya ajak semua pihak untuk kembali perketat kontrol terhadap langkah penanganan oleh penegak hukum, agar kasus ini harus di bongkar tuntas,” ujarnya lagi.

Peran Tolis dan Bence

Sekedar gambaran untuk mengingatkan kita, Antonius Loli Ruing alias Tolis Ruing dan Petrus Urbanus P. Ruing alias Bence Ruing adalah dua saudara sepupu yang disebut Marselinus Suban Welan dan terpidana lainnya ikut mengeksekusi Laurens Wadu. Keterlibatan dua saudara sepupu itu terlihat jelas dalam adegan reka ulang kasus pembunuhan Laurens Wadu di kebun milik korban, hutan keam Lewoleba, Sabtu 16 November 2013.

Mengutip ceritera Marsel Welan yang disampaikan ketika reka ulang terjadi, duo Ruing itu datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor bermerk Honda Mega Pro warna hitam. Seperti yang dilakonkan, tersangka Bence berperan sebagai orang yang memeluk korban ketika korban keluar dari kamar mandi, sementara Marsel Welan, Arifin Maran, Yohanes Liko bertindak cepat dengan mencekik dan memukul korban.

Sementara Tolis, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Lembata, hanya menyaksikan adegan pembunuhan itu dari jarak kurang lebih 20 meter sebelah barat kamar mandi milik korban.

Dua saudara itu diciduk polisi pada Sabtu 2 November 2013, dan hari berikutnya Minggu 3 Nopember 2013 resmi menyandang status tersangka. Namun, selama menjalani masa tahanan selama 120 hari, polisi belum berhasil membuktikan keterlibatan mereka sebagai orang yang ikut mengeksekusi korban Laurens Wadu, dan akhirnya pada 3 Februari 2014, Tolis dan Bence dilepas demi hukum.

Desakan melalui aksi demonstrasi dengan melibatkan ribuan masyarakat lembata kepada penegak hukum agar bertindak profesional dan cepat membongkar misteri kematian Laurens Wadu, tidak membuat Polisi bergeming. Seiring waktu, Kasus ini lambat laun tenang dan baru kembali bergema setelah Koordinator KPK2 membuka surat polda ke publik melalui media massa.

Polisi Tindak Lanjut

Walau terlambat, bahkan belum mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti surat Polda NTT, namun setidaknya desakan masyarakat dan kuatnya pemberitaan media boleh dianggap berhasil memaksa polisi untuk membuka kembali kasus dengan memeriksa sejumlah saksi.

Romo Yeremias Rongan Rianghepat, Pr kepada media ini, Selasa (27/5/2015) mengaku menghadap penyidik Polres Lembata, Senin (26/5/2015) untuk bersaksi terkait keberadaan sebuah mobil merah yang sempat dia lihat terpakir di halaman Dekenat Lembata, di malam 8 Juni 2013. Mobil merah itu diduga ditumpangi oleh sejumlah pelaku pembunuhan untuk datang ke kebun milik korban Laurens Wadu.

“Saya diperiksa selama satu setengah jam oleh penyidik Roki J Lomi, pertanyaan yang diajukan seputar mobil merah yang saya lihat tepat dimalam kejadian itu. intinya, saya mengatakan bahwa benar pada malam itu saya lihat mobil merah pakir di halaman dekenat, atau jalan lama menuju hutan keam. Saya tidak tahu, mobil itu milik siapa, tetapi sering saya lihat terparkir di halaman rumah jabatan Bupati Lembata,” terang Yermin.

Terhadap langkah hukum itu, kembali Direktur LBH Lontar Juprians Lamabelawa, Selasa (27/5/2015) mengapresiasi langkah polisi. Namun demikian, dia berharap dalam proses pemeriksaan lanjutan itu, Polisi tidak terpaku pada keterangan para terdakwa maupun keterangan saksi lain yang pernah di ungkap dalam persindangan di Pengadilan Negeri Lewoleba.

Dalam proses ini, kata Juprians, Polisi diharap menggali fakta lain misalnya, dengan mempelajari rekaman pembicaraan antar para terdakwa melalui pembicaraan telepon, karena pada proses penyelidikan dan penyidikan waktu lalu polisi sudah menyita handphone para tersangka, yang sekarang berstatus terpidana, disamping terus menggali fakta lain dari masyarakat.

Langkah ini menurut Jupri sebagai upaya nyata polisi untuk mengembalikan citranya yang merosot di mata masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Lembata.

“Yah..walau belum tindak lanjuti temuan Polda NTT, tetapi dengan panggil dan periksa saksi dalam kasus Laurens Wadu saya apresiasi. Saya juga harap, dalam langkah pemeriksaan kasus ini, polisi tidak saja terpaku dengan kesaksian yang sudah terungkap di pengadilan. Polisi yang profesional selalu punya cara untuk mengungkap sebuah kasus. Dan saya kira ini penting, sebagai cara nyata Polres Lembata untuk kembalikan citranya yang terlanjur merosot di mata masyarakat pencari keadilan,” ujar Juprian. (Yogi Making)

Gerakan Seribu Rupiah, Warga Matim Diminta Berpartisipasi Dukung Provinsi Kepulauan Flores

Next Story »

Bupati Ende : “Kinerja Turun, Jabatan Juga Turun”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *