Anggaran Pilkada Mabar untuk Panwaslu Tidak Cukup

KUPANG. FBC- Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) untuk penyelenggaraan pilkada bulan Desember 2015 mendatang yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) dinilai terlalu kecil. Pemerintah kabupaten dan DPRD setempat diminta untuk memberi dukungan tambahan dana sesuai kebutuhan.

Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna yang dihubungi di Kupang, Minggu (17/5/2015) menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat telah mengalokasikan dana pilkada untuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas sebesar Rp 1 miliar. Setelah dihitung sesuai kebutuhan, anggaran dimaksud sangat minim dan tidak cukup untuk membiayai seluruh tahapan pengawasan yang dilakukan Panwas dan jajarannya.

“Kita sudah tugaskan Panwas untuk bertemu dengan pemerintah daerah dan dewan untuk menjelaskan substansi pengawasan dan kebutuhan anggaran. Karena anggaran yang minim bisa menghambat proses pengawasan,” kata Jemris tanpa menyebut berapa total dana yang harus dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan.

Untuk Kabupaten Ngada yang belum alokasi anggaran untuk Panwas, Jemris katakan, panwas sudah bertemua pemerintah daerah dan dewan. Bahkan sudah mengajukan permohonan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan panwas. Namun belum mendapat jawaban soal besaran dana yang akan dialokasikan, karena anggarannya belum diasistensi.

Ilustrasi Kota Labuan Bajo

Ilustrasi Kota Labuan Bajo

“Suksesnya pilkada, sangat ditentukan oleh pengawasan yang maksimal. Untuk itu, dukungan anggaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan,” tandas Jemris.

Ia menyatakan, selain meminta dukungan anggaran, bertemu dengan pemerintah daerah dan dewan juga untuk meminta fasilitas pendukung dan staf pegawai negeri sipil (PNS) untuk mem-back up sekretariat. Jika sejumlah aspek itu sudah diatasi, tahap selanjutnya adalah perekrutan panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho meminta agar pemerintah dan penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Panwas untuk melakukan persiapan yang baik untuk menyukseskan pelenyelenggaraan pilkada serentak di sembilan kabupaten pada akhir tahun ini. Persiapan yang perlu mendapat perhatian serius adalah personil, anggaran dan data pemilih.

“Kita minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pilkada untuk menyelenggarakan tugas mereka. Hal ini untuk mengantisipasi sejumlah aspek yang tidak diinginkan,” kata Kasintus.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini mengatakan, tugas panwas sangat berat. Karena itu kerja sama dengan pihak lain, terutama aparat keamanan sangat diperlukan. Tentunya, dukungan dana yang memadai tentunya dibutuhkan. Sehingga dengan dukungan anggaran yang diberikan, Panwas bisa melakukan tugas pengawasan dengan baik.

Kasintus menambahkan, jika pemerintah kabupaten berkeberatan untuk mengalokasikan dana sesuai yang dibutuhkan, bisa meminta bantuan di pemerintah provinsi. Sehingga pemerintah provinsi bisa memberi bantuan melalui dana hibah untuk memberi suport anggaran pada perubahan APBD NTT yang akan dilaksanakan Juni atau Juli mendatang.

Anggota dewan asal Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, ruang suport dari provinsi untuk menyukseskan pilkada sangat terbuka luas. Apalagi pemerintah pusat telah meminta pemerintah provinsi agar memberi suport terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang. (Oni)

Maksimus Gasa : Mabar Butuh Pembangunan Infrastruktur Jalan

Next Story »

12 Rumah di Kampung Ujung-Labuan Bajo Ludes Terbakar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *