Alokasi Dana Tidak Sesuai, Pemkab Sikka Tolak Rencana Peningkatan Fasilitas RSUD TC Hillers

RSUD TC Hilers Maumere yang sudah berubah status menjadi badan layanan umum daerah ( BLUD ). ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

RSUD TC Hilers Maumere yang sudah berubah status menjadi badan layanan umum daerah ( BLUD ). ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

MAUMERE, FBC - Dana pembangunan sarana dan pra sarana RSUD TC Hillers Maumere untuk peningkatan pelayanan kesehatan  dikembalikan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Sikka karena tidak sesuai dengan usulan yang diajukan.

Dana yang diajukan Pemkab Sikka tersebut sesuai grand design sebesar 27 miliar rupiah sementara yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara) hanya sebesar 18 miliar rupiah saja.

Anggaran peningkatan sarana dan pra sarana rumah sakit ini dilakukan untuk menaikan status rumah sakit milik pemerintah daerah ini dari awalnya tipe C menjadi B.

Di Flores direncanakan ada dua rumah sakit tipe serupa yang akan dibangun di Flores yakni Maumere dan sebuah kabupaten di Manggarai. Anggaran pembangunan juga memakai tahun tunggal bukan tahun jamak sehingga tidak bisa dialokasikan di tahun berikutnya.

Hal ini dikatakan wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar kepada FBC yang menemuinya, Sabtu (16/05/2015). Pernyataan ini disampaikan Nong Susar menanggapi pernyataan wakil ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilanang saat bertatap muka dengan pemerintah dan masyarakat Lembata di Wulandoni, Selasa (05/05/15 ).

Pius saat itu mengatakan agar pemkab Lembata tidak boleh meniru pemkab Sikka yang mengembalikan dana yang sudah dialokasikan APBN 2014 untuk pembangunan fasilitas kesehatan.

Dikatakan Nong Susar, pemerintah kabupaten Sikka juga sudah melakukan konsultasi ke pusat dimana dari grand design awalnya bangunan tiga lantai dijadikan bangunan dua lantai tapi itu juga tidak bisa sehingga pemkab Sikka tidak berani mengerjakan dan dananya dikembalikan ke pusat.

“ Sekarang kita mau kerjakan sesuai grand design tapi tentunya tidak sesuai spesifikasi. Jika dipaksakan maka resikonya bisa masuk penjara “ ujarnya.

Seharusnya tegas Nong Susar, pemerintah pusat mengalokasikan dana sesuai permintaan. Atau bisa juga sambungnya alokasi dananya memakai tahun jamak atau multi years sehingga sisanya dianggarkan di tahun berikutnya. Setelah semua hasil konsultasi tidak menemukan kata sepakat, dengan berat hati ucap Nong Susar dana tersebut ditolak. Selain itu sebutnya, banyak dana dari pusat yang juga terkadang ditransfer bertahap.

“ Siapa sih yang dikasih dana tapi tidak mau? Sekarang sedang dinegosiasikan kalau bisa kembali ke pembangunan gedung satu lantai saja,“ sambungnya.

Pemkab Sikka pun lanjut Nong Susar, sudah menyampaikan hal ini ke Pius Lustrilanang selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan Flores, Alor dan Lembata dan sudah dimaklumi. Nong Susar pun berharap agar bila ada permintaan dana untuk pembangunan sarana dan pra sarana di daerah, pemerintah pusat hendaknya mengalokasikannya sesuai dengan permohonan yang diajukan. (Ebd)

PNS Kumpul Dana Dukung Azizah, Tidak Termasuk Gratifikasi

Next Story »

Manggarai Timur Kembangkan 1000 Hektar Padi Sawah

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *