Tupoksi BPK Hanya Pemeriksaan dan Pemberian Opini

Kepala BPK Perwakilan NTT, Khabib Zainuri ketika Media Gathering di Kupang

Kepala BPK Perwakilan NTT, Khabib Zainuri ketika Media Gathering di Kupang

KUPANG. FBC - Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dan tidak sampai pada tindakan pidana atas pengelolaan keuangan. BPK hanya sampai pada pemberian opini dan selanjutnya pihak yang berwajib melakukan investigasi yang lebih mendalam.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Khabib Zainuri sampaikan ini pada kegiatan Media Gathering yang dihadiri sejumlah media massa di Kupang, Selasa (7/4). Kegiatan ini bertajuk “Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan NTT melalui Sinergi dengan Media Massa.”

Zainuri mengatakan, walau pemeriksaan keuangan tidak sampai pada tindakan pidana, namun tetap disajikan adanya indikasi kerugian pengelolaan keuangan negara. Selain itu, setiap jenis opini yang diberikan, selalu disertai rekomendasi tindak lanjut kepada setiap entita atau unit pengelola keuangan.

“Setiap entitas diberi kesempatan selama 150 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika entita yang bersangkutan tidak melaksanakan temuan administrasi dimaksud, akan diserahkan ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” kata Zainuri tanpa menyebut jumlah rekomendasi yang belum dan telah ditindaklanjuti.

Kepala Sub Auditorat NTT I BPK RI Perwakilan NTT, Ilsendi Hatuaon menyebutkan, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ketiga jenis dimaksud yakni, pemeriksaan keuangan dalam rangka pemberian opini, pemeriksaan kinerja berkaitan dengan pelaksanaan program, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka pemberian kesimpulan.

Lebih lanjut ia menerangkan, ada empat kategori opini yang diberikan BPK terkait pemeriksaan yang dilakukan, yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini menyatakan bahwa, laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dimana pada umumnya laporan keuangan telah telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar.

Opini lainnya, lanjut Ilsendi, adalah Tidak Wajar (TW). Opini ini menunjukkan, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusunan laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan. Opini keempat adalah Menolak Memberikan Pendapat atau disclaimer. Pemberian opini ini dimana, auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan karena berbagai hal. Misalkan, pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.

Ilsendi menyatakan, kerugian yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan dibagi atas dua yakni terjadi akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja, dan terjadi karena kelalaian. Bila BPK menilai kerugian terjadi hanya karena kelalaian, dan bukan karena tujuan memperkaya diri sendiri, BPK akan meminta pihak terperiksa untuk hanya mengganti kerugian tersebut. Caranya, dengan membayar uang yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau pelaksanaan ganti rugi tersebut dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepad lembaga dewan,” tandas Ilsendi.

Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan NTT, Teguh Priyantono menerangkan, tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara dan hasilnya disampaikan kepada lembaga dewan dan pemerintah sebagai pihak yang diperiksa. Kegiatan media gathering seperti ini dipandang penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. (Oni)

Lembata Belum Tahu Kekurangan Soal UN

Next Story »

Pater Bruno, Ibu dan Kampung Halaman

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *