Segera Digelar Pertemuan Selesaikan Masalah Batas Matim-Ngada

KUPANG. FBC –Upaya untuk menyelesaikan masalah tapal batas antara kabupaten Manggarai Timur (Matim) dan Kabupaten Ngada masih terus diupayakan oleh pemerintah provinsi NTT. Direncanakan tahun ini juga akan digelar pertemuan lanjutan untuk menyatukan pemikiran soal itu.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam Rapat Kerja dengan DPRD NTT di Kupang, Selasa, 21 April 2015 menguraikan tuntas masalah ini mulai dari awal hingga posisi saat ini untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan DPRD NTT.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

Gubernur menjelaskan, kabupaten Matim mengakui batas wilayah itu tepat di segmen Buntal dan Bakit berdasarkan peta topografi tahun 1916 dan diperbaharui tahun 1918. Selain itu ada pernyataan bersama Bupati Manggarai dan Bupati Ngada Nomor Khusus/1973 yang dikukuhkan dengan keputusan Gubernur NTT Nomor 22 tahun 1973.

Sementara Kabupaten Ngada tidak mengakui batas wilayah di Buntal dan Bakit. Alasannya, peta topografi itu merupakan produk Belanda yang digunakan untuk kepentingan perang. Dan keputusan Gubernur Nomo2 22 tahun 1973 itu hanya mengakomodir kepentingan elit politk bukan kepentingan masyarakat.Karena itu masyarakat Ngada menginginkan penyelesaian batas harus ditetapkan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Gubernur kemudian menguraikan sejumlah langkah penyelesaian yang sudah ditempu selama ini oleh kedua belah pihak. Tanggal 20 Januari 1973 ada pertemuan musyawarah bersama antara pemerintah kabupaten Ngada dan Manggarai yan dipimpin Bupati Ngada dan Bupati Manggarai saat itu yakni Yan Yos Botha dan Frans Sales LegaG Hasilnya dituangkan dalam keputusan bersama bernomor: Khusus/1973.

Kemudian ada berita acara kesepakatan bersama antara Bupati Manggarai Christian Rotok dan Bupati Ngada saat itu, Pie J. Nuwawea pada tanggal 9 Juni 2006 di Kupang yang intinya menyetujui batas wilayah kedua kabupaten bertetangga ini di Buntal dan Bakit.

Frans Lebu Raya lebih lanjut menjelaskan, sudah ada rapat koordinasi tanggal 8 Agustus 2012 di Kupang dimana pemerintah provinsi saat itu menegaskan beberapa hal penting kepada kedua Bupati yakni Bupati Manggarai Timur dan Ngada bahwa pemerintah menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi saja dan tidak membatasi atau menghilangkan hak kepemilikan masyarakat atas tanah baik peroorangan maupun komunal.

Selain itu Gubernur meminta kedua Bupati untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal itu agar mereka dapat memahami dengan baik dan benar terhadap batas wilayah pemerintahan yang telah ditetapkan pemerintah.

Frans Lebu Raya kemudian mengatakan, tahun ini pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan antara Pemda Matim dan Pemda Ngada dengan meliatkan para tokoh agama dari kedua belah pihak terutama Uskup Agung Ende dan Uskup Ruteng dan para alim ulama dalam rangka mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah batas kedua wilayah itu.

“Kita agendakan pertemuan di tahun ini dengan melibatkan berbagai unsur yang diharapkan dapat memberikan kecerahan berpikir dan mengambil keputusan yang baik. Kita berharap fasilitas yang dilakukan ini bisa membuahkan hasil dan menjadi keptusan final untuk ditaati selanjutnya,” kata Gubernur. (Oni)

Perempuan Manggarai Barat Masih Terbelenggu

Next Story »

Tetap Dibangun Hotel di Pantai Pede

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *