Hari Kartini

Perempuan Manggarai Barat Masih Terbelenggu

Para perempuan sedang mengikuti diskusi publik di Aula Setda Manggarai Barat, Selasa (21/4/2015)

Para perempuan sedang mengikuti diskusi publik di Aula Setda Manggarai Barat, Selasa (21/4/2015) (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

LABUAN BAJO, FBC- Dalam banyak aspek kehidupan, perempuan Manggarai Barat masih sering menjadi korban ketidakadilan gender. Perempuan adalah pihak yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan.

Upaya memperjuangkan kesetaraan gender oleh kalangan aktivis dan pemerintah hingga kini belum banyak membawa perubahan yang berarti. Perempuan masih termarginalkan baik secara ekonim, sosial, budaya dan politik.

Di bidang ekonomi misalnya, perempuan seringkali harus menanggung beban yang tidak ringan. Ia mesti berperan ganda karena harus dihadapkan pada persoalan domestik atau berbagai urusan dalam rumah tangga maupun urusan sosial atau publik.

Sementara itu, sumber daya perempuan pun masih belum memadai bahkan kerapkali diabaikan terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kian maju namun belum banyak mendorong emansipasi dan kesetaraan gender di tengah masyarakat.

Kondisi faktual tersebut dikemukakan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manggarai Barat, Pudji Astuti dalam acara Hari Ulang Kartini yang digelar di Aula Setda Manggarai Barat, Selasa (21/4/2015).

Ia menyatakan, posisi perempuan pada umumnya, dan perempuan Manggarai Barat khususnya masih dihadapkan pada beragam persoalan baik yang bersifat domestik maupun publik. Berbagai masalah perempuan hanya bisa diatasi jika adanya keterlibatan dari semua pihak.

Ketidaksetaraan gender kata dia, telah melahirkan berbagai ketimpangan di tengah masyarakat dan kelompok yang paling rentan adalah kaum perempuan.

Salah satu persoalan yang dihadapi kaum perempuan Manggarai Barat yakni belenggu budaya. Belenggu budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki misalnya, merupakan salah satu faktor penghambat proses emansipasi.

Seorang peserta diskusi publik di Aula Setda Manggarai Barat, (Selasa, 21/4/2015) terlibat aktif dalam memberikan pertanyaan dan saran. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Seorang peserta diskusi publik di Aula Setda Manggarai Barat, (Selasa, 21/4/2015) terlibat aktif dalam memberikan pertanyaan dan saran. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Karena itu, gerakan emansipasi atau memperjuangkan kesetaraan gender tidak boleh dilakukan secara liniear atau menjadi gerakan sendiri- sendiri, individual tetapi harus menjadi gerakan bersama semua stakeholders atau pemangku kepentingan.

Contoh diskiriminasi dan ketidakadilan gender juga terjadi di borikrasi pemerintahan di mana kaum perempuan belum banyak diberi peran dalam pengambil kebijakan publik. Padahal, banyak perempuan yang sesungguhnya mampu atau memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Untuk itu, menurut dia, gerakan emansipasi dan kesetaraan gender mesti terus menerus diperjuangkan terutama oleh kaum perempuan itu sendiri. Perempuan harus berjuang dan berani keluar dari situasi yang membelenggu dan harus mampu melepaskan diri dari kondisi ketidakadilan, diskriminasi dan situasi yang secara langsung pun tidak langsung telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Kerentanan perempuan juga terpotret dalam bidang kesehatan di mana kematian ibu dan anak masih cukup tinggi di wilayah ini. Kondisi demikian, menuntut kaum perempuan untuk harus berjuang untuk dapat keluar dari siatusi yang membelenggu.

Sementara itu, dalam pandangan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, belenggu kebudayaan bukan dimasudkan bahwa budaya itu tidak baik atau menjadi penyebab ketidaksetaraan gender, ketidakadilan dan peminggiran terhadap kaum perempuan tetapi kerapkali budaya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu sehingga berdampak buruk bagi kaum perempuan.

Sterotipe atau stigmatisasi-stigmatisasi negatif atas nama budaya juga ikut menyuburkan ketertindasan kaum perempuan. “Jadi, belenggu budaya tidak diartikan bahwa budaya itu tidak baik. Hanya terkadang perempuan dibelenggu oleh budaya yang melihat kaum perempuan sebagai manusia kelas dua atau perlakuan tidak adil atas nama budaya,”ujarnya.

Menurut dia, mesti dibedakan antara peran-peran perempuan sebagai makluk social dan juga manusia yang memiliki kodrat berbeda dengan laki-laki. Karena secara kodrati, perempuan diciptakan secara berbeda dengan laki-laki namun, dalam hal peran atau fungsi sesungguhnya antara perempuan dan laki-laki memiliki peran dan fungsi yang sama dan setara.

Memasak misalnya, tidak seharusnya menjadi tanggung jawab perempuan semata tetapi memasak juga harus bisa menjadi tanggung jawab dan pekerjaan laki-laki. Dalam realitas sosial, banyak laki-laki juga yang bisa memasak. Maka paling penting adalah berjuang untuk mewujudkan kesetaraan gender yakni upaya mendorong adanya emasipasi atau persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Perbedaan kodrat sebagai perempuan atau laki-laki tidak boleh dijadikan landasan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Karena secara kodrati, perempuan diciptakan secara berbeda dengan laki-laki.

Perempuan miisalnya, diciptakan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Bupati Dula mengajak kaum perempuan Manggarai Barat untuk selalu berjuang dan berusaha mewujudkan emansipasi dan kesetaraan gender baik di lingkungan tempat bekerja maupun di dalam keluarga.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Mabar bekerjasama dengan Yayasan Sunspirit Labuan Bajo tersebut juga diisi dengan pemutaran film dokumenter dan diskusi publik. Film documenter produksi Yayasan Sunspirit tersebut mengangkat realitas kehidupan social para pedagang tradisional di Pasar Batu Cermin, Labuan Bajo.

Film berjudul “Ceritera Dari Lapak” tersebut bertujuan menggugah sekaligus menggugat hati dan kepedulian peserta terutama pemerintah agar terlibat aktif memperjuangkan nasib kaum pedagang tradisional yang sebagian terbesar dari pedagang adalah kaum perempuan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi publik seputar kesetaraan gender dan realitas sosial yang selama ini masih membelenggu kaum perempuan Manggarai Barat. Di penghujung acara, para peserta yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu PNS dan birokrasi pemerintah merekomendasikan beberapa point penting kepada pemerintah daerah dan sejumlah pihak lain untuk ditindaklanjuti melalui program-program pembangunan ke depan. (Kornelius Rahalaka)

Istri Buruh Migran Dihamili Mantan Anggota DPRD Lembata

Next Story »

Segera Digelar Pertemuan Selesaikan Masalah Batas Matim-Ngada

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *