Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Perempuan Kian Merambah Dunia Maskulin

Oleh : Canisius Maran

Hari Kartini, selalu membawa kita ke dalam sebuah diskursus yang selalu menarik yaitu tentang perempuan dalam hubungannya dengan ranah publik. Tentang meningkatnya jumlah perempuan karir di berbagai sektor dan semakin banyak perempuan Indonesia menempati level pimpinan di berbagai perusahaan swasta, BUMN dan pemerintahan. Bahkan dunia hukum dan teknik yang sangat maskulin pun sudah dirambah kaum perempuan.

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Ada faktor alam yang secara otomatis terbawa kaum perempuan dan itu selalu menjadi kekuatan bagi mereka dalam menilai dan mengidentifikasi berbagai peluang dan kecenderungan dalam karir, membuat mereka lebih peka mengambil keputusan-keputusan strategis.

Tampilnya perempuan dalam situasi konflik dan kerusuhan selalu membawa suasana damai, apakah di Timor Leste pasca referendum atau yang meluas di Ambon di masa lalu. Namun peran mereka ini kemudian lenyap ditelan hingar bingar demokrasi.

Dengan berjalannya waktu, isu jender yang mengarah pada konotasi bias mulai pudar menyusul longgarnya cengkeraman kemewahan budaya lokal dan harmonisasi parameter kesamaan hak terhadap stigma subordinasi. Dominasi budaya lokal terhadap perempuan dalam perkawinan pun tidak lagi kental seperti dalam novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli (1922).

Ketika itu, simbol kultur agraris masih sangat melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat desa. Berikut kalkulasi hubungan secara patron klien dalam adat dan budaya yang dikultuskan, memberi status kemewahan luar biasa terhadap dunia patriarki. Cinta pada waktu itu lebih mengandung makna sebuah kata benda, terungkap secara halus dalam bahasa simbol adat, namun tetap dipahami seperti yang pernah kita pelajari dalam ilmu hitung dagang.

Kaum muda saat itu memang terlalu sulit melawan otoritas orang tua yang berpegang teguh pada prinsip adat dan ikut mengatur lembaga perkawinan. Namun situasinya kemudian menjadi rumit ketika kaum perempuan yang diberi kesempatan orang tua melanjutkan pendidikan, kemudian mendapat pekerjaan yang layak, mereka juga yang mulai meragukan prinsip orang tua, lebih-lebih ketika rantai kekebasan terbuka dan bersamaan dengan tuntutan aktualisasi diri dan menyadari memiliki hak yang sama secara jender di mata hukum.

Situasi kini sudah berubah. Pembicaraan tentang emansipasi sudah tidak menarik. Kalau ada perempuan mengatakan masih dalam “sangkar” berarti bukan salah sangkarnya. Perempuannya yang tidak berani menghancurkan sangkar itu untuk tampil ke dunia publik. Perempuan harus berani seperti kata Emily Bennington dalam bukunya Who Says It’s A Man’s World (2012): “siapa bilang cuma laki-laki yang bisa, siapa bilang ini dunianya laki-laki”.

Terbukti kita pernah punya presiden perempuan, ketua partai perempuan, kepala daerah, legislatif, polisi dan tentera, kapten kapal, kepala stasiun kereta. Mereka membangun karir tanpa bertanya ini dunia siapa, dan berapa banyak laki-laki yang akan mereka sisihkan dalam persaingan merebut posisi puncak.

Beberapa contoh dari sekian banyak perempuan yang berada di puncak perusahaan antaranya, Lenny Sugihat, Direktur Utama Perum Bulog. Perempuan ini harus membeli hasil pertanian dari petani dengan harga wajar agar petani tetap bisa menanam. Juga Bernadette Ruth Irawaty Setiady, meniti karir di Kalbe Farma dari bawah hingga menjadi CEO.

Di luar negeri, contoh yang pas dengan aktivitas kita, sebut saja Sheryl Sandberg dari Facebook, Marissa Mayer dari Yahoo, Roxanne Varsa dari Microsoft, Susan Wojcicki dari Youtube adalah beberapa perempuan pentolan teknologi informasi yang tidak takut sendirian berada di posisi tertinggi perusahaan. Meski dari negara maju, mereka tetap bicara kesetaraan jender.

Di Indonesia, selain yang sudah disebut diatas, ada perempuan muda mampu menghasilkan ratusan milyar dari usaha yang dikelola (Taman Wisata Candi Borobudur). Sebaliknya, 60% pemilik UKM adalah perempuan yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja informal.

Dan jika boleh berkata jujur, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan masuk dalam kategori ini. Berhenti secara sadar dari sekolah, menjadi pedagang ikan di pantai Pangandaran, adalah bagian dari perjuangan mengatasi berbagai rintangan hidup, hingga mendirikan pabrik ikan dan meluas hingga ke Asia dan Amerika.
Sekali lagi, karena mereka perempuan, lebih sabar menerima kenyataan, lebih bisa mengatur keuangan, tangguh, memiliki rencana teratur, pandai membaca situasi pasar dan mengetahui persis pintu-pintu mana saja yang harus dilewati dan sadar bahwa tidak ada jalan pintas untuk meraih sukses. Susi adalah contoh dari aktualisasi diri secara penuh (fully actualizing person) yang dalam bahasa Carl R. Rogers disebut fully alive (On Becoming a Person, 1961).

Karena itu, isu kesetaraan jender sudah tidak perlu dipolitisasi, karena di ruang publik, tidak ada lagi pengaturan kerja seturut jenis kelamin. Seperti dulu hanya anak perempuan wajib sekolah perawat kesehatan, sekarang, banyak anak laki-laki berlomba masuk akademi perawat. Sebaliknya, dunia teknik dan hukum justru semakin banyak dipenuhi perempuan.

Dengan demikian, kita boleh mengatakan bahwa perempuan telah mematahkan pandangan stereotip filsuf Aristoteles yang mengatakan perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap. Mereka juga menantang pendapat ahli psikoanalisa Sigmund Freud, bahwa kebahagiaan terbesar seorang wanita apabila keinginannya memiliki bayi menjadi nyata, apalagi kalau bayi itu laki-laki, yang berarti membawa kelamin laki-laki yang sangat diidam-idamkannya.

Hanya Eric From, pengikut Freud justru tidak setuju nasib perempuan ditentukan oleh struktur anatominya, meski dia percaya, struktur itu memberi warna kepada sifat perempuan. Bagi Fromm, warna tidak bisa dijadikan dasar perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. “Warna itu seperti kunci nada di mana sebuah lagu ditulis,” kata Eric Fromm (1949).

Dan warna itu mulai didobrak perempuan pada tahun 1980-an setelah dasawarsa sebelumnya PBB mendeklarasikan Perempuan dan Pembangunan (Women and Development, WAD) dan Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development, WID) dengan titik berat kesetaraan dalam pembangunan yang mempromosikan peran perempuan dalam bidang ekonomi..

Konsep ini sungguh merasuki negara berkembang seperti di Bangkadesh, Palestina, Vietnam, sama saja dengan yang kita saksikan di Kewapante, Ende dan Paris Lewoleba dimana perempuan terlibat penuh dalam kehidupan ekonomi keluarga, apakah itu di ladang ataukah di pasar.

Sebuah konsep kultural yang membawa perempuan sampai hari ini, bahwa perempuan dan pembangunan merupakan dua sisi mata uang. Dan apa yang bisa dilakukan perempuan dalam pembangunan, menyangkut peran serta mereka, dan kesetaraan, meski sampai kini masih saja diperdebatkan di ruang publik karena selalu saja ada pandangan stereotip.

Eksistensi perempuan dimana dan kapan pun selalu menjadi sangat menarik, lebih-lebih ketika mereka berani menghadang kerasnya dunia pertarungan, seringkali harus berhadapan dengan laki-laki. Siapa yang lebih bijak menghitung pasti akan keluar sebagai pemenang.

Namun keberanian macam apa pun atas dasar subordinasi dan kepentingan, tetap selalu ada batas hukum, karena ada juga perempuan yang karena terlalu berani lantas kemudian menyerempet hukum yang ujung-ujungnya menjadi penghuni LP Pondok Bambu, Jakarta.

Keberanian yang diharapkan tentu tetap mengacu pada landasan tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri (Abraham Maslow, 1940). Namun teori ini tetunya tidak membuka pintu otonomi seluas-luasnya bagi perempuan untuk “bebas dari” dan “bebas untuk”. Meski ada banyak perempuan menolak kebebasan hanya atas dasar aktualisasi diri karena mereka tidak ingin membiarkan keluarganya “kering” di rumah tanpa kehadiran dirinya.

Tetapi aktualisasi juga penting didorong, bukan hanya menyangkut nominal di bidang ekonomi keluarga, tetapi perempuan berpenddikan mempunyai akses lebih luas dalam pasar kerja dan aktif dalam kegiatan organisasi. Mereka inilah yang kemudian memberi warna dalam mengurangi ledakan penduduk, membantu pemerintah dalam menurunkan indeks fertilitas, pada akhirnya mengurangi anggaran pemerintah daerah dalam program KB.

Kita telah menyaksikan banyak perempuan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan berikut kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan dan komitmen untuk memperjuangkan nasib perempuan yang merupakan kebutuhan strategis. Program difokuskan pada gugatan horizontal yaitu pada kebijakan diskriminatif.

Muncul pula pendekatan partisipasif dan sensitif terhadap kebutuhan semua jender, pada sisi lain post-feminisme mulai menggelajala dan tidak lagi mengacu pada pendekatan patriarkhis yang selama ini hanya menonjolkan kelemahan fisik perempuan.

Dan sejalan dengan kemajuan yang diraih dalam bidang ekonomi berikut pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan, kita menyaksikan di daerah pun semakin banyak muncul perempuan di ruang publik. Dan semakin banyak perempuan menjejali ruang publik, lebih-lebih bidang yang dianggap sangat maskulin seperti hukum dan teknik, merupakan bukti dimana tingkat kesetaraan itu sudah kentara!!! (bersambung)

Menjembatani “Keagamaan Populer”

Next Story »

Perempuan, Iptek dan Kearifan Lokal

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *