Peran Negara untuk Lindungi Buruh Migran Tidak Efektif

Seminar dan Lokakarya Sosialisasi Instrumen Internasional untuk Perlindungan Buruh Migran Sebagai Pedoman Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Buruh Migran, di Aula Kopdit Ankara, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Selasa (14/4/2015). (Foto FBC/Yogi Making)

Seminar dan Lokakarya Sosialisasi Instrumen Internasional untuk Perlindungan Buruh Migran Sebagai Pedoman Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Buruh Migran, di Aula Kopdit Ankara, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Selasa (14/4/2015). (Foto FBC/Yogi Making)

LEWOLEBA, FBC- Kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan luar negeri dinilai tidak menunjukan komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam upaya perlindungan buruh migran.

Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzafah, saat tampil menyampaikan materi dalam acara seminar dan lokakarya Sosialisasi Instrumen Internasional untuk Perlindungan Buruh Migran Sebagai Pedoman Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Buruh Migran, di Aula Kopdit Ankara, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Selasa (14/4/2015).

Chuzafah mengatakan, menilik UU Nomor 39 Tahun 2004 posisi pemerintah dan komitmen negara untuk melakukan perlindungan terhadap buruh migran tidak jelas, image TKI sebagai pahlawan devisa hanyalah sebuah politik migrasi yang cendrung memiskinkan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Menilik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, posisi pemerintah dan peran negara dalam melindungi TKI tidak jelas, para TKI mendapat julukan yang membanggakan sebagai pahlawan devisa, namun kenyataan hanyalah sebuah politik migrasi yang cendrung memiskinan. Jika kita bandingkan dengan negara lain, biaya penempatan TKI di luar negeri paling mahal, di Hongkong mencapai 70 juta per orang,” kata Yuniyanti Chuzafah.

Seminar dan Lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh Migran Care dan didukung Australian Aid itu menampilkan sejumlah Narasumber seperti Yuniyanti Chuzaifah, komisioner Komnas Perempuan, Anis Hidayah dari Migran Care dan Rudi Soik, serta Dicky Komar, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementrian Luar Negeri RI.

Sementara itu Anis Hidayah, Direktris Migran Care dalam seminar tersebut berharap, Pemda Mengintegrasikan Standar Internasional (Labor dan Human Rights) Ke Dalam Kebijakan Daerah Untuk Perlindungan Buruh Migran. Anis juga mengatakan, UU 39 tahun 2004 tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap TKI.

“UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak efektif melindungi ranah ekonomi, tidak ada naskah akademik, tidak berstandar internasional, eksploitatif, skema migrasi berbiaya tinggi, gender blind, sentralistik, trafficking, pelanggaran HAM Massif dan menggenjot remitansi,” ujar Anis Hidayah, Direktris Migran Care dalam seminar tersebut.

Para narasumber dalam kesempatan itu merekomendasi Konvensi Migran PBB nomor 90 dan Konvensi ILO 189 sebagai pijakan Perlindungan Transformatif di Daerah agar para buruh migrant mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah. Seminar sehari ini, melibatkan ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Lembata. (Yogi Making).

Peralatan SAR Masih Terbatas, Komisi V Janji Membantu

Next Story »

Slank Konser di Kupang, Sudah 4.550 Tiket Terjual

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *