Peralatan SAR Masih Terbatas, Komisi V Janji Membantu

Penadatanganan nota kesepakatan (MOU) antara Basarnas dengan Pemerintah Provinsi. (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Penadatanganan nota kesepakatan (MOU) antara Basarnas dengan Pemerintah Provinsi. (Foto: FBC- Bonne Pukan)

KUPANG. FBC – Peralatan Badan Sar Nasional (Basarnas) di Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas bahkan memprihatinkan. Kondisi ini mengundang Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis untuk memberikan perhatian dengan memperjuangkan dana untuk Basarnas NTT.

“Basarnas adalah mitra kerja Komisi V karena itu kami akan mendukung penuh penguatan dan peningkatan fasilitas dan peralatan yang diperlukan oleh Basarnas dalam melaksanakan tugasnya,” kata Fary Djemi Francis pada kegiatan Rakor Search And Rescue (SAR) Daerah Sosialisasi UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan di Kupang, Rabu, 15 April 2015.

Menurut Fary, dari tahun ke tahun anggaran untuk Basarnas mengalami peningkatan. Karena itu Komisi V meminta Badan SAR untuk bertindak aktif melakukan sinergi dengan instansi terkait khususnya dengan Pemda. Karena pada dasarnya Basarnas tidak bisa bekerja sendiri.

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Badan SAR Nasional Agung Prasetyo yang hadir mewakili Kepala Basarnas Pusat menyampaikan, Basarnas tidak dapat bekerja sendiri dalam setiap operasi SAR tanpa adanya peran serta dan dukungan baik dari berbagai pihak.

“Keberhasilan dalam memberikan jasa SAR adalah merupakan hasil kerja sama dan sinergisitas di antara elemen internal Badan SAR Nasional maupun hasil koordinas dan kerjasama yang baik dengan organisasi berpotensi SAR.” tandasnya.

Dia juga menyambut gembira penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara Badan SAR Nasional dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat itu menekankan pentingnya kesiapan dan kerja sama dalam menghadapi bencana.

“Bencana bisa datang kapan saja,bak pencuri. Karena itu kita mesti siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terutama kesiapan Sumber Daya Manusia” kata Frans Lebu Raya.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan bahwa topografi NTT sebagai daerah kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari daratan cukup akrab dengan bencana. Karena itu, dia meminta dukungan dari berbagai pihak terutama Komisi V DPR dan Basarnas untuk menyediakan perbagai fasilitas dan sarana dalam mengantisipasi bencana di NTT.

Ketua Panitia Rakor, Ketut Gede Ardana yang juga Kepala Basarnas Kupang dalam Laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari Rakor adalah menciptakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi berpotensi SAR dan berbagai pihak untuk menumbuhkembangkan Budaya SAR kepada seluruh masyarakat. (Oni)

Pedagang Tolak Pindah, Pemerintah Lembata Belum Bersikap

Next Story »

Peran Negara untuk Lindungi Buruh Migran Tidak Efektif

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *