Pansus LKPJ Bupati Mabar 2014: Dari Indikasi Manipulasi Dokumen Hingga Proyek Fiktif

Penulis :Kornelius Rahalaka

LABUAN BAJO, FBC- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat yang dibentuk untuk menelusuri dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2014 menemukan sejumlah penyimpangan.

Pansus DPRD yang diberi tenggat waktu bekerja selama lima hari ini menemukan sejumlah indikasi manipulasi dokumen dan proyek fiktif di beberapa wilayah.

Salah satu ruas jalan di Kuwus yang rusak parah. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Salah satu ruas jalan di Kuwus yang rusak parah. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Ketua Pansus, Blasius Janu Pandur kepada FBC, Sabtu (11/4/2015) menyebutkan, meskipun Pansus hanya diberi waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelusuran dan kajian terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 namun secara kasat mata dan fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan baik oleh kontraktor selaku peklaksana proyek di lapangan maupun pemerintah daerah.

Indikasi penyimpangan dan dugaan KKN itu, sebutnya,  dimulai dari buruknya kualitas proyek, manipulasi dokumen hingga proyek fiktif. “Pansus menemukan banyak sekali penyimpangan. Mulai dari rendahnya kualitas proyek, manipulasi dokumen hingga proyek fiktif,”ujarnya.

Ia mencontohkan, pada belanja operasi pegawai yakni sebesar Rp. 79.100.013.778 dengan komponen tunjangan terbesar yakni pos tunjangan profesi guru sebesar Rp. 56.782.288.598. Namun, hingga kini tunjangan tersebut belum direalisasikan atau dibayar kepada para guru.

Pada varian belanja pegawai tercatat anggaran tersisa sebesar Rp. 22.317.725.180. Atas kejanggalan ini, Pansus sudah meminta klarifikasi kepada PKAD dan menemukan dokumen yang berbeda dengan varian yang sama namun ditemukan perbedaan dalam hal jumlah dana yakni hanya sebesar Rp. 18.603. 111.398. Anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan komponen gaji pokok PNS beserta tunjangan-tunjangannya.

Kendaraan terpaksa melewati kali karena jalan rusak  (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Kendaraan terpaksa melewati kali karena jalan rusak (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Indikasi penyimpangan juga terjadi pada belanja modal antara varian anggaran dan realisasi mencapai Rp. 36.024.640.185 pada komponen terbesar terdapat pada belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan realisasi mencapai Rp. 23.932.689.305.Kondisi demikian menggambarkan tidak optimalnya penyerapan anggaran lantaran banyak item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan banyak kegiatan yang tidak selesai tepat waktu.

Rendahnya penyerapan anggaran mengakibatkan daerah mengalami surplus sebesar Rp. 83.131.798.299. Ditambah dengan pembiayaan netto maka Silpa daerah tahun 2014 mencapai Rp. 121.657.022.028.

Silpa yang besar mengindikasikan dua hal yakni perencanaan yang kurang bagus dan banyaknya program kegiatan yang gagal. “Ini bukti nyata kegagalan pemerintah.Ini ironi karena disatu sisi pemerintah selalu mengeluh tentang keterbatasan dana tetapi di sisi lain, postur APBD menunjukkan komposisi lebih besar justru pada pembiayaan aparatur,”tambah Blasius.

Pansus DPRD juga menyoroti soal pembangunan fasilitas sekolah yang cenderung berorientasi pada pembangunan fisik tetapi tidak didukung dengan kajian yang mendalam seperti daya dukung antara lain jumlah siswa, kesiapan tenaga guru dan kemampuan masyarakat khususnya orang tua siswa.

Selain itu, manajemen sekolah yang morat marit, fasilitas yang tidak tersedia atau masih kurang serta akses siswa ke sekolah. Selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga kurang mendapat perhatian pemerintah.

Jembatan Wae Mege yang belum selesai dikerjakan. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Jembatan Wae Mege yang belum selesai dikerjakan. (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Dibidang pendidikan pun sama. Banyak fasilitas yang dibangun tetapi fasilitas penunjang lainnya seperti ketersediaan tenaga medis, alat medis dan obat-obatan sering tidak tersedia atau minim.

Proyek Bermutu Rendah dan Fiktif

Hasil investigasi dan kajian Pansus menemukan banyak proyek yang dikerjakan asal jadi, bermutu rendah dan fiktif. Pembangunan gedung SMAN 2 Kuwus di Hawe dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000 kondisi bangunanya mulai rusak sebelum digunakan. Tembok mengalami keretakan berikut konsen pintu dan jendela sudah mulai rusak. Bangunan SMAN I Lembor senilai Rp. 95.000.000 sebagian bangunan belum selesai dikerjakan. Pada lokasi yang sama pada tahun 2014 lalu telah dibangun sebuah unit bangunan sekolah namun anehnya bangunan itu tidak tercantum di dalam pagu anggaran.

Pembangunan gedung SMPN 4 Amba juga mengalami nasib serupa. Kondisi bangunan seperti konsen dan dua ruangan kelas telah rusak parah diduga bangunan menggunakan kayu yang tidak kuat. Banyak kaca sekolah yang sudah rusak. Fakta lain yang ditemukan tim Pansus yakni di sekolah tersebut hanya memiliki 1 guru PNS dengan jumlah siswa mencapat 107 orang. Beberapa sekolah juga tidak memiliki fasilitas meubelair sehingga aktivitas belajar mengajar belum dapat berjalan.

Sementara itu, di Kecamatan Welak Pansus menemukan adanya pungutan uang sekolah yang cukup tinggi. Beban biaya sekolah berkisar antara Rp.850.000 hingga Rp. 1.400.000 per siswa. Dana tersebut sebagian digunakan untuk membiayai para guru komite di sekolah-sekolah. Tim Pansus juga menemukan bangunan Pustu dan Puskesmas serta rumah para medis yang tidak layak huni seperti pembangunan rumah medis di Golo Wedong senilai Rp. 291.687.000. Di mana atap dan kayu untuk bangunan itu nyaris roboh karena dibuat dari kayu bermutu rendah.

Sedangkan proyek fiktif ditemukan pada pembangunan ruang unit gawat darurat (UGD) Puskesmas Wae Nakeng Kecamatan Lembor. Pembangunan ini merupakan realisasi fisik proyek lanjutan pembangunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 13.068.000. Namun proyek tersebut tidak ditemukan di lapangan. Selain itu, data pembangunan rumah tunggu disinyalir terjadi perbedaan anggaran yakni antara anggaran berdasarkan laporan pemerintah dengan realisasi anggaran di lapangan. Anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 139.500.000 sementara laporan realisasi lapangan mencapai Rp. 276.136.000. Bangunan ruang tunggu itu pun tanpa plafon.

Selain proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kondisi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kondisi serupa. Proyek pemeliharaan jalan Golo Welu-Orong senilai Rp. 1.320.000.000 disinyalir dikerjakan tidak sesuai volume. Demikian pula proyek pelebaran jalan Nao-Benteng-Moncok yang menelan anggaran Rp. 300.000.000 kondisinya memprihatinkan terutama pada musim hujan seperti sekarang ini.

Demikian halnya dengan pembangunan jembatan Wae Manuk senilai Rp. 1.750.000.000. Meskipun telah selesai dikerjakan namun sulit dilalui baik oleh kendaraan maupun manusia karena jalan masuk sebelah menyebelah dalam kondisi rusak parah. Proyek pembangunan jalan simpang Lambur-Kotok-Wetik-Golo Lujang dengan anggaran 700.000.000, kondisi jalan sangat memprihatinkan karena sebagian aspal sudah rusak, trotoar rusak dan bahan bangunan diduga tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan bestek.

Beberapa paket proyek jalan di wilayah Kecamatan Mbeliling dan Sano Nggoang juga mengalami nasip yang sama. Proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan Ceko Nobo-Wersawe-Pungkang senilai Rp. 666.080.000 dalam kondisi memprihatinkan. Lapisan aspal sudah nyaris tergerus habis dan saluran drainase dikerjakan asal jadi sehingga berpotensi merusak badan jalan. Demikian pula dengan peningkatan jalan Ndole-Wae Masa-Ranong senilai Rp. 500.000.000 kini dalam kondisi rusak parah sebelum digunakan.

Proyek jalan simpang Lale- Paje yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 kini dalam kondisi rusak dan pekerjaan disinyalir tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi fisik yakni lapem baru mencapai sekitar 200 meter, telford sekitar 2 km dan sisanya berupa galian. Hal ini mengindikasikan, besarnya dana tidak sebanding dengan realisasi pengerjaan fisik proyek di lapangan.

Demikian juga proyek pembangunan jalan Wol-Datak senilai Rp. 800.000.000 dalam kondisi buruk karena tidak ada drainase sehingga sebagian badan jalan mulai rusak akibat digenangi banjir dan air hujan. Kondisi paling parah terdapat di ruas jalan pertigaan Sambigoro-Jembatan Wae Kembok-Orong di mana kondisi jalan mengalami kerusakan parah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan.

Dari hasil investigasi Pansus menemukan proyek fiktif dalam pembangunan jalan lingkungan Orong-Tando di Kecamatan Welak. Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 250.000 tersebut, tim Pansus tidak menemukan adanya pekerjaan fisik proyek di lapangan.

Menurut penuturan warga, pada tahun 2013 lalu, pemerintah sudah pernah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan ruas jalan tersebut namun juga tidak pernah terealisasi atau dikerjakan. ”Kami temukan ada proyek fiktif di wilayah itu. Kami sudah merekomendasikan untuk meminta jawaban pemerintah .Bila pemerintah tidak bisa memberikan pertanggungjawaban maka kami akan melaporkan kepada pihak berwajib,”tandas Blasius.

Potret rendanya mutu proyek juga terdapat pada beberapa proyek irigasi di Kecamatan Mbeliling. Sedikitnya ada 10 proyek irigasi yang tersebar di wilayah tersebut yang kondisinya memperihatinkan. Irigasi Wae Rendong di Desa Watu Wangka misalnya, pada awal masuknya proyek sempat menimbulkan konflik kepentingan antara warga Watu Wangka dengan Dencang. Proyek tersebut tidak dikerjakan dari areal yang diberi patok tetapi dilakukan puluhan meter di luar titik patok. Padahal, lokasi tersebut yang justru perlu dibangun mengingat areal pada titik patok tersebut merupakan lokasi yang paling urgen untuk dibangun agar memudahkan mobilisasi baik kendaraan maupun manusia. Kontraktor pelaksana diduga sengaja menghindari area itu karena kondisi jalan yang terjal.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelengara Triaspolitika Republik Indonesia (LP3TRI) Cabang Manggarai Barat, Siprianus Mensen didampingi Sekretaris Mikhael Bion yang ditemui secara terpisah menyatakan, pihaknya akan mengawal dan menindaklanjuti hasil-hasil Pansus DPRD tersebut.

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai kasus korupsi di wilayah ini. “Kami akan membantu aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus hukum terutama proyek-proyek fiktif di wilayah ini,”ujar Sipri.

Sebagai lembaga pemantau kinerja penyelenggara triaspolitika, pihaknya telah melakukan investigasi terhadap beberapa kasus proyek pembangunan dan kasus-kasus itu telah pula direkomendasikan kepada pihak berwajib antara lain kasus jembata Wae Uwu dan sejumlah proyek lainnya. Ia berharap, aparat hukum lebih pro aktif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kian marak di wilayah ini.

Hari ini, 65.297 Siswa SMA dan SMK Ikut UN

Next Story »

Abrasi Pantai Ancam Desa Wure

3 Comments

  1. zakiyah
    April 14, 2015

    alhamdulillah, akhirnya di telusuri, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi…

    Reply
  2. April 14, 2015

    Hasil investigasi atau penyelidikan yang dilakukan tim pansus hendaknya menjadi bukti awal dan diduga cukup bukti untuk bisa dilaporkan ke Komisi Pemberantsan Korupsi atau Polri sekaligus untuk menguji bukti-bukti yang ditemukan investigator Pansus. Apabila bukti tersebut dianggap cukup untuk menetapkan Bupati menjadi tersangka dan ditingkatkan ketahap penyidikan.

    Perencanaan pembangunan di daerah harus benar dan teruji sehingga apabila dana dari pusat sudah cair tidak seperti orang kebingungan penggunaan dana tersebut. Karena itu, segela sesuatu hal yang memungkinkan dan menyebabkan mandeknya penyerapan sudah diketahui secara dini. Kalau persoalan-persoalan yang mungkin timbul tidak diketahui dari awal maka perencanaan itu tidak matang sehingga cenderung dipaksakan.

    Terkait dengan beberapa anggaran yang sudah ada namun tidak dicairkan kepada pihak yang berhak, saya menyarankan supaya dicek barangkali dana tersebut disimpan di Deposito untuk mendapatkan keuntungan bunga deposito. Dan Investigasi yang pernah kami lakukan, modus seperti itu terjadi dibeberapa daerah.

    Reply
  3. gusti dulla
    April 16, 2015

    lanjutkan perubahan(meskipun mundur)…yg penting kantong saya sudah tebal

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *